Category: Konsultasi Skripsi

Keputusan konsumen sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, sosial,
pribadi dan psikologis dari pembeli. Sebagian adalah faktor-faktor yang tidak
dapat dikendalikan oleh pemasar tetapi harus diperhitungkan.
1. Faktor Kebudayaan
Menurut Kotler (2002:183), faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang
paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus
memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur dan kelas sosial pembeli.
Kultur adalah faktor penentu paling pokok dari keinginan dan perilaku
seseorang. Makhluk yang lebih rendah umumnya dituntun oleh naluri. Sedangkan
pada manusia, perilaku biasanya dipelajari dari lingkungannya. Sehingga nilai,
persepsi, preferensi dan perilaku antara seseorang yang tinggal pada daerah
tertentu dapat berbeda dengan orang lain yang berada di lingungan yang lain pula.
Sehingga sangat penting bagi pemasar untuk melihat pergeseran kultur tersebut
untuk dapat menyediakan produk-produk baru yang diinginkan konsumen.
Subkultur adalah setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya. Subbudaya
yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik
untuk para anggotanya. Subbudaya terdiri dari kebangsaan, agama, kolompok ras
dan daerah geografis. Banyak subbudaya yang membentuk segmen pasar penting
dan pemasar sering merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan
dengan kebutuhan mereka.
Kelas Sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan
peemanen, yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilainilai,
minat dan perilaku yang serupa. Kelas Sosial tidak hanya mencerminkan
penghasilan tetapi juga indikator lain seperti pekerjaan, pendidikan dan tempat
tinggal. Kelas Sosial berbeda dalam hal busana, cara berbicara, preferensi rekreasi
dan memiliki banyak ciri-ciri lain.
2. Faktor Sosial
Kelompok Referensi meurut Kotler (2002:187), adalah semua kelompok
yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau
perilaku seseorang. Kelompok yang memiliki pengaruh langsung tehadap
seseorang dinamakan kelompok keanggotaan. Beberapa kelompok keanggotaan
adalah kelompok primer, seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan kerja, yang
berinteraksi dengan seseorang secara terus menerus dan informal. Orang juga
menjadi anggota kelompok sekunder, seperti kelompok keagamaan, professional
dan asosiasi perdagangan yang cenderung lebih formal dan membutuhkan
interaksi yang tidak begitu rutin.
Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok referensi pelanggan mereka.
kelompok referensi mempengaruhi perilaku seseorang dalam pembelian dan
sering dijadikan pedoman oleh konsumen dalam bertingkah laku. Anggota
referensi sering menjadi penyebar pengaruh dalam hal selera. Oleh karena itu
konsumen selalu mengawasi kelompok tersenut baik prilaku fisik maupun
mentalnya. Yang termasuk kelompok referensi ini antara lain; serikat buruh, team
olahraga, perkumpulan agama, kesenian dan lain sebagainya.
Keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting
dalam masyarakat dan ia telah menjadi obyek penelitian yang luas. Anggota
keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat
membedakan antara dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi
terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Dari orang tua seseorang
mendapatkan orientasi atas agama, politik dan ekonomi serta ambisi pribadi,
harga diri dan cinta. Bahkan jika pembeli tidak lagi berinteraksi secara mendalam
dengan keluarganya, pengaruh keluarga terhadap perilaku pembeli dapat tetap
signifikan.
Pada negara dimana orang tua tinggal dengan anak-anak yang sudah
dewasa, akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Pengaruh yang lebih
langsung terhadap perilaku pembelian sehari-hari adalah keluarga prokreasi yaitu,
pasangan dan anak-anak seseorang (Kotler, 2002:188).
Sebagian besar penelitian perilaku konsumen mengambil individu sebagai
unit analisis. Tujuan pada umumnya adalah untuk menjelaskan dan memahami
bagaimana individu membuat keputusan pembelian sehingga strategi pemasaran
dapat dikembangkan untuk dapat mempengaruhi proses tersebut dengan lebih
efektif.
Posisi seseorang dalam suatu kelompok dapat ditentukan dari segi peran
dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum
oleh masyarakat.
3. Faktor Pribadi
Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi
seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, jabatan, keadaan ekonomi, gaya
hidup, kepribadian dan konsep diri pembeli yang bersangkutan.
Orang akan mengubah barang dan jasa yang dibelinya sepanjang hidup
mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia.
Pembelian oleh tahap daur hidup keluarga. Sehingga pemasar perlu
Universitas Sumatera Utara
memperhatikan perusahaan minat pembelian yang terjadi yang berhubungan
dengan daur hidup manusia.
Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya.
Dengan demikian pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan
dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk yang
ditawarkan.
Keadaan ekonomi akan sangat mempengaruhi pilihan produk. Pemasar
yang produknya peka terhadap pendapatan dapat dengan seksama memperhatikan
kecenderungan dalam pendapatan pribadi, tabungan dan tingkat bunga. Jadi jika
indikator-indikator ekonomi tersebut menunjukkan adanya reses, pemasar dapat
mencari jalan menetapkan posisi produk.
Menurut Kotler (2002:192), gaya hidup adalah pola hidup seseorang di
dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat dan opininya. Gaya hidup
menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang berinteraksi dengan
lingkungannya. Gaya hidup menunjukkan bagaimana orang hidup, bagaimana
mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengalokasikan waktu
mereka. Oleh karenanya, hal ini berhubungan dengan tindakan dan perilaku sejak
lahir.
Kepribadian adalah karakteristik psikologis seseorang yang berbeda
dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif konsisten dan
bertahan lama terhadap lingkungannya (Kotler, 2002:194). Masing-masing orang
memiliki kepribadian yang berbeda yang mempengaruhi perilaku pembeliannya.
Kepribadian biasanya dijelaskan dengan menggunakan ciri-ciri seperti
Universitas Sumatera Utara
kepercayaan diri, dominasi, otonomi, kehormatan, kemampuan bersosialisasi
mempertahankan diri dan kemampuan beradaptasi.
4. Faktor Psikologis
Motivasi menurut J. Moskowits, motivasi didefenisikan sebagai inisiasi
dan pengarahan tingkah laku dan pelajaran motivasi sebenarnya merupakan
pelajaran tingkah laku (Setiadi, 2003:94). Motivasi dapat diartikan sebagai
pemberi daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka
mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk
mencapai kepuasan.
Suatu kebutuhan dapat diartikan sebagai suatu keadaan internal yang
menyebabkan hasil-hasil tertentu tampak menarik. Suatu kebutuhan yang tak
terpuaskan menciptakan ketegangan yang merangsang dorongan-dorongan yang
ada dalam diri individu yang bersangkutan. Dorongan ini menimbulkan suatu
prilaku pencarian untuk menemukan tujuan-tujuan yang tertentu yang apabila
dicapai akan memeuhi kebutuhan itu dan mendorong ke arah pengurangan
tegangan. Perilaku yang yang termotivasi diprakarsia oleh pengaktifan kebutuhan
atau pengenalan kebutuhan. Kebutuhan atau motif diaktifkan ketika ada
ketidakcocokan yang memadai antara keadaan aktual dengan keadaan yang
diinginkan. Konsumen selalu dihadapkan pada persoalan biaya atau pengorbanan
yang akan dikeluarkan dan seberapa penting produk yang dibutuhkan atau
diinginkan. Oleh karena itu konsumen akan dihadapkan pada persoalan motivasi
dan pendorong.
Seseorang yang termotivasi siap bertindak. Bagaimana seseorang yang
termotivasi bertindak akan dipengaruhi persepsinya terhadap situasi tertentu.
Menurut Kotler (2002:199), persepsi adalah proses yang digunakan oleh
seseorang individu untuk memilih, mengorganisasi dan menginterpretasikan
masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki
arti. Persepsi setiap orang terhadap suatu objek akan berbeda-beda. Oleh karena
itu persepri memiliki sifat subjektif. Persepsi yang akan dibentuk oleh seseorang
dipengaruhi oleh pikiran dan lingkungan sekitarnya. Selain itu satu hal yang perlu
diperhatkan dari persepsi adalah bahwa persepsi secara substansil bisa sangat
berbeda dengan realitas orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas objek
yang sama karena tiga proses persepsi: perhatian selektif, distorsi selektif dan
ingatan selektif (Kotler, 2002:198)
Perhatian selektif yaitu orang terlibat kontak dengan ransangan yang
sangat banyak setiap hari. Tantangan yang sesungguhnya adalah menjelaskan
ransangan mana yang akan diperhatikan oleh orang.
Distorsi selekif yaitu ransangan yang telah mendapatkan perhatian tidak
selalu muncul dipikiran orang persis seperti yang diinginkan oleh penciptaannya.
Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubahinformasi menjadi
bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi itu dengan cara yang
mendukung prakonsepsi mereka.
Ingatan/Retensi selektif yaitu orang akan merupakan banyak hal yang
mereka pelajari namun cenderung akan mengingat informasi yang menyokong
pandangan dan keyakinan mereka. Karena adanya ingatan selektif, kita cenderung
akan mengingat hal-hal baik yang disebutkan tentang produk yang bersaing.
Menurut Lefton, penbelajaran adalah perubahan yang relatif bersifat tetap,
yang terjadi sebagai akibat dari penglaman (Prasetijo, 2005:87). Dari defenisi ini
didapat pengertian bahwa pembelajaran konsumen adalah suatu proses, jadi
pembelajaran ini secara terus menerus berlangsunga dan berubah sebagai akibat
dari pengetahuan yang diperooleh (dengan membaca, diskusi, observasi atau
berpikir) atau deri pengalaman yang sebenarnya.
Sebagian besar perilaku manusia adalah hasil dari belajar. Dalam
mengkonsumsi produk konsumen akan mempertimbangkan manfaat yang bisa
diperolehnya. Oleh karena itu, kualitas produk sangat menetukan apakah
konsumen akan memberikan respon positif atau ngatif. Respon positif akan terjadi
ketika konsumen merasa puas, akibatnya probabilitas konsumen melakukan
pembelian ulang semakin tinggi. Sementara itu konsumen akan memberikan
respon negaif jika respon atas tindakannya itu tidak memuaskan.
Menurut Kotler (2002:200), sikap adalah evaluasi, pemasaran emosional
dan kecenderngan tindakan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dan
bertahan lama dari seseorang terhadap suatu objek atau perasaan untuk atau
terhadap suatu ransangan. Orang memiliki sikap hampir semua hal. Sikap
menempatkan semua itu ke dalam sebuah kerangka pemikiran yang menyukai
atau tidak menyukai suatu objek, bergerak mendekati atau menjauhi obyek
tersebut. Sikap menyebabkan orang-orang berpengaruh secara cukup konsisten
terhadap obyek tersbut. Setelah sikap terbentuk, hal ini akan tersimpan dalam
memori jangka panjang mereka. Pada keadaan seperti ini, orang-orang
menggunakan sikap untuk membantunya berinteraksi secara lebih efektif

Kotler (Tjiptono, 2005:16) mendefenisikan jasa sebagai setiap tindakan
atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang
Universitas Sumatera Utara
pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan
kepemilikan sesuatu.
Pengertian jasa menurut pendapat para ahli antara lain:
a. Menurut Zethaml dan Bitner (Lupiyoadi, 2001:5)
Jasa merupakan semua aktivitas eknomi yang hasilnya tidak merupakan
produk dalam bentuk fisik atau kontruksi yang biasanya dikonsumsi pada saat
yang sama dengan waktu yang dihasilkan dan memberi nilai tambah (seperti
kenyamanan, hiburan, kesenangan atau kesehatan) atau pemecahan atas masalah
yang dihadapi konsumen.
b. Menurut Lovelock dan Wright (2005:5)
Jasa adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat
bagi pelanggan pada waktu dan tempat tertentu, sebagai hasil dari tindakan
mewujudkan perubahan yang diinginkan dalam diri atau atas nama penerima jasa
tersebut.
c. Menurut Lamb et.al (2001:482)
Jasa adalah hasil dari usaha penggunaan manusia dan mesin terhadap
sejumlah orang atau objek. Jasa meliputi suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu
upaya yang tidak bisa diproses secara fisik.
Pada jasa selalu ada aspek interaksi antara pihak konsumen dengan
pembari jasa, mekipun pihak-pihak terlibat tidak menyadari. Jasa juga bukan
merupakan barang, jasa adalah suatu proses atau aktifitas dan aktifitas- aktifitas
tersebut tidak berwujud.
Universitas Sumatera Utara
Jasa memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari barang dan
berdampak pada cara memasarkannya. Secara garis besar karakteristik itu terdiri
dari:
1. Intangibility (tidak berwujud)
Jasa merupakan suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, kinerja atau
usaha. Oleh sebab itu, sifat jasa tidak dapat dilihat, diraba, dicium atu
didengar sebelum dibeli dan dikonsumsi.
2. Inseparability (tidak terpisahkan)
Barang fisik diproduksi, dijual dan kemudian dikonsumsi. Sebaliknya jasa
dijual dulu, kemudian diproduksi dan dikonsumsi. Ini berarti bahwa jasa
tidak dapat dipisahnya dari penyedianya.
3. Variability
Jasa bersifat sangat beranekaragam dan non-standardized output, artinya
banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis tergantung pada siapa, kapan dan
dimana jasa tersebut dihasilkan.
4. Perishability (tidak tahan lama)
Jasa merupakan komoditi yang tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan.
Dengan demikian bila suatu jasa tidak digunakan, maka jasa tersebut akan
berlalu begitu saja.
5. Lack of Ownership
Lack of Ownership merupakan perbedaan dasar antara barang dengan jasa.
Pada pembelian barang pembeli mempunyai hak penuh atas penggunaan
produk yang dibelinya. Pada pembelian jasa, pelanggan hanya mempunyai
akses personal atas suatu jasa untuk jangka waktu yang terbatas.

Perilaku Konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses
pengambilan keputusan dalam mendaparkan, menggunakan barang-barang atau
jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan (Mangkunegara, 2002: 4), jadi
dapat dikatakan bahwa perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana
pembuat keputusan (decisions units), baik individu, kelompok ataupun organisasi,
Universitas Sumatera Utara
membuat keputusan-keputusan beli atau melakukan transaksi pembelian suatu
produk dan mengkonsumsinya.
Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap:
a. Tahap perolehan (acquisition): mencari (searching) dan membeli
(purchasing).
b. Tahap konsumsi (consumption): menggunakan (using) dan mengevaluasi
(evaluating).
c. Tahap tindakan pasca beli (disposition): hal yang dilakukan oleh konsumen
setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi.

Pemahaman tentang konsumen dan proses konsumsi akan menghasilkan
sejumlah manfaat di antaranya adalah kemampuan untuk membantu para manajer
mengambil keputusan, memberikan para peneliti pemasaran mengetahui dasar
ketika menganalisis konsumen, membantu legislatif negara serta pembuat
peraturan menciptakan hukum dan peraturan yang berhubungan dengan
pembelian dan penjualan barang atau jasa dan membantu konsumen dalam
pengambilan keputusan yang lebih baik. Singkatnya perilaku konsumen dipelajari
agar lebih memahami tentang apa yang dibeli oleh konsumen, mengapa, dimana,
kapan dan seberapa sering dia membeli. Pengetahuan ini kemudian dipakai untuk
Konsumen
Pendapatkan
Produk
Mencari:
– informasi
– alternatif
– keputusan
membeli
Konsumsi
Menggunakan
Mengevaluasi
Pasca Beli
Perilaku
Pasca beli
Universitas Sumatera Utara
menciptakan cara untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan mereka dan
menciptakan pendekatan yang baik untuk berkomunikasi dan mempengaruhi
mereka. Jadi, itu semua adalah kajian-kajian yang sangat mendasar dalam seluruh
kegiatan pemasaran.
Pemahaman tentang konsumen dapat ditemukan pada defenisi pemasaran
(marketing), yaitu kegiatan manusia ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan
keinginan melalui proses pertukaran. Dari defenisi ini muncul dua kegiatan
pemasaran yang utama. Pertama, para pemasar berusaha untuk memuaskan
kebutuhan dan keinginan pasar sasaran mereka. Kedua, pemasaran meliputi studi
tentang proses pertukaran dimana terdapat dua pihak yang mentranfer sumber
daya diantara keduanya.
Perusahaan menerima sumber moneter dan sumber daya lainnya dari para
konsumen dalam proses pemasaran, yang sebaliknya, menerima produk, jasa dan
sumber-sumber nilai lainnya. Para pemasar menciptakan pertukaran yang berhasil,
dan harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan keinginan
konsumen. Untuk memahami dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat
kita harus memahami apa yang komsumen pikirkan (kognisi) dan konsumen
rasakan (pengaruh), apa yang konsumen lakukan (perilaku) dan apa serta dimana
(kejadian sekitar) yang mempengaruhi serta dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan,
dirasa dan dilakukan konsumen.

 

Adapun metode pengumpulan data yang diperlukan dengan cara:

1. Pencarian responden penelitian

Responden penelitian dicari dari pasien yang tengah dirawat di instalasi rawat inap RSIA Muslimat Jombang.

2. Pengisian Informed Consent

Responden diberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan penelitian. Setelah itu responden diminta untuk menandatangani lembar kesediaan menjadi responden penelitian

3. Penyebaran Kuesioner

Langkah berikutnya adalah responden penelitian diberikan kuisioner untuk diisi. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang diteliti.

 

Seperti telah dikatakan sebelum ini bahwa kenyamanan pelanggan (pasien) orientasinya adalah berhubungan dengan bagaimana pasien itu menghemat waktu dan usahanya dalam mendapatkan pelayanan medis oleh pihak rumah sakit. Kelangsungan pelayanan berarti pasien akan menerima pelayanan yang lengkap yang dibutuhkan dan rujukan tanpa mengurangi prosedur diagnosa dan terapi yang tidak perlu. Hal ini berarti bahwa kenyamanan pasien akan ditentukan pula oleh persepsi pasien terhadap pelayanan yang diterimanya. Sebagaimana dikatakan oleh Berry et.al. (2002) bahwa ada lima tipe atau lima macam kenyamanan konsumen (pasien) yang diidentifikasi sebagai: (1) keputusan pasien untuk menggunakan suatu jasa, (2) kemudahan untuk segera mendapatkan tempat pelayanan, (3) kemudahan dalam bertransaksi (keuangan dan administrasi), (4) kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pelayanan yang bermanfaat, dan (5) pemakaian kembali jasa tersebut, maka semua itu tidak akan berjalan mulus atau lancar jika masih ditemui hambatan-hambatan yang berhubungan dengan lambatnya pelayanan administrasi oleh staf, buruknya sanitasi rumah sakit, terbatasnya ketersediaan obat-obatan yang diperlukan pasien atau terbatasnya peralatan rumah sakit.

Menurut Donabedian (1980) ada tiga evaluasi mutu pelayanan yaitu dari aspek struktur, proses dan outcome. Struktur adalah sarana fisik, perlengkapan dan peralatan, organisasi dan manajemen, keuangan, sistem dan struktur daya lainnya di fasilitas kesehatan. Proses adalah semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan dan interaksi dengan pasien. Outcome adalah hasil akhir kegiatan dan kepuasan.

Menurut Zeithhml Parasuraman (1997), kenyamanan pasien yang ditunjukkan dengan adanya rasa puas atau kepuasan pasien dapat mempengaruhi dan diukur dengan aspek-aspek: kenyataan, kehandalan, ketanggapan, jaminan, dan empati. Selanjutnya aspek-aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kenyataan yaitu meliputi fasilitas fisik, peralatan dan penampilan petugas, kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, kesiapan dan kebersihan alat. Pasien akan menggunakan indra penglihatan untuk menilai kualitas pelayanan seperti menilai gedung, peralatan, seragam, yaitu hal-hal yang menimbulkan kenikmatan bila dilihat.
2. Kehandalan yaitu kemampuan petugas memberikan pelayanan dengan segera, tepat waktu dan benar misalnya penerimaan yang cepat, pelayanan pemeriksaan dan perawatan yang cepat dan tepat. Kehandalan juga merupakan kemampuan bidan dalam pelayanan yang akurat atau tidak ada kesalahan.
3. Ketanggapan yaitu kemampuan petugas dalam menanggapi keluhan pasien termasuk kemampuan petugas untuk cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan dan tindakan cepat pada saat dibutuhkan.
4. Jaminan yaitu kepercayaan pasien terhadap jaminan kesembuhan dan keamanan sehingga akibat pelayanan yang diberikan termasuk pengetahuan termasuk pengetahuan petugas kesehatan dalam memberikan tindakan pelayanan nifas. Aspek ini juga mencakup kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh petugas, bebas dari bahaya, resiko, keragu-raguan.
5. Empati yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan klien yang terwujud dalam penuh perhatian terhadap setiap pasien.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kenyamanan pasien berhubungan erat dan dapat dipengaruhi antara lain oleh penampilan fisik dan fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit, seperti: personil atau staf rumah sakit, peralatan yang digunakan, obat-obatan yang disediakan, pelayanan administrasi yang dijalankan sampai kebersihan rumah sakit.

 

Berry, Seiders dan Grewal (2002) mendefinisikan kenyamanan pelayanan (service convenience) adalah sebagai persepsi pasien mengenai waktu dan usaha mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga semua tipe kenyamanan yang dapat memudahkan usaha dan mempersingkat waktu pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan kenyamanan pelayanan. Lebih lanjut Berry, dkk. (2002) mengatakan bahwa riset terdahulu mengenai kenyamanan pelayanan kebanyakan berhubungan dengan waktu dan usaha yang diperlukan pasien, waktu tunggu yang dihabiskan dan orientasi konsumen terhadap orientasi kenyamanan (convenience orientation).

Tjiptono (2006) mengatakan bahwa masa ini faktor kenyamanan konsumen menjadi hal yang sangat penting dan cenderung untuk meningkatkan kepentingannya. Kenyamanan pelanggan adalah yang orientasinya berhubungan dengan bagaimana konsumen itu menghemat waktu dan usaha dalam mendapatkan pelayanan. Pemasaran dan operasi perusahaan bisa mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kenyamanan pelayanan.

Menurut Berry et.al. (2002) kenyamanan pelanggan adalah persepsi pelanggan terhadap waktu dan usaha dalam menggunakan jasa. Koseptualisasi ini menggunakan dimensi waktu dan usaha sebagai kenyamanan (penghematan waktu atau usaha). Menurut Berry et.al. (2002) ada lima macam kenyamanan konsumen (pasien) yang dapat diidentifikasi yaitu :

• Decision convenience (keputusan pasien untuk menggunakan suatu jasa), merupakan persepsi konsumen mengenai waktu yang dan upaya yang mereka keluarkan untuk melakukan pembelian jasa atau keputusan digunakan.
• Access convenience (kemudahan untuk segera mendapatkan tempat pelayanan), merupakan kemudahan akses alamat persepsi konsumen mengenai waktu dan upaya yang mereka keluarkan untuk memulai pelayanan.
• Transaction convenience (kemudahan dalam bertransaksi), merupakan waktu dan upaya yang mereka keluarkan untuk bertransaksi.
• Benefit convenience (kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan pelayanan yang bermanfaat) merupakan waktu dan upaya yang mereka keluarkan untuk mendapatkan keuntungan inti layanan.
• Post benefit convenience (pemakaian kembali jasa tersebut) merupakan waktu yang dan upaya yang mereka keluarkan dalam rangka untuk melakukan kontak ulang dengan penyedia layanan penyedia pasca pemanfaatan layanan.

 

Kenyamanan (convenience) adalah keadaan psikis yang menyenangkan, menyegarkan, menyejukkan dan aman yang dirasakan (Daryanto, 1999). Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, nyaman berarti enak, egar, sehat, sedap, lezat (tentang makanan). Kenyamanan berarti keadaan nyaman. Menurut Berry et.al. (2002) dalam Novida (2009) kenyamanan pelanggan (pasien) mencerminkan tahap-tahap aktivitas konsumen yang berkaitan dengan pembelian atau pemahaman sebuah jasa. Jasa yang dibeli konsumen akan mempengaruhi persepsinya terhadap kenyamanan. Jika konsumen meyakini bahwa penyedia jasa memeiliki kendali atas ketidaknyamanan jasa maka penilaiannya terhadap kualitas kepuasan, kenyamanan dan keadilan cenderung negatif.

Sementara Brown (1990) dalam Novida (2009) mengatakan bahwa kenyamanan adalah waktu dan usaha yang dibutuhkan oleh pasien untuk mendapatkan (memanfaatkan) pelayanan kesehatan. Dengan fokus pada sumber daya seperti waktu, peluang dan energy yang dihabiskan konsumen untuk memperoleh pelayanan maka konsep kenyamanan dapat dianggap sebagai akibat yang dapat mempengaruhi factor selain harga dari suatu pelayanan.

Menurut Milana (1997) dalam Novida (2009) kenyamanan adalah psikis yang menyenangkan yang dirasakan karena terpenuhinya secara relatif semua kebutuhan secara memadai, meliputi terciptanya rasa aman, kondisi lingkungan yang menyenangkan, menarik keadaan sosial yang baik, adanya penghargaan, adanya kepuasan diri dan bermanfaat bagi lingkungan. Lebih lanjut Milana mengatakan bahwa kenyamanan pada dasarnya pengalaman yang menyenangkan pada saat terpenuhinya sesuatu keinginan yang telah dicapai.

 

Ahli psikologi sosial yang menganut aliran kognitif berpendapat bahwa di dunia ini terdapat dua macam realitas, yaitu realitas obyektif dan realitas subyektif. Setiap obyek adalah sama, tetapi bila diamati oleh orang yang berbeda maka akan terjadi interpretasi yang berbeda terhadap obyek tersebut (Ancok, dkk., 1988).

Menurut Tagiuri (dalam Harvey dan Smith, 1977) ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu (1) keadaan stimulus yang diamati; (2) situasi sosial tempat pengamatan itu terjadi dan (3) karakteristik pengamatan. Lebih jauh Walgito (1991) menjelaskan bahwa (1) mengenai stimulus agar dapat dipersepsi, stimulus harus cukup kuat, melampui ambang batas, berwujud manusia atau tidak bila tidak berwujud manusia, ketepatan persepsi ada pada individu, (2) keadaan individu dari segi fisiologis dan psikologis, di mana dari segi fisiologis sistem syaraf harus dalam keadaan baik, sedangkan secara psikologis, pengalaman, kerangka acuan, perasaan, kemampuan berpikir dan motivasi akan berpengaruh dalam persepsi seseorang, dan terakhir (3) lingkungan atau situasi, di mana bila objeknya manusia, maka objek dengan lingkungan yang melatar belakanginya merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan.

Menurut Puspita (2009), persepsi pasien terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi oleh harapan terhadap pelayanan yang diinginkan. Harapan ini dibentuk oleh apa yang konsumen dengar dari konsumen lain dari mulut ke mulut, kebutuhan pasien, pengalaman masa lalu dan pengaruh komunikasi eksternal. Pelayanan yang diterima dari harapan yang ada mempengaruhi konsumen terhadap kualitas pelayanan.

Menurut Mubarak dan Chayatin (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan (ekspektasi) konsumen atau pasien rumah sakit adalah :

1. Kebutuhan dan keinginan.
2. Pengalaman masa lalu dan dari teman.
3. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran juga mempengaruhi persepsi pelanggan.

Sesuai teori tentang persepsi seperti dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembentukan persepsi sangat dipengaruhi oleh pengamatan, pengindraan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Persepsi itu sangat subyektif karena disamping dipengaruhi oleh stimulus dan situasi pengamatan juga dipengaruhi oleh pengalaman, harapan, motif, kepribadian, dan keadaan fisik individu. Dengan demikian persepsi merupakan proses transaksi penilaian terhadap suatu obyek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan pengalaman masa lampau, sikap, harapan dan nilai yang ada pada diri individu. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek persepsi adalah penerapan pemanfaatan pelayanan kesehatan (rawat inap) RSIA Muslimat Jombang.

Beberapa faktor yang berhubungan dengan persepsi pasien terhadap pelayanan rumah sakit sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Pasien

Menurut Notoatmojo (1996) pendidikan adalah suatu proses yang unsur-unsurnya terdiri dari masukan (input), yaitu sasaran pendidikan, dan keluaran (output) yaitu bentuk perilaku baru atau kemampuan baru dari sasaran pendidikan. Sukarsimi (1990) mengatakan bahwa hasil pendidikan berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap seseorang. Biasanya makin tinggi pendidikan seseorang maka makin baik dalam memandang sesuatu dan mengambil kesimpulan yang tepat. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung ingin mendapat pelayanan dan dilayani yang lebih puas dalam memperoleh pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan, tapi sebaliknya orang yang berpendidikan rendah belum tentu dapat menilai pelayanan yang didapatnya dalam pelayanan kesehatan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, karena keterbatasan pengetahuan dan informasi mengenai hal itu.

2. Sikap Petugas Kesehatan

Menurut Lawrence Green (1980) dalam Notoatmojo (1991) sikap dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung dapat dinyatakan bagaimana pendapat atau pertanyaan respon terhadap suatu obyek misalnya sangat setuju, setuju dan tidak setuju. Sikap ini tidak selamanya terwujud dalam tindakan nyata dan pasien sebagai konsumen pada pelayanan kesehatan terutama pada petugas yang bekerja.

3. Fasilitas Kesehatan

Menurut Sumarni (2000) fasilitas kesehatan merupakan faktor utama dalam terlaksana pelayanan kesehatan masyarakat. Fasilitas kesehatan juga sangat ditentukan oleh tenaga kesehatan. Secara konseptual yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan formal adalah mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan formal di bidang kesehatan resmi maupun kursus resmi di bidang kesehatan. Dalam hal ini tenaga medis, sarjana kesehatan, paramedis, perawat, bidan dan pembantu perawat.

Sedangkan Mariati (1994) mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat diperlukan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai, baik sarana dan fasilitas dasar maupun sarana penunjang dalam mempercepat proses penyembuhan pasien.

4. Ketersediaan Obat-obatan

Menurut Departemen Kesehatan RI (1998) seperti dikutip Hasniar (2002), persediaan obat-obatan adalah proses untuk memperoleh obat yang dibutuhkan pasien, maksud dan tujuan pengadaan obat sebagai berikut:

1. Memperoleh obat dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan.
2. Mendapat obat dengan mutu yang baik.
3. Menjamin penyampaian yang cepat dan tepat waktu.
4. Optimasi pengelolaan persediaan obat melalui prosedur pengadaan atau permintaan yang baik.

Menurut Iskandar (1997) obat-obatan yang diserahkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien berdasarkan resep yang dibuat oleh seorang dokter. Sebelum obat diserahkan kepada pasien, petugas harus melakukan pengecekan terhadap obat tersebut.

Menurut Brace (1989) seperti dikutip oleh Budiharjo (2000) suatu pelayanan dianggap mempunyai kualitas jika adanya kesempatan bagi pasien untuk memilih obat yang akan digunakan, adanya informasi yang jelas yang diberikan kepada pasien tentang obat yang akan dikonsumsi.

5. Keterampilan Petugas Kesehatan

Menurut Lawrance Green (1980) kemampuan petugas dalam memberi pelayanan kepada pasien yang dapat dilihat dan cepat, tepat, tanggap, teliti serta mandiri dimana tidak tergantung pada orang lain atau petugas kesehatan yang lainnya.

 

Pasien tidak dapat menilai mutu pelayanan yang diperoleh secara teknik medik, karenanya mereka akan menilai dari persepsi sosial mereka atas atribut-atribut pelayanan tersebut. Penilaian dari sudut pandang pasien yaitu realitas persepsi pasien tentang mutu pelayanan yang diterima dan tercapainya kepuasan pasien. Sedangkan dari sudut manajemen rumah sakit adalah terciptanya pelayanan medik yang tepat atau wajar. Menurut Wulandari (2008) persepsi pasien akan dipengaruhi oleh kepribadianya, budaya, pendidikan, kejadian sebelumnya yang mirip dengan keadaan ini, hal-hal positif dan negatif lainnya serta tingkatan umum yang sering dijumpai pada saat melakukan intervensi di lingkungan rumah sakit. Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan stimulus ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dan menyeluruh. Stimulus dapat berupa sesuatu yang ditangkap oleh alat indera, seperti produk, iklan, harga, pelayanan dan lain-lain.

 

Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan persepsi. Beberapa ahli mencoba menjelaskannya, antara lain Mar’at (1981) mengatakan persepsi adalah suatu proses pengamatan seseorang yang berasal dari suatu kondisi secara terus-menerus yang dipengaruhi oleh arus informasi dari lingkungannya. Walgito (1991) yang menyatakan bahwa persepsi itu merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diinderanya sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Selanjutnya menurut Walgito, persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsang yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.

Trimurthy (2008) mengatakan bahwa ada beberapa pengertian persepsi antara lain :

1. Persepsi menurut kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses seseorang untuk mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya atau menerima langsung / tanggapan dari suatu resapan.
2. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka.
3. Persepsi merupakan suatu proses dimana individu melakukan pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima kemudian dinterpretasikan, sehingga seseorang dapat menyadari dan mengerti tentang apa yang diterima dan hal ini dipengaruhi pula oleh pengalaman-pengalaman yang ada pada diri yang bersangkutan.
4. Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menyimpulkan pesan.

Pada umumnya manusia mempersepsikan suatu objek berdasarkan kaca matanya sendiri, yang diwarnai oleh nilai-nilai dan pengalamannya. Notoatmodjo (2003) mendefinisikan persepsi sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui panca indra. Setiap orang mempunyai persepsi yang berbeda, meskipun mengamati terhadap objek yang sama.

Dari uraian di atas, maka persepsi dapat diartikan sebagai proses diterimanya rangsang melalui panca indera yang didahului oleh perhatian sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan memahami tentang hal yang diamati, baik yang ada diluar maupun dalam diri individu.

 

Rumah Sakit adalah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan tindakan medik lain serta dapat sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan sarana penelitian.

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai-nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Menurut UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Kesehatan maka pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan:

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Selain itu rumah sakit juga merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upaya kesehatan rujukan dan upaya kesehatan penunjang. Pembangunan rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu, cakupan dan efisiensi pelaksanaan rujukan medik dan rujukan kesehatan secara terpadu serta meningkatkan dan memantapkan manajemen rumah sakit yang meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan. Dalam rangka meningkatkan mutu rumah sakit, penyelenggaraannya harus memperhatikan standar yang disesuaikan dengan kelas/ tipe rumah sakit yaitu:

1. Standar Manajemen

Rumah sakit merupakan bagian dari jejaring pelayanan kesehatan untuk mencapai indikator kinerja kesehatan yang ditetapkan daerah. Oleh karena itu, rumah sakit harus mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan dinas kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

2. Standar Pelayanan
3. Pelayanan medik spesialistik dan sub spesialistik, seperti pelayanan medik penyakit dalam, dedah, kebidanan dan kandungan serta kesehatan anak.
4. Pelayanan medik spesialistik lainnya seperti poli mata, telinga, hidung dan tenggorokan (THT), kulit dan kelamin, kesehatan jiwa, syaraf, gigi dan mulut, jantung, paru, bedah syaraf, dan orthopedi.
5. Pelayanan medik sub spesialistik seperti pelayanan medik umum yang tidak tertampung oleh pelayanan medik spesialistik yang ada.
6. Pelayanan penunjang medic seperti Radiologi, Laboratorium, Anestesi, Gizi, Farmasi, Rehabilitasi medik.
7. Pelayanan keperawatan.
8. Pelayanan administrasi dan umum.

Di Indonesia dikenal tiga jenis rumah sakit sesuai dengan kepemilikan, jenis pelayanan dan kelasnya. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan tiga macam rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Pusat, Rumah Sakit Provinsi, Rumah Sakit Kabupaten), Rumah Sakit BUMN/ABRI, dan Rumah Sakit Swasta yang menggunakan dana investasi dari sumber dalam negeri (PMDN) dan sumber luar negeri (PMA). Jenis rumah sakit yang kedua adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Khusus (mata, paru, kusta, rehabilitasi, jantung, kangker dan sebagainya). Jenis Rumah Sakit yang ketiga adalah Rumah Sakit kelas A, kelas B (pendidikan dan non pendidikan), Rumah Sakit kelas C, dan Rumah Sakit kelas D.

Kelas rumah sakit juga dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia. Pada rumah sakit kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk subspesialistik. Rumah sakit kelas B mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan subspesialistik terdaftar. Rumah sakit kelas C mempunyai minimal empat spesialistik dasar (bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak). Rumah sakit kelas D hanya terdapat pelayanan medis dasar.

 

Model-model yang dikembangkan Kaum Neoklasik tersebut di atas menghasilkan variasi kinerja pembangunan, mendorong Stiglitz (2001) mencoba mengupas faktor-faktor yang menyebabkan variasi yang sangat lebar dalam kinerja pembangunan antar negara. Mengapa beberapa negara atau wilayah sebuah negara dalam kurun waktu tertentu mengalami keterbelakangan tertentu sedangkan beberapa negara atau wilayah suatu negara mengalami perkembangan yang melejit dengan cepat dalam tataran tertentu. Pelacakan dilakukan pada budaya dan institusi  yang terbelakang. Pengamatan dilakukan di mantan negara-negara sosialis menyimpulkan bahwa yang diperlukan adalah sebuah kebijakan kolektif antar pemerintah dan pasar yang dapat menciptakan institusi yang diperlukan agar “pasar” dapat berfungsi. Pemikiran Stiglits tersebut mendapat dukungan dari Vinot Thomas (peneliti Bank Dunia) yang kemudian menerbitkan The Quality of Growth yang menekankan bahwa pengamatan kinerja proses pembangunan biasanya dihubungkan dengan pertumbuhan pendapatan nasional perkapita (Budiono, 2001).

Apa yang dikemukakan oleh Mankiw, Romer dan Weil juga dikritik oleh J.Temple’s yang menyatakan bahwa masalah perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara yang satu dengan yang lain tidak hanya karena masalah input. Negara yang pendapatannya rendah bukan karena kurangnya input, tetapi juga masalah efisiensi dan teknologi. Masalah efisiensi dan teknologi ditentukan oleh tatanan institusi yang ada (Tample’s, 1999 dalam Boulhol, 2004). Dari pernyataan tersebut berarti bahwa institusi perlu diperhatikan dalam membahas pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini didukung oleh Stiglitz, yang menyatakan bahwa aspek kelembagaan (institusi) perlu mendapat penajaman pengamatan dalam pembangunan. Atas dasar itu Stiglitz memodifikasi model pertumbuhan Neoklasik dengan memasukkan Informasi, Pengetahuan dan Teknologi serta Organisasional Capital. Jika model Neoklasik fungsi produksi agregat : Q  =  F (K,L,H) oleh Stiglitz dimodifikasi menjadi :

Q = F(A,K,L,H). Dalam hal ini Q adalah jumlah produksi K kapital, L tenagakerja, H kapital sumberdaya manusia, sedangkan A terdiri dari Informasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kapital Organisasional (termasuk institusi). Hanya saja Stiglitz belum memasukkan institusi secara eksplisit kedalam model sebagai variabel bebas, tetapi menginterprestasikannya melalui konstanta.v

 

Pandangan Neo Klasik tentang pertumbuhan ekonomi berbeda dengan Kaum Klasik. Para ekonom tahun 1950an tidak sependapat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya ditentukan oleh mobilitas kapital, tetapi pertumbuhan merupakan fungsi dari input. Pada masa ini para ekonom mulai memperkenalkan fungsi produksi nasional untuk menentukan pertumbuhan ekonomi. Fungsi produksi pada hakekatnya merupakan hubungan antara input yang terdiri dari Kapital (K), Tenaga Kerja (L) dan Teknologi (T) dengan output. Studi diawali oleh Solow dan Swan pada tahun 1956 dengan mendasarkan pada teori Neoklasik, dengan menggunakan struktur dan asumsi teori produksi Neoklasik (Dewan dan Hussein, 2001). Salah satu ciri Kaum NeoKlasik adalah mengandalkan terjadinya asas Tricle Down Effect, dalam proses pembangunan. Menurut paham ini hasil pembangunan akan terdistribusi secara merata melalui mekanisme pasar, tanpa perlu campur tangan pemerintah (institusi). Menurut teori ini jika pusat-pusat pertumbuhan mengalami pertumbuhan ekonomi maka secara otomatis (melalui mekanisme pasar) berdampak pada pertumbuhan wilayah yang lain, tidak diperlukan campur tangan pemerintah ataupun institusi.

 

Pada tahun 1940 dan 1950an dalam mengkaji pertumbuhan ekonomi para ekonom lebih menekankan pada  aspek mobilitas kapital (K) dalam jangka panjang, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tergantung pada akumulasi kapital (tabungan dan investasi). Beberapa ekonom pada periode ini menyatakan bahwa pertumbuhan merupakan fenomena jangka pendek. Pendapat ini didasarkan pada asumsi mereka bahwa dalam perkembangannya investasi kapital mengarah pada terjadinya penurunan marginal produktivitas kapital. Tokoh ekonom pada periode ini diantaranya adalah Harrod-Domar  yang terkenal dengan teori pertumbuhan Harrod-Domar, dan Kaldor.

 

Model pertumbuhan ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara tidak terlepas dari fokus kebijakan pembangunan yang dilakukan negara tersebut. Sebagian besar negara yang sedang berkembang, fokus kebijakan utamanya pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi dan stabilitas, pengambil kebijakan membutuhkan pemahaman tentang faktor-faktor pertumbuhan dan efeknya terhadap pertumbuhan (Dewan dan Hussein, 2001).

Model pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823). Inti dari ajaran Smith adalah agar masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasa terbaik untuk dilakukan. Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment, dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner (stationary state). Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah sepenuhnya dimanfaatkan. Tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban menyediakan prasarana sehingga aktivitas swasta menjadi lancar. Terhadap pemikiran Smith, perlu dicatat pendapat Joseph Schumpeter yang mengatakan bahwa posisi stasioner tidak akan terjadi karena manusia akan terus melakukan inovasi.

Dua aspek utama pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith adalah pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara (pertumbuhan output total) menurut Smith adalah  sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi “tanah), sumber daya manusia (jumlah penduduk) dan stok modal yang ada.

Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok kapital yang ada memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi. Menurut Adam Smith, perkembangan penduduk akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena perkembangan penduduk akan memperluas pasar. Pada tahap ini dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan atau penurunan penduduk.

Stok kapital memegang peran paling penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok kapital dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi dan dengan demikian akan menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Apa yang terjadi pada tingkat output tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital dan laju pertumbuhan stok kapital sampai tahap pertumbuhan dimana sumber-sumber alam mulai membatasi.

Jumlah penduduk menurut Adam Smith akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten yaitu tingkat upah yang  pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah di atas tingkat subsisten maka jumlah penduduk akan meningkat sebaliknya jika upah yang berlaku lebih rendah dari tingkat upah subsiten, maka jumlah penduduk akan menurun.

Terlepas dari kekurangan yang terdapat dalam teori Smith, pandangannya masih banyak yang relevan untuk diterapkan dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk itu, hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberi kebebasan kepada setiap orang/badan untuk berusaha (pada lokasi yang diperkenankan); tidak mengeluarkan peraturan yang menghambat pergerakan orang dan barang; tidak membuat tarif pajak daerah yang lebih tinggi dari daerah lain sehingga memberi iklim yang kundusif bagi pengusaha dan investor; menjaga keamanan dan ketertiban sehingga relatif aman untuk berusaha, menyediakan fasilitas dan prasarana sehingga pengusaha dapat beroperasi secara efisien dan tidak membuat prosedur penanaman modal yang rumit.

David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori pertumbuhan klasik lebih lanjut. Tetapi garis besar dari proses pertumbuhan dan kesimpulan-kesimpulan umum yang ditarik oleh David Ricardo tidak terlalu berbeda dengan teori Adam Smith. David Ricardo menganggap jumlah faktor produksi tanah (yaitu sumber-sumber alam) tidak bisa bertambah, sehingga akan bertindak sebagai faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Boediono, 1985)

 

Hasil uji Model Kuznets kontradiktif dengan model Y Chang dan Rati Ram. Kantradiksi tersebut terjadi karena variabel–variabel model tersebut merupakan outcome variable. Kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi sama-sama outcome variabel, bukan variabel kebijakan. Disamping itu dalam model yang dikembangkan Y Chang dan Rati Ram pertumbuhan pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sama-sama menjadi variabel bebas yang mempengaruhi kesenjangan, dalam kondisi ini secara logis terjadi multikolinearitas. Agar diperoleh model yang efektif maka perlu dikaji ulang model tersebut dengan lebih menekankan pada variabel-variabel kebijakan  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu dalam pengembangan model  perlu pemahaman terhadap variabel-variabel kebijakan yang mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi (model pertumbuhan ekonomi).

Banyak model pertumbuhan ekonomi yang telah dikembangkan baik oleh Kaum Klasik, Neoklasik maupun Institusionalis. Pengembangan tersebut didasari atas anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan sarana yang tepat untuk mencapai kemakmuran suatu bangsa. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada tingginya peluang kerja, sehingga memperkecil pengangguran. Semakin kecilnya pengangguran berdampak semakin meningkatnya kemakmuran suatu bangsa. Model  pertumbuhan ekonomi yang berkembang, antara lain yang tergabung dalam mashab analitis meliputi model pertumbuhan ekonomi Klasik, model Keynesian (Harrod-Domar dalam sistem Regional), model pertumbuhan ekonomi Neoklasik, dan model pertumbuhan Institusionalis. Teori-teori pembangunan ekonomi dalam mashab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan taat azas (konsisten) tetapi kurang menekankan kepada aspek empiris (historis)nya.

 

 

Ada beberapa ukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yaitu Kurve Lorenz, Indeks Gini, Theil Indeks, dan L-Indeks.

Kurva Lorenz

Kurve Lorenz mengukur kesenjangaan pendapatan dengan menggunakan data pendapatan dan populasi. Tingginya kesenjangan ditentukan pertama-tama dengan melakukan perengkingan individual atas dasar pendapatan. Langkah selanjutnya menarik garis dari individu yang berpendapatan terendah ke tingkat pendapatan yang tertinggi, dan Kurva Lorenz adalah plot proporsi total pendapatan dalam masyarakat (gambar 2.1)

Bank Dunia mengukur tinggi rendahnya ketimpangan dengan mendasarkan pada distribusi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah. Ketimpangan pendapatan diklasifikasikan menjadi :

1. a) tinggi jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima pendapatan kurang dari 12 persen, b) sedang ketimpangan dikatakan sedang jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menguasai 12 sampai 17 persen bagian pendapatan, c) rendah, ketimpangan dikatakan rendah jika 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen bagian pendapatan (BPS; 1994).

 

Kesenjangan pendapatan merupakan ketidakseimbangan pendapatan yang diterima oleh seseorang atau kelompok yang satu dibanding dengan kelompok yang lain (Basukianto, 2009). Kesenjangan berkaitan dengan masalah distribusi pendapatan yaitu siapa yang menikmati hasil pembangunan  dan seberapa besar seseorang atau sekelompok orang menguasai pendapatan. Sebagai sasaran utama distribusi adalah bagaimana supaya hasil  pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh  rakyat, dalam arti sebagian besar pendapatan nasional dikuasai oleh sebagian besar masyarakat, tidak hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat. Manakala pendapatan terbagikan secara merata kepada seluruh penduduk di wilayah tersebut, maka dikatakan distribusi pendapatannya merata, sebaliknya apabila pendapatan regionalnya terbagi tidak secara merata dikatakan ada ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Ketimpangan terjadi bila pendapatan nasional hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat, oleh karena itu pemikiran-pemikiran kearah distribusi yang lebih merata diperlukan.

Kenyataan bahwa pembangunan di negara-negara berkembang lebih terarah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang optimal mendasari pemikiran mengenai konsep pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai apabila jumlah produk nasional bruto meningkat lebih cepat dari pertambahan penduduk. Pertambahan produk nasional bruto dapat optimum apabila faktor produksi ikut bertambah, sehingga orientasi pembangunan terarah pada bagaimana menggerakkan modal dalam aktivitas produksi. Kebijakan pembangunan yang hanya menekankan pada pertumbuhan ternyata banyak menimbulkan masalah terlebih bagi negara-negara yang sedang berkembang, sehingga perlu pemikiran tentang  pemerataan pendapatan.

Gregory King pada tahun 1669 di Inggris (Hasibuan, 1989) mengemukakan pemikiran mengenai konsep pemerataan ini pertama kali dengan menyajikan pembagian pendapatan menurut umur, jenis kelamin, wilayah kota dan desa, dan menurut jabatan untuk menaksir besarnya pendapatan nasional. Konsep distribusi pendapatan kemudian dikembangkan oleh Kaum Klasik, yang meletakkan hukum-hukum distribusi pendapatan fungsional, seperti perubahan-perubahan perilaku upah, laba dan sewa lahan. Mereka antara lain Adam Smith, Robert Maltus, David Richardo, John Stuart Mill, kemudian Vilfredo Pareto.

Adam Smith membahas kesenjangan melalui teori upah subsistem, yang berdampak pada kesenjangan upah. Pertumbuhan dipengaruhi oleh pertumbuhan  penduduk, akumulasi modal, pasar yang luas, yang didukung oleh pembagian kerja yang efisien. Smith menyatakan dengan membiarkan kesenjangan pembagian pendapatan maka pertumbuhan akan relatif cepat. Tanpa kesenjangan tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi (Landretch, 1994).

Malthus berpendapat bahwa naik tidaknya upah seseorang tergantung pada sikap dan kemampuan mereka. Ia tidak setuju dengan undang-undang yang bertujuan membantu kelompok miskin. Karena bantuan yang diberikan kepada kelompok miskin akan mengurangi kesejahteraan yang lain, yang berakibat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan berkurang.

John Stuart Mill, mendukung pendapat Malthus, lebih lanjut ia membedakan hukum-hukum yang mengatur aktivitas produksi dan hukum-hukum distribusi. Proses produksi diatur oleh hukum fisik, sedangkan pembagian pendapatan diatur oleh tradisi. Suatu masyarakat dapat menentukan sistem distribusi pendapatan yang terbaik untuk mereka.

Ricardo sependapat dengan Smith tentang pentingnya tenaga kerja dalam perekonomian, dan ia mengakui pentingnya modal. Modal tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja tetapi juga berperan dalam mempercepat proses produksi, sehingga hasil produksi dapat dengan cepat dinikmati atau dikonsumsi. Perbedaan antara Smith dan Richardo hanya dalam penekanannya saja. Smith lebih menekankan pada kemakmuran bangsa sedangkan Richardo lebih menekankan pada masalah pemerataan pendapatan diantara berbagai golongan dalam masyarakat.

Alfred Marshall (Neo Kasik) mengkritik Richardo dan pengikutnya (Klasik) bahwa dengan kebijakan-kebijakan sebagaimana yang dikemukakan Kaum Klasik, tidak memperhatikan orang miskin. Memang dengan kebijakan tersebut pertumbuhan ekonomi lebih cepat, tetapi kelompok miskin juga meningkat. Orang miskin dianggap menurunkan efisiensi. Kritik Marshall diarahkan pada berbagai konsep pandangan Kaum Klasik terhadap pembagian pendapatan fungsional, teori tentang upah (misalnya teori upah subsistem) dan pandangan Malthus tentang tidak perlunya undang-undang yang membantu kelompok miskin.

Vilfredo Pareto terkenal dengan hukum Pareto Optimum, ia mengatakan bahwa distribusi pendapatan dikatakan baik bila kenaikan pendapatan sekelompok orang meningkat, tanpa merugikan kelompok lain. Pareto memperkenalkan kelas dalam masyarakat yaitu: kelas bawah dengan pendapatan rendah, kelas menengah dengan pendapatan cukup, dan kelas atas dengan pendapatan relatif tinggi       (Landreth dan Colander, 1994).

Sementara itu Kaum Keynesian menekankan pentingnya pemerintah dalam pertumbuhan dan distribusi pendapatan, melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal ini didasarkan pada kondisi pengangguran besar-besaran dan meningkatnya kemiskinan pada tahun 1930an.

Provocovitch dan Simon Kuznets (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat saling meniadakan dengan pemerataan. Artinya bila pertumbuhan tinggi maka kesenjangan tidak dapat dihindarkan. Sebaliknya jika pemerataan yang menjadi sasaran maka pertumbuhan rendah. Selanjutnya Kuznets menyatakan bahwa pertumbuhan akan menghasilkan pemerataan jika pendapatan suatu negara sudah melampaui batas tertentu. Dengan kata lain Kuznets menggambarkan bahwa evolusi distribusi pendapatan berbentuk kurva U terbalik. Ia menyarankan tiga kriteria untuk melakukan analisis distribusi pendapatan: 1) Adequacy (kecukupan), 2) Equality (pemerataan) dan 3) Efficiency (efisiensi).

Athur M. Okun ( 1998 ) pernyataannya tidak jauh berbeda dengan penjelasan Kuznets. Ia menyatakan bahwa untuk pemerataan membutuhkan ongkos yang lebih tinggi dan tidak efisien. Pengertian tidak efisien disini tentunya dilihat dalam jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang tentunya sangat tergantung pada kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang bersifat redistributif dan dukungan lembaga sosial dan politik.

Pembahasan tentang kesenjangan pendapatan sebagaimana tersebut di atas tidak terhenti pada mashab tertentu saja, tetapi  sampai sekarang kesenjangan pendapatan masih merupakan isu kebijakan publik yang penting khususnya di negara-negara yang melakukan industrialisasi, karena banyak negara yang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan (Wenner and Stephen, 1998).

 

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

 

Menurut Suharto dalam Huraerah (2011) pelaksanaan proses dan pencapaian pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan.

1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) Antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: pemberian bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan Antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Untuk memperoleh kewenangan dan kapasitas dalam mengelola pembangunan, masyarakat perlu diberdayakan melalui proses pemberdayaan atau empowerment

 

Menurut Stewart dalam Kadarisman (2017) pegawai harus diberikan beberapa kemungkinan untuk dapat mengembangkan kemampuannya yaitu:

1. Mengembangkan visi bersama (envision)

Adanya visi yang sama, seluruh pegawai mengetahui secara tepat ke mana organisasi ini akan melangkah. Dengan memahami tujuan organisasi, maka sebagian besar kegiatan organisasi akan terkoordinasi dengan sendirinya.

1. Mendidik pegawai (educate)

Pegawai perlu diberikan pendidikan. Pendidikan di sini lebih bersifat teoritis dan filosofi, dengan tujuan sebagai pembelajaran. Dalam pembelajaran tersebut terdapat pemahaman secara implisit, dan melalui pemahaman, maka pegawai dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, pemecah masalah yang kreatif, dan menjadi pegawai yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan.

1. Meniadakan rintangan-rintangan (eliminate)

Berikut dikemukakan bahwa pimpinan yang memberdayakan SDM-nya harus meniadakan atau meminimalisasi segala hambatan atau rintangan yang menghadang upaya pemberdayaan yang akan dan sedang dibangun tersebut. Seperti ketentuan-ketentuan yang tidak perlu, orang-orang yang sengaja menghalanginya, berbagai prosedur administratif yang menghambat serta kendala-kendala teknis lainnya.

1. Menyatakan keinginan (express)

Dinyatakan bahwa dalam pemberdayaan yang berusaha mengungkapkan keinginan-keinginan SDM antara lain tentang apa yang menjadi tujuan SDM atau manfaat-manfaat apa yang diperoleh SDM jika mereka bekerja dengan profesionalisme yang tinggi dan lain-lain.

1. Memberikan motivasi (motivation)

Letak pentingnya pemberian motivasi kepada para SDM, agar mereka tetap dan mau melaksanakan tugas tadi sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Oleh karena itu diharapkan mereka bukan saja asal mau bekerja, tetapi juga yang  terpenting adalah pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh organisasi.

1. Memberi perlengkapan (equip)

Memberdayakan pegawai adalah dengan memberikan perlengkapan yang memadai (cukup), yaitu setiap benda atau alat yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dengan demikian, pemberdayaan pegawai dengan memberi perlengkapan yang cukup dan memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

1. Melakukan evaluasi (evalution)

Merupakan kegiatan menilai hasil kerja (output) dari pegawai baik dari segi kuantitas dan kemampuannya dalam pelaksanaan pekerjaan apakah sudah sesuai dengan tujuan organisasi. Kegiatan ini untuk menyelaraskan sasaran dan tujuan organisasi dengan kenyataan yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan tugas.

1. Mengharapkan keberhasilan dan permasalahan (expect)

Pemberdayaan pegawai yang dilakukan dengan selalu mengharapkan tercapai keberhasilan dan permasalahan yang mungkin muncul dalam praktik pelaksanaan pekerjaan, sehingga pimpinan yang memberdayakan mengharapkan keberhasilan dan permasalahan yang dimiliki cara tertentu untuk menghadapi kemungkinan munculnya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, antara lain kemungkinan kekurangan sarana dan prasarana, pegawai yang menolak perubahan (resistance to change) dan sebagainya.

 

Rivai (2014 ) mendefinisikan bahwa pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut Winardi dalam Rivai (2014 ) yang dimaksud dengan pemimpin adalah “seorang yang karena kecakapan-kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengerahkan upaya bersama kearah pencapaian sasaran-sasaran tertentu”

Kartono (2018) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, tempramen, watak dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Thoha (2015) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan merupakan norma prilaku yang digunakan oleh seseorang pada saaat orang tersebut mencoba mempengaruhi prilaku orang lain atau bawahan. Menurut Herujito (2016) mengartikan gaya kepemimpinan bukan bakat, oleh karena itu gaya kepemimpinan dipelajari dan dipraktekan dalam penerapannya harus sesuai dengan situasi yang dihadapi. Sedangkan menurut Supardo (2016 ), mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan adalah suatu cara dan porses kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan Instansi dengan cara yang lebih masuk akal.

Pemahaman mengenai kepemimpinan demokratis sendiri ditandai dengan adanya suatu struktur yang pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif yang artinya atasan menolak segala bentuk persaingan dan atasan dapat bekerjasama dengan karyawan dalam mengambil keputusan. Dibawah kepemimpinan demokratis bawahan cenderung bermoral tinggi, dapat bekerja sama, mengutamakan mutu kerja dan dapat mengarahkan diri sendiri. Kepemimpinan demokratis ialah kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah. Aktif dalam menggerakkan dan memotivasi (Rivai, 2014).

Robbins Coulter (2010) menyatakan bahwa gaya demokratis menggambarkan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Kartono (2016) menyatakan bahwa, kepemimpinan demokratis menitik beratkan masalah aktivitas setiap anggota kelompok juga para pemimpin lainnya, yang semua terlibat aktif dalam penentian sikap, pembuatan rencana – rencana, pembuatan keputusan penerapan disiplin kerja (yang ditanamkan secara sukarela oleh kelompok – kelompok dalam suasana demokratis)

Berdasarkan pengertian di atas maka gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan

 

 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998).

Peran (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto,2004):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

 

 

 

Ukuran disiplin kerja bagi karyawan menurut Rivai (2015) memiliki beberapa aspek yaitu:

1. Kehadiran, hal ini mencakup kedatangan karyawan untuk bekerja, ketepatan waktu karyawan dating ketempat kerja setiap harinya, dan durasi kerja penuh sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Ketaatan pada peraturan kerja, hal ini mengenai pemahaman karyawan terhadap peraturan kerja serta mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan.
3. Ketaatan pada standar kerja, hal ini dapat dilihat melalui besarnya tanggung jawab karyawan yang diamanahkan kepadanya, dan karyawan yang bekerja sesuai dengan fungsi serta tugasnya.
4. Tingkat kewaspadaan tinggi, karyawan yang memiliki tingkat kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati, penuh perhitungan dan ketelitian dalam bekerja, serta selalu menggunakan sesuatu secara efektif dan efisien.
5. Bekerja etis, yaitu menunjukkan sikap dan perilaku yang baik dalam bekerja, kesopanan dan kejujuran karyawan serta saling menghargai antar sesame karyawan

Indikator disiplin kerja karyawan menurut Dharma (2013) adalah:

1. Kehadiran karyawan setiap hari: karyawan wajib hadir di perusahaannya sebelum jam kerja, dan pada biasanya digunakan saran kartu kehadiran pada mesin absensi.
2. Ketepatan jam kerja: penetapan hari kerja dan jam kerja diatur atau ditentukan oleh perusahaan. Karyawan diwajibkan untuk mengikuti aturan jam kerja, tidak melakukan pelanggaran jam isitirahat dan jadwal kerja lain, keterlambatan masuk kerja, dan wajib mengikuti aturan jam kerja per hari.
3. Mengenakan pakaian kerja dan tanda pengenal: seluruh karyawan wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan, dan mengenakan tanda pengenal selama menjalankan tugas kedinasan. Bagi sebagian besar perusahaan biasanya menyediakan pakaian seragam yang sama untuk semua karyawannya sebagai bentuk simbol dari kebersamaan dan keakraban di sebuah perusahaan.
4. Ketaatan karyawan terhadap peraturan: adakalanya karyawan secara terangterangan menunjukkan ketidakpatuhan, seperti menolak melaksanakan tugas yang seharusnya dilakukan. Jika tingkah laku karyawan menimbulkan dampak atas kinerjanya, para pemimpin harus siap melakukan tindakan pendisiplinan.

 

Pengawasan merupakan suatu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan organisasi. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa ada pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan ,baik bagi organisasinya sendiri maupun bagi para pekerjanya. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan sangat diperlukan di setiap organisasi. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat meningkatkan hal – hal yang diawasi. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2017 )   bahwa Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya”. Sedangkan menurut Harold Koontz (2019) “Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana – rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan – tujuan perusahaan dapat terselenggara”.

Pendapat ahli lain menurut menjelaskan bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan – tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan pengukur penyimpangan – penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan – tujuan perusahaan (Handoko, 2018 )

Suatu sistem pengawasan yang baik sangat penting dan berpengaruh dalam proses pelaksanaan kegiatan organisasi. Karena pengawasan bertujuan untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar diambil tindakan korektif yang perlu. Pengawasan adalahkegiatan penilaian terhadap organisasi/kegiatan dengan tujuan agar organisasi/kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuannya yang telah ditetapkan (Hadibroto,2014).

 

Menurut Sutrisno (2009), pengukuran kinerja diarahkan pada enam aspek yaitu:

• Hasil kerja: tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan sejauh mana pengawasan dilakukan.
• Pengetahuan pekerjaan: tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang ajan berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja,
• Inisiatif: tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan khususnya dalam hal penanganan masalahmasalah yang timbul
• Kecakapan mental: tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima insturksi kerja dan menyesuaikan dengan cara kerja serta situasi kerja yang ada.
• Sikap: tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan tugas pekerjaan.
• Disiplin waktu dan absensi: tingkat ketepatan waktu dan tingkat kehadiran.

Komponen indikator kinerja karyawan menurut Lazer (2017):

•   Kemampuan teknis

1. a) Ilmu pengetahuan yang dimiliki karyawan.
2. b) Kemampuan menggunakan metode.
3. c) Teknik kerja yang di gunakan karyawan.
4. d) Peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan tugas.
5. e) Pengalaman yang pernah dialami karyawan dengan pekerjaan yang sejenis
6. f) Pelatihan yang diperoleh karyawan.

•  Kemampuan konseptual
  1. Kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan.
  2. Penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke dalam bidang operasional perusahaan secara menyeluruh.
  3. Tanggung jawab sebagai seorang karyawan.
• Kemampuan hubungan interpersonal

1. kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain.
2. memotivasi karyawan
3. melakukan negosiasi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan aspek kinerja sesuai dengan pernyataan Lazer (2017) yang meliputi Kemampuan teknis, Kemampuan konseptual serta Kemampuan hubungan interpersonal

 

Komponen utama literasi digital adalah berkenaan dengan keahlian apa saja yang wajib dimiliki dalam menggunnakan komunikasi dan teknologi informasi. Ada delapan komponen utama dalam dunia literasi digital, yaitu :

2. Social networking, muncul berbagai macam media social merupakan salah satu gambaran yang terdapat pada social networking atau sering disebut juga fenomena social online. saat ini setiap manusia yang bersinggungan dalam kehidupan maya akan selalu bertemu dengan fasilitas tersebut. Gadget yang dimiliki oleh seseorang bisa dipastikan mempunyai berbagai macam akun social media, misalnya :google, instagram, path, linkedin, twitter, facebook. Menggunakan fasilitas social media diharapakan memiliki sifat selektif dan berhati-hati. Literasi digital menunjukan bagaimana cara untuk menggunakan media social dengan baik. 2. Tramsliteracy. Trasliterasy dimaknai sebagai keahlian menggunakan semua yang berlainan terutama untuk menciptakan konten, menghimpun, menyebarluaskan sampai membicarakan lewat beberapa media social, kelompok diskusi, gadget, dan semua fasilitas online yang ada.
3. Maintaning, privacy. Hal utama dari literasi digital yaitu tentang menjaga diri dalam kehidupan online. Mempelajari dari semua cubercrime seperti kejahatan didunia maya melalui ATM, kartu kredit, memahami karakteristik situs yang tidak nyata (palsu) kejahatan melalui email dan lain sebagainya.
4. Managing digital identity, ini berhubungan dengan bagaimana prosedur memakai tanda pengenal yang sesuai dibeberapa situs media social.
5. Organizing and sharing content, yaitu mengelolah dan mendistribusikan isi berita supaya lebih gampang dibagikan.
6. Reusing/repurposing content, mampu bagaimana menciptakan isi dari berbagai jenis informasi yang tersedia sehingga memproduksi konten baru dan bisa dipakai kembali untuk beberapa kebutuhan.
7. Filtering and selecting content, keahlian menelusuri, memilah dan menyaring berita secara pas sesuai dengan hal-hal yang diinginkan dan dibutuhkan, seperti melalui berapa situs di URL disitus internet.
8. Selfbroadcasting, ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan gagasan-gagasan yang baru atau ide personal dan isi multimedia, seperti lewat wkis, forum atau blog. Hal tersebut merupakan jenis partisipasi di dunia maya. (Mustofa, 2019).

Paul Gilster (dalam Bella, 2018) mengelompokkannya ke dalam empat kompetensi inti yang perlu dimiliki seseorang, sehingga dapat dikatakan berliterasi digital antara lain:  a) Pencarian di Internet (Internet Searching) Kompetensi sebagai suatu kemampuan seseorang untuk menggunakan internet dan melakukan berbagai aktivitas di dalamnya. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yakni kemampuan untuk melakukan pencarian informasi diinternet dengan menggunakan search engine, serta melakukan berbagai aktivitas di dalamnya.

1. Pandu Arah Hypertext (Hypertextual Navigation)

Kompetensi ini sebagai suatu keterampilan untuk membaca serta pemahaman secara dinamis terhadap lingkungan hypertext. Jadi seseorang dituntut untuk memahami navigasi (pandu arah) suatu hypertext dalam web browser yang tentunya sangat berbeda dengan teks yang dijumpai dalam buku teks. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen anatara lain: pengetahuan tentang hypertext dan hyperlink beserta cara kerjanya, pengetahuan tentang perbedaan antara membaca buku teks dengan melakukan browsing via internet, pengetahuan tentang cara kerja web meliputi pengetahuan tentang bandwidth, http, html, dan url, serta kemampuan memahami karakteristik halaman web.

1. Evaluasi Konten Informasi (Content Evaluation)

Kompetensi ini merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan memberikan penilaian terhadap apa yang ditemukan secara online disertai dengan kemampuan untuk mengidentifikasi keabsahan dan kelengkapan informasi yang direferensikan oleh link hypertext. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen antara lain: kemampuan membedakan antara tampilan dengan konten informasi yakni persepsi pengguna dalam memahami tampilan suatu halaman web yang dikunjungi, kemampuan menganalisa latar belakang informasi yang ada di internet yakni kesadaran untuk menelusuri lebih jauh mengenai sumber dan pembuat informasi, kemampuan mengevaluasi suatu alamat web dengan cara  memahami macam-macam domain untuk setiap lembaga ataupun negara tertentu, kemampuan menganalisa suatu halaman web, serta pengetahuan tentang FAQ dalam suatu newsgroup/group diskusi.

 

1. Penyusunan Pengetahuan (Knowledge Assembly)

Kompetensi ini sebagai suatu kemampuan untuk menyusun pengetahuan, membangun suatu kumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan kemampuan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi fakta dan opini dengan baik serta tanpa prasangka. Hal ini dilakukan untuk kepentingan tertentu baik pendidikan maupun pekerjaan. Kompetensi ini mencakup beberapa komponen yaitu: kemampuan untuk melakukan pencarian informasi melalui internet, kemampuan untuk membuat suatu personal newsfeed atau pemberitahuan berita terbaru yang akan didapatkan dengan cara bergabung dan berlangganan berita dalam suatu newsgroup, mailing list maupun grup diskusi lainnya yang mendiskusikan atau membahas suatu topik tertentu sesuai dengan kebutuhan atau topik permasalahan tertentu, kemampuan untuk melakukan crosscheck atau memeriksa ulang terhadap informasi yang diperoleh, kemampuan untuk menggunakan semua jenis media untuk membuktikan kebenaran informasi, serta kemampuan untuk menyusun sumber informasi yang diperoleh di internet dengan kehidupan nyata yang tidak terhubung dengan jaringan

Dalam penelitian ini akan emnggunakan komponen literasi digital sesuai dengan pernyataan Paul Gilster (dalam Bella, 2018) yaitu meliputi aspek Pandu Arah Hypertext, Evaluasi Konten Informasi dan Penyusunan Pengetahuan

 

Konsep literasi digital sendiri pertama kali dikenalkan oleh Paul Gilster. Paul Gilster pertama kali mengemukakan istilah literasi digital (digital literacy) di bukunya yang berjudul sama (Gilster, 1997 dalam Riel, et. al. 2012: 3). Ia mengemukakan literasi digital adalah kemampuan menggunakan teknologi dan informasi dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari (Riel, et. al. 2012: 3). Pendapat Gilster tersebut seolah-olah menyederhanakan media digital yang sebenarnya terdiri dari berbagai bentuk informasi sekaligus seperti suara, tulisan dan gambar. Eshet (2004) menekankan bahwa literasi digital seharusnya lebih dari sekedar kemampuan menggunakan berbagai sumber digital secara efektif. Literasi digital juga merupakan sebentuk cara berpikir tertentu. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis namun juga masyarakat. Sedangkan literasi informasi menyebarluas pada dekade 1990an manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjejaring. Kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga dapat menjadikan adanya kesenjangan pemahaman dan pemanfaatan literasi digital itu sendiri.Salah satu kesenjangan digital adalah kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan dapat memiliki kemampuan untuk menggunakan TIK dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya (Hargittai, 2003; Dewan dkk, 2005).

Dalam kesenjangan digital, terdapat tiga aspek utama yang saling berhubungan dan merupakan fokus yang perlu diperhatikan, sebagai berikut (Camacho, 2005):

1. Akses/ infrastruktur (access/ infrastructure)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam perolehan akses atau infrastruktur TIK yang menyebabkan perbedaan distribusi informasi.

2. Kemampuan (skill & training)

Perbedaan kemampuan antar individu dalam memanfaatkan atau menggunakan akses dan infrastruktur yang telah diperoleh. Selanjutnya adalah perbedaan antar individu dalam upaya pencapaian kemampuan TIK yang dibutuhkan untuk dapat memanfaatkan akses dan infrastruktur TIK.

3. Isi informasi (content/ resource)

Perbedaan antar individu dalam memanfaatkan informasi yang tersedia setelah seseorang dapat mengakses dan menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhannya

 

1. Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku spontan (tanpa perintah) pegawai yang bersedia mengerjakan pekerjaan melebihi dari tugas mereka seperti biasa, mengusahakan kinerja melebihi apa yang diharapkan dan bermanfaat bagi organisasi. Dalam penelitian ini maka Organizational Citizenship Behavior menggunakan aspek obedience, altruism, conscientiousness, civic virtue, courtesy dan
2. Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan dimana suatu individu memiliki dorongan atau keinginan untuk tetap berada di dalam suatu organisasi dan percaya pada nilai-nilai organisasi. Dalam penelitian ini menggunakan tiga aspek yaitu Komitmen Afektif (Affective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) dan Komitmen Normatif (Normative Commitment)

 

Menurut Meyer dan Allen  dalam Luthans (2018) bahwa faktor-faktor penyebab komitmen kerja mengakibatkan timbulnya perbedaan bentuk komitmen organisasi yang dibaginya atas tiga aspek, yaitu: komitmen afektif (affective commitment), komitmen kontinuans (continuence commitment), dan komitmen normative (normative commitment). Hal yang umum dari ketiga aspek komitmen ini adalah dilihatnya komitmen sebagai kondisi psikologis yang: (1) menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, dan (2) mempunyai implikasi dalam keputusan untuk meneruskan atau tidak keanggotaannya dalam organisasi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) lebih memilih untuk menggunakan istilah aspek komitmen kerja daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi dalam aspek tersebut. Adapun definisi dari masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut:

• Komitmen Afektif (Affective Commitment)

Komitmen afektif berkaitan dengan keterikatan emosional karyawan, pada siapa karyawan mengidentifikasikan dirinya, dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Dengan demikian, karyawan yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam organisasi karena mereka memang ingin (want to) melakukan hal tersebut (Allen dan Meyer, dalam Luthans (2018).

Menurut Morgan dalam (Ahmad, S, K. Shahzad, S. Rehman, N. A. Khan & I.U. Shad 2010) komitmen afektif merupakan perasaan pribadi karyawan dan identifikasi dirinya pada organisasi dikarenakan kepercayaan yang kuat terhadap fungsi dan tujuan organisasi. Komitmen afektif dapat dikelompokkan menjadi empat kategori utama yaitu karakteristik pribadi, karakteristik struktur, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan dan pengalaman kerja. Walaupun keempat kategori ini mempengaruhi komitmen afektif secara signifikan, kebanyakan literatur mendukung bukti bahwa pengalaman kerja mempunyai hubungan pengaruh yang lebih kuat (Mowder, et al., 1982 dalam Azliyanti, 2019).

• Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment)

Komitmen kontinuans berkaitan dengan adanya pertimbangan untung rugi dalam diri karyawan yang berkaitan dengan keinginan untuk tetap bekerja atau justru meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans sejalan dengan pendapat Becker yaitu bahwa komitmen kontinuans adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena adanya ancaman akan kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen kontinuans ini bertahan dalam organisasi karena mereka butuh (need to) melakukan hal tersebut karena tidak adanya pilihan lain (Allen dan Meyer, dalam Luthans, 2018).

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2011) komitmen kontinuans merupakan persepsi seseorang terhadap kerugian yang akan dialaminya apabila meninggalkan organisasi. Komitmen kontinuans berdasarkan pada persepsi karyawan tentang kerugian yang akan dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Komitmen ini pada saat awal dikembangkan dianggap sebagai aktifitas yang dianggap konsisten. Ketika individu tak melanjutkan lagi aktifitasnya pada suatu organisasi, maka akan timbul di hatinya suatu perasaan kehilangan. Oleh sebab itu selanjutnya komitmen ini disebut juga dengan exchanged oriented commitment atau komitmen yang berorientasi pada pertukaran atau biasa juga disebut komitmen komulatif (Dewayani, 2017).

• Komitmen Normatif (Normative Commitment)

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam organisasi. Ini berarti, karyawan yang memiliki komitmen normatif yang tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan dalam organisasi (Allen dan Meyer, dalam Luthans , 2018). Wiener (dalam Luthans, 2018) mendefinisikan aspek komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bertingkah laku tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi.

Menurut Morgan (1988) dalam Ahmad, et al. (2010) komitmen normatif adalah perilaku yang ditunjukkan karyawan atas pertimbanan moral dan apa yang benar untuk dilakukan. Chang, C. C., M. C. Tsai dan M. S. Tsai (2011), menyatakan bahwa komitmen normatif mengacu kepada perasaan pekerja bahwa mereka berkewajiban untuk tetap tinggal dalam organisasi. Sedangkan Dewayani (2017) mengatakan bahwa komitmen normatif ini juga disebut sebagai komitmen moral, merefleksikan persepsi individu terhadap norma, perilaku yang dapat diterima, yang timbul sebagai akibat perlakuan organisasi terhadap karyawan. Misalnya dengan gaji yang mereka terima serta pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Perasaan wajib ini terus tumbuh sampai mereka merasa impas dan tidak mempunyai kewajiban lagi.

Meyer dan Allen dalam Luthans (2018) berpendapat bahwa setiap aspek memiliki dasar yang berbeda. Karyawan dengan aspek afektif tinggi, masih bergabung dengan organisasi karena keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Sementara itu karyawan dengan aspek continuance tinggi, tetap bergabung dengan organisasi tersebut karena mereka membutuhkan organisasi. Karyawan yang memiliki aspek normatif yang tinggi, tetap menjadi anggota organisasi karena mereka harus melakukannya.

Dalam penelitian ini maka pengukuran di dasarkan pada aspek Allen dan Meyer (1990) dalam Luthans (2018) yang membagi komitmen kerja menjadi Komitmen Afektif (Af ective Commitment), Komitmen Kontinuans (Continuence Commitment) Komitmen Normatif (Normative Commitment)

 

Komitmen kerja yang pertama dikemukakan oleh Potter, et al. (2012). Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Potter, et al. (2012) ini bercirikan adanya: (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi; (2) kesiapan untuk bekerja keras; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi. Komitmen ini tergolong komitmen sikap atau afektif karena berkaitan dengan sejauhmana individu merasa nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Semakin besar kongruensi antara nilai dan tujuan individu dengan nilai dan tujuan organisasi maka semakin tinggi pula komitmen karyawan pada organisasi.

Dalam pernyataan lain, disebutkan bahwa komitmen organisasi didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi. Komitmen yang tinggi dicirikan dengan tiga hal, yaitu : kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilainilai organisasi, kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen nampak dalam tiga bentuk sikap yang terpisah tapi saling berhubungan erat, pertama identifikasi dengan misi organisasi, kedua keterlibatan secara psikologis dengan tugas-tugas organisasi dan yang terakhir loyalitas serta keterikatan dengan organisasi (Dessler, 2014).

Menurut Jewell dan Siegall (dalam Sutrisno, 2011) komitmen kerja dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan individu memandang dirinya sendiri dengan pekerjaannya dalam organisasi tertentu. Robbins (dalam Sutrisno, 2010) mengatakan bahwa komitmen terhadap organisasi adalah salah satu sikap di tempat kerja, karena komitmen merefleksikan perasaan seseorang (suka atau tidak suka )terhadap organisasi dimana ia bekerja. Selanjutnya menurut Kreitner (2018) komitmen organisasi mencerminkan tingkat bagi perorangan mengidentifikasikan dengan suatu organisasi dan merasa terikat dengan tujuannya.

 

Konsep organizational citizenship behavior (OCB) pertama kali diperkenalkan oleh Bateman & Organ et al. dan telah dibahas secara detail oleh Organ tahun 1988. Namun jauh sebelum tahun tersebut Barnard mempergunakan konsep OCB dan menyebutnya sebagai kerelaan bekerja sama (willingness to coorporate). Pada tahun 1964, Katz menggunakan konsep serupa dan menyebutnya sebagai inovatif dan perilaku spontan (innovative and spontaneous behaviours) (Triyanto, 2009).Organizational citizenship behavior (OCB) adalah perilaku yang melampaui persyaratan formal dari pekerjaan dan bermanfaat untuk organisasi (Spector, 1996).

Organ (dalam Podsakoff, 2010) mendefenisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas memilih, tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi yang efektif.Johns (dalam Triyanto, 2019) mengemukakan bahwa organizational citizenship behavior (OCB) memiliki karakteristik perilaku sukarela/extra-role behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran atau perintah tertentu, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku yang tidak mudah terlihat serta dinilai melalui evaluasi kinerja. Organizational citizenship behavior (OCB) juga sering diartikan sebagai perilaku yang melebihi kewajiban formal (ekstra role) yang tidak berhubungan dengan kompensasi langsung. Artinya, seseorang yang memiliki organizational citizenship behavior (OCB) tinggi tidak akan dibayar dalam bentuk uang atau bonus tertentu, namun organizational citizenship behavior (OCB) lebih kepada perilaku sosial dari masing-masing individu untuk bekerja melebihi apa yang diharapkan, seperti membantu rekan disaat jam istirahat dengan sukarela (Ahdiyana, 2010).  Menurut Ehrhart (dalam Triyanto, 2009) organizational citizenship behavior (OCB) didefinisikan sebagai perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan.

 

1. Menurut Astuti   (2019), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan
2. Menurut Basrowi (Dwiningrum, 2015), partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu (a) Partisipasi secara fisik dan (b) Partisipasi secara non fisik.
3. Menurut BNPB (2008) kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir terdiri dari kegiatan yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk dapat bertindak dengan cepat dan efektif ketika terjadi banjir.

 

Menurut Ferad (2015) bencana banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber air, mekanisme, posisi, dan berdasarkan aspek penyebabnya. Berdasarkan sumber airnya banjir dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

1. Banjir Sungai merupakan banjir yang terjadi karena air sungai yang meluap.
2. Banjir Danau merupakan banjir yang terjadi karena air danau yang meluap atau karena bendungan yang jebol.
3. Banjir Laut Pasang merupakan banjir yang terjadi karena adanya badai dan gempa bumi.

Menurut Ferad (2015:138) berdasarkan mekanisme terjadinya banjir, bencana banjir dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Banjir biasa (regular) adalah banjir yang diakibatkan jumlah limpasan yang sangat banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada (existing drainage).
2. Banjir tidak biasa (irregular) adalah banjir akbiat tsunami, gelombang pasang, atau keruntuhan dam (dam break).

Banjir dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, yaitu:

1. Banjir lokal merupakan akibat dari hujan lokal.
2.  Banjir bandang merupakan akibat dari propagasi dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan.

Ferad (2015) juga menyatakan penyebabnya banjir dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu:

1. Banjir karena hujan yang lama. Dengan kapasitas sungai yang dimiliki oleh sungai kemudian pada akhirnya akan melampaui batasnya sehingga air limpasan akan mengalir ke areal dataran rendah di kirikanan sungai.
2. Banjir karena salju yang mengalir. Banjir ini terjadi karena adanya tumpukan salju yang mengalir dan kenaikan suhu udara di atas lapisan salju. Aliran salju akan mengalir dengan cepat apabila disertai dengan hujan.
3. Banjir bandang (flash food), disebabkan karena intensitas hujan yang tinggi di tempat dengan topografi yang curam di bagian hulu sungai. Banjir bandang mempunyai daya rusak yang besar dan berbahaya.
4. Banjir karena pasang surut pada muara sungai atau pada pertemuan dua sungai. Apabila secara bersamaan terjadi hujan besar di daerah hulu akan mengakibatkan meluapnya air sungai di bagian hilirnya, serta disertai dengan badai di lautan atau pantai akan menimbulkan dampak yang besar.

 

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

1. Pengetahuan tentang kebakaran serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya kebakaran, ciri-ciri terjadinya kebakaran, dampak terjadinya kebakaran.
2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas keluarga menggunakan framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR tahun 2006. Ada lima parameter yang digunakan dalam mengkaji tingkat kesiapsiagaan keluarga dalam kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana yaitu pengetahuan dan sikap tentang risiko bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana dan mobilisasi sumber daya.(LIPIUNESCO/ISDR, 2006):

1. Pengetahuan tentang bencana serta risiko bencana mencakup pengertian bencana alam, kejadian yang menimbulkan bencana, penyebab terjadinya bencana, ciri-ciri terjadinya bencana, dampak terjadinya bencana
2. Kebijakan dan panduan meliputi kebijakan pendidikan yang terkait dengan kesiapsiagaan keluarga, UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Surat Edaran 70a/MPN/2010) kegiatan penyuluhan diharapkan mampu mobilisasi sumber daya di dalam keluarga untuk peningkatan kesiapsiagaan komunitas keluarga.
3. Rencana tanggap darurat terkait dengan evakuasi, pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan/simulasi dan prosedur tetap (protap) evakuasi. Penyelamatan dokumen-dokumen penting juga perlu dilakukan, seperti copy atau salinan dokumen perlu disimpan di tempat yang aman.
4. Parameter peringatan bencana yang meliputi tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda/bunyi peringatan, pembatalan dan kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan, demikian juga dengan latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi di mana keluarga sedang berada saat terjadi bencana.
5. Parameter mobilisasi sumber daya adalah kemampuan keluarga dalam memobilisasi sumber daya manusia (SDM) kepala keluarga dan anggota keluarga, pendanaan, dan prasarana-sarana penting untuk keadaan darurat. Mobilisasi sumber daya ini sangat diperlukan untuk mendukung kesiapsiagaan. Mobilisasi SDM berupa peningkatan kesiapsiagaan kepala keluarga dan anggota keluarga yang diperoleh melalui berbagai pelatihan, workshop atau ceramah serta penyediaan materi-materi kesiapsiagaan di Keluarga yang dapat diakses oleh semua komponen. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006)

Kesiapsiagaan (preparedness) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (BPBD DKI Jakarta, 2013). Menurut BNPB (2008) kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir terdiri dari kegiatan yang memungkinkan masyarakat dan individu untuk dapat bertindak dengan cepat dan efektif ketika terjadi banjir. Hal ini membantu masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika banjir (UNESCO, 2008). Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap ditempatnya masing-masing untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi  korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (BNPB, 2008).

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa pengertian kesiapsiagaan adalah   serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisispasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting, namun mudah dilakukan karena menyangkut sikap dan mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana (Kementerian Sosial RI, 2011).

 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Atas dasar tersebut, 15 Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekeuasaanpengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasi agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guma meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
15. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format yang diakui oleh kontitusi Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah mudah, diantaranya adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
5. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
6. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
7. Menyelengarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
8. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
9. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; 10. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
10. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
11. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
12. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa;
13. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
14. Memberikan informasi kepada masyrakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, kepala desa wajib: menyampikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Kota, menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Lebih lanjut dalam Pasal 51 Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala desa. Dari uraian tersebut sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terncantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

1. Sekretariat desa;
2. Pelaksana kewilayahan; dan
3. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.14 Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa. Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan.

Menurut Asnawi Rewansyah (2010) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “ a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town “. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasiona dan berada di Daerah Kabupaten.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut R. Bintarto5 , berdasarkan tinajuan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah:

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 ,7 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atauoun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipai, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan 11 urusan pemerintahan oleh Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-ususl dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah , lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola (disingkat penyelenggara), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan”. Kepala adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Pemusyawaratan dan lembaga pembuatan dan pengawasan kebijakan. Menurut Zakaria dalam Candra Kusuma (205) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah pimpinan yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormti dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi menuju kemandirian dan alokasi. Dalam pengertian menurut Widjaja dan Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal- usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

1. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk 14 pembentukan desa yakni: Pertama, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, Ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah
memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya.
Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang ditargetkan, perusahaan dapat
berbuat banyak bagi kesejahteraan pemillik, karyawan, serta meningkatkan mutu
produk dan melakukan investasi baru. Untuk mengukur tungkat keuntungan suatu
perusahaan, dapat digunakan rasio keuntungan stau rasio profitabilitas yang juga
dikenal dengan rasio rentabilitas Kasmir (2016,196).

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunkaan rasiorasio keuangan, dapat dilakukan dengan beberapa rasio keuangan. Kasmir
(2016,108)
Dan salah satu rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengukur
kinerja keuangan suatu perusahaan adalah rasio profitabilitas. Karena rasio tersebut
mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba menjadi suatu
indikator untuk mengukur apakah perusahaan tersebut mampu memperkaya para
investor atau penanam dana pada perusahaan tersebut.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh
mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan
pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu
pelaksanaan keuangan yang telah memenuhi standart dan ketentuan dalam SAK
(Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (General Acepted Accounting Principle).
Fahmi (2011:2)
Menurut Mahmud (2007:245) pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan
suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan karena adanya jaminan bahwa
rencana yang sedang diimplementasikan itu mampu mengantisipasi permasalahan
yang timbulan pada tahap awal sebelum permasalahan menjadi semakin besar. Oleh
karena itu manajer keuangan harus menentukan sarana untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan
salah satu indikator untuk mengetahui kinerja manajemen dalam hal keuangan guna
menghasilkan laba yang maksimal untuk perusahaan.

Ketentuan untuk ukuran perusahaan diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008.
Peraturaan tersebut menjelaskan 4 jenis ukuran perusahaan yang dapat dinilai dari
jumlah penjualan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Keempat jenis
ukuran tersebut antara lain :
1. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu memiliki kekayaan bersih < Rp.
50.000.000,- ( tidak termasuk tanah dan bangunan ) dan memiliki jumlah
penjualan < Rp. 300.000.000,-.
2. Perusaahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu memiliki kekayaan bersih Rp.
50.000.00,- sampai Rp. 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan)
serta memiliki jumlah penjualan Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp.
2.500.000.000,-.
3. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu memiliki kekayaan bersih
Rp. 5000.000.000,- sampai Rp. 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan
Size = Logaritma Natural (TotalAset)
bangunan) serta memiliki jumlah penjualan Rp. 2.500.000.000,- sampai dengan
Rp. 50.000.000.000,-.
4. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu memiliki kekayaan bersih > Rp.
10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) serta memiliki jumlah
penjualan > Rp. 50.000.000.000,-.
Size ( ukuran Perusahaan) merupakan skala yang digunakan dalam
menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Perusahaan yang skalanya besar
biasanya cenderung lebih banyak mengungkapkan tanggung jawab sosial dari pada
perusahaan yang mempunyai skala kecil. Dikaitkan dengan teori agensi bahwa
semakin besar suatu perusahaan maka biaya keagenan tersebut, perusahaan
cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas. Secara teoritis perusahaan
besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan
aktivitas operasi dan pengaruh yang yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin
akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat
perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan
sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas.
(Rusdianto, 2013,44-45).

1. Insider Ownership
Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham
perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang
saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007).
2. Institusional Ownership
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi
seperti LSM, Perusahaan swasta, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan
asuransi, bank dan perusahaan-perusahaan investasi. Kepemilikan institusional
diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki
oleh institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara
keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).
3. Publik Ownership
Menurut Carlson dan Bathala (1997) kepemilikan publik merupakan upaya
untuk memperluas pasar saham perusahaan sehingga membawa pengaruh yang
menguntungkan nilai saham perusahaan
4. Asing Ownership
Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh
investor atau pemodal asing (foreign investors) yakni perusahaan yang dimiliki
oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian- bagiannya yang
berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang
beredar(Farooque,et al 2007).

Menurut Hamdani (2016,138) Nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti
oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Dan semakin tinggi harga saham
maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.
Menurut Bringham dan Houtson (2011,19) nilai perusahaan didefinisikan
sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran
pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan meningkat.
Berbagai kebijakan yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan
nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang
saham yang tercermin pada harga saham.
Menurut I Made Sudana (2011:8) Nilai Perusahaan adalah nilai sekarang
dari arus pendapatan atau kas yang diharapkan diterima pada masa yang akan
datang.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai perusahaan akan diikuti
juga oleh harga saham yang tinggi pula. Dan hal ini membuat pasar percaya pada
kemampuan perusahaan tersebut baik, tidak hanya dalam kinerja tetapi juga dalam
hal memenuhi atau memberi kemakmuran para pemegang saham yang ada
diperusahaanya. Dan tentu hal ini akan menarik perhatian para investor utuk
berinvestasi pada perusahaan tersebut.

T. C. Melewar (2008:100) menyatakan Teori Sinyal menunjukkan bahwa
perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan
ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi
untuk para pemangku kepentingan.
Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2009:444) Teori sinyal adalah teori
yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal
dari perkiraan pendapatan manajemen.
Signaling theory adalah pemberian signal dilakukan oleh manajer untuk
mengurangi asimetri informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen
untuk merealisasikan keinginan pemilik dan pihak luar (investor, kreditor). Salah
satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal
pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan (dalam hal ini yield) yang
dapat dipercaya dan memiliki integritas dan akan mengurangi ketidakpastian
mengenai prospek perusahaan yang akan dating (Wolk et al., 2004).
Teori sinyal menjelaskan mengapa investor membeli obligasi perusahaan.
Yield obligasi yang terlalu tinggi mengindikasikan bahwa obligasi tersebut berisiko
tinggi juga (De Ros, 2012).

Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam
rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai
wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya
memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi
merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat
peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun non fisik. Legitimasi
organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada
perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat.
Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi
perusahaan untuk mempertahankan hidup (going concern). (Nor Hadi, 2014,87)

Teori keagenan pertama kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976)
menyebutkan manajer suatu perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham
“principal”. Pemegang saham yang merupakan principal mendelegasikan
pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau
agen dari pemegang saham. Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem
kepemilikan perusahaan seperti ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat
keputusan-keputusan yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan terbaik principal.
Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen
yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung
untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer
untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba
yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang
saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka panjang.

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut beberapa ahli :
Akuntansi Manajemen Menurut Rudianto (2013,9) adalah sistem akuntansi
dimana informasi yang dihasilkan ditunjukan kepada pihak-pihak internal
organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan
sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. Itu berarti informasi
yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen sebuah entitas dipakai oleh pihak
internal perusahaan itu sendiri untuk mendukung pengambilan keputusan
manajemen organisasi tersebut.
Akuntansi Manajemen Menurut Sujarweni (2015,5) merupakan salah satu
bidang ilmu dari akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan
informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk
pengambilan keputusan.
Akuntansi Manajemen Menurut Hansen and Mowen (2013,7) adalah proses
mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan
informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam merencanakan,
mengendalikan dan mengambil keputusan.
Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi
Manajemen adalah sistem akuntansi atau salah satu ilmu akuntansi yang hasil atau
outputnya mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi pihak internal atau
manejerial.

Strategi organisasi biasanya menentukan penekanan yang berbeda
tempat organisasi dari inovasi proses dalam mencapai keunggulan kompetitif
mereka (Etlie, 1983; Hull et al., 1985; Ferreira et al., 2009). Cozzarin dan
Percival (2006) dalam Ferreira et al (2009) menemukan inovasi tersebut
melengkapi banyak strategi operasi organisasi sementara yang lain mencatat
bahwa strategi operasi adalah sebuah penekanan organisasi menempatkan pada
inovasi proses (Ferreira et al, 2009). Penelitan sebelumnya menemukan
hubungan antara kunci elemen dan lingkungan bisnis (Fuschs et al., 2000).
Ellitan (2008) menemukan hubungan antara lingkungan yang tidak dapat
diprediksi, lingkungan yang dinamis dan Strategi Inovasi. Organisasi yang
mengikuti strategi operasi bertujuan untuk menjadi yang pertama di pasaran
sekalipun meski tidak semua upaya pada akhirnya berhasil (Ferreira et al., 2009).
Organisasi ini juga bertujuan untuk merespon dengan cepat terhadap sinyal awal
kebutuhan pasar atau kesempatan. Oleh karena itu, semakin besar penekanan
untuk menjadi yang pertama di pasaran, maka semakin tinggi tingkat inovasi
yang diharapkan. Atas dasar argumen sebelumnya, maka peneliti akan
mengajukan hipotesis yaitu:
H2: Terdapat pengaruh antara strategi operasi dengan inovasi proses
produksi.
H3: Terdapat pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan
dan strategi operasi terhadap inovasi proses produksi.

Menurut Ellitan (2009:42) faktor yang mempengaruhi inovasi proses
produksi dibagi menjadi 6 faktor yaitu sebagai berikut:
1. Kompetensi Manajerial
Kompetensi Manajerial sangat diperlukan dalam mengelola operasi
perusahaan secara keseluruhan terutama dalam melakukan inovasi
proses produksi. Inovasi proses produksi akan berhasil jika proses
tersebut direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, yaitu
melalui beberapa tahap perencanaan seperti penelitian,
pengembangan, rekayasa produksi, manufacturing dan pengenalan
pasar.
2. Komitmen Pimpinan Perusahaan dan Partisipasi Aktif Karyawan
Implementasi inovasi menuntut figur kepemimpinan yang
komunikatif, memiliki dedikasi yang tinggi, dan komitmen tinggi
terhadap perkembangan perusahaan. Di sisi lain agar karyawan bisa
berpartisi aktif dalam proses produksi yang menghasilkan produk
inovatif, pimpinan perusahaan perlu mendistribusikan informasi
yang berkaitan dengan proses produksi pada karyawan-karyawan
yang terlibat.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia
SDM bertanggung jawab dalam mengoprasikan inovasi proses
produksi sehingga dibutuhkan SDM yang tangguh, handal dan
kompeten. Pelatihan, seminar, lokakarya yang sifatnya jangka
pendek, menengah dan panjang yang diadakan oleh perusahaan yang
memiliki manajemen inovasi dan R&D canggih perlu dilakukan
untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
4. Kepemilikan Fasilitas R&D
Fasilitias R&D diperlukan untuk melakukan pengkajian secara terus
menerus dan mendalam apakah proses produksi yang menghasilkan
produk kompetitif dan inovatif dalam mengikuti dinamika tuntutan
konsumen.
5. Jaringan Sistem Informasi
Pelayanan yang baik melalui penciptaan proses produksi dengan
kualitas yang tinggi dan inovatif, waktu tunggu yang pendek, dan
harga yang kompetitif menjadi keunggulan kompetitif perusahaan
dalam era berbasis pelayanan saat ini
6. Timing Inovasi
Pemelihan waktu yang tepat untuk memasuki pasar merupakan salah
satu faktor penentu keberhasilan atau kegagalan inovasi proses
produksi baru. Peluang dan resiko produk baru bergantung pada
beberapa hal seperti perubahan keadaan ekonomi, perubahan pada
referensi konsumen, dan daur hidup industri.

Untuk mengendalikan atau mendukung proyek inovasi proses
(reengineering) telah dikembangkan sebuah metodologi yang disebut
REVISION (Khoong, 1995) dalam Ellitan (2009:75). Metodologi tersebut
diorganisir menjadi tujuh tahap yaitu:
Tahap 1: Initiate (Permulaaan)
Umumnya penerapan inovasi proses dipicu oleh manajemen puncak,
para penasehat organisasi, atau beberapa staf yang berkempentingan
dalm organisasi tersebut.
Tahap 2: Envision (Tahap Pembentukan Misi)
Tahap pembentukan visi merupakan tahap yang paling penting dalam
fase perencanaan karena hal ini menentukan lingkup bisnis yang
menjadi target inovasi proses di samping penetapan tolak ukur guna
menilai hasil pelaksanaan inovasi proses. Pada proses envisioning
organisasi bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah
pada definisi ulang yang radikal dari peran organisasi. Pertanyaanya
sebagai berikut:
1. Apakah perusahaan telah dan atau sedang melayani pelanggan yang
tepat.
2. Apakah perusahaan telah dan sedang menyampaikan produk dan jasa
yang tepat, apa prioritas pelanggan.
3. Apakah perusahaan sudah menerapkan proses yang tepat, mana yang
merupakan proses kunci dan keberhasilan kinerja lingkungan.
Tahap 3: Analyze (Menganalisa)
Sebuah kelompok kerja dibentuk untuk menjalankan tahap analisis dan
disain ulang setiap proses dan masalah-masalah pokok. Ketergantungan
antar proses (inter-procesess dependencies) diharapkan bisa
dikembangkan untuk menunjukkan keterkaitan antar proses dalam
organisasi.
Tahap 4: Redesign (Mendisain Ulang)
Redesaign adalah suatu cara mendisain ulang suatu proses dengan
mempelajari peta proses, mempermudah untuk melihat bagian-bagian
tertentu yang bisa diotomatiskan, disederhanakan, dan lebih ditekankan
dengan lebih banyak menggunakan sumber-sumber daya dan perhatian
manajemen.
Tahap 5: Blueprint
Tahap ini terletak di perbatasan antara fase studi dan fase implementasi
inovasi proses. Blueprint mencakup strategi transisi dan jadwal
implementasi untuk semua aspek rencana perubahan tersebut.
Tahap 6: Implement (Implementasi)
Tahap 7: Monitoring (Pengawasan atau Pengendalian)

Manfaat inovasi perusahaan menurut Youlanda (2012) sebagai berikut:
1. Melalui inovasi, perusahaan mampu menciptakan pasar-pasar baru
(New Markets).
2. Inovasi diartikan sebagai manfaat dari barang dan jasa yang diterima
oleh pelanggan harus melebihi uang (harga) yang dibayarkan oleh
pelanggan.
3. Melalui inovasi, kita terbebas dari persaingan (membuat agar
persaingan dan pesaing-pesaing tidak relevan).
4. Memberi nilai tambah terus menerus kepada pelanggan menuju
target 100% customer satisfication (hanya berfokus kepada
pelanggan yang sekarang atau pelanggan persfektif),
5. Semakin erat hubungan lintas perekonomian dalam menjalankan
ekonomi, salah satunta adalah dampak keberhasilan atau kegagalan
suatu perekonomian terhadap perekonomian lain.

Inovasi Proses bisa juga diartikan sebagai reengineering atau
perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru serta pengembangan
proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut (Ellitan, 2009:72). Menurut
Hamer dan Champy (1993) dalam Ellitan (2009) “inovasi proses (reengineering)
adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal
terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai
peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya”. Menurut Herbkersman
(1994) inovasi proses adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota
organisasi menyelesaikan cara kerja mereka.
Ellitan (2009) menyebutkan esensi dan prinsip-prinsip inovasi proses
antara lain:
1. Memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil (outcome) bukan pada
tugas, artinya bahwa suatu perusahaan hendaknya memiliki
seseorang yang melaksanakan semua tahapan dalam suatu proses.
2. Suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen
terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi juga.
3. Mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang
menghasilkan informasi.
4. Memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah-olah
tersentralisasi.
5. Mengaitkan aktivitas-aktivitas pararel serta mengintegrasikan hasilhasilnya. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterkaitan antar
fungsi paralel sehingga unit-unti terpisah bisa melakukan satu fungsi.
6. Menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas
dan membangun sistem pengendalian dari suatu proses.
7. Memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya.

Menurut Ellitan (2009:3) Inovasi merupakan “sistem aktivitas
organisasi yang mentransformasi teknologi mulai dari ide sampai
komersialisasi”. Inovasi mengacu kepada pembaharuan suatu produk, proses dan
jasa baru. Seperti yang dikatakan Samson (1989) inovasi secara spesifik terdapat
tiga tipe inovasi yaitu inovasi produk, inovasi proses dan inovasi sistem
manajerial. Salah satu alasan mengapa inovasi sangat diperlukan adalah cepatnya
perubahan lingkungan bisnis yaitu semakin dinamik dan hostile. Sebuah
organisasi yang inovatif memiliki ciri-ciri seperti kolaborasi organisasional yang
intensif, melakukan manajemen terhadap ketidakpastian lingkungan, dan
mengakui pentingnya kapabilitas teknologi (Ellitan, 2009). Selanjutnya Saleh
dan Wang (1993) telah mengembangkan satu dari model komprehensif yang
mengidentifikasi tiga kunci sukses organisasi untuk melakukan inovasi secara
efektif yaitu:
1. Entreprenueral strategi yaitu, berani mengambil resiko, melakukan
pendekatan bisnis yang proaktif, dan komitmen manajemen.
2. Struktur organisasi yaitu dengan struktur yang lebih fleksibel, adanya
disiplin interfungsional, dan orientasi pada tim kerja lintas fungsional.
3. Iklim organisasi yaitu iklim yang promotif dan terbuka, kekuatan dan
kekuasaan dalam organisasi disebarkan tidak terpusat pada jenjang atas,
dan memberikan sistem imbalan yang efeketif.
Menurut Drucker (2011) “inovasi merupakan sebuah kebutuhan dan
harus menjadi disiplin. Konsep inovasi mempunyai sejarah yang panjang dan
pengertian yang berbeda-beda, terutama didasarkan pada persaingan antara
perusahaan-perusahaan dan strategi yang berbeda yang diterapkan perusahaa itu
sendiri. Schumpeter dalam Rustika (2011) menyebutkan bahwa inovasi terdiri
dari lima unsur yaitu:
1. Memperkenalkan produk baru atau perubahan kualitatif pada produk
yang sudah ada.
2. Memperkenalkan proses baru ke industri.
3. Membuka pasar baru.
4. Mengembangkan sumber pasokan baru pada bahan baku atau
masukan lainnya. Perubahan pada organisasi industri.

Penerapan akuntansi manajemen lingkungan (Environmental
Manajement Accounting-EMA) dalam sebuah organisasi kemungkinan
dipengaruhi oleh strategi bisnis perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal ini
sistempengendalian manajemen (SPM) diciptakan sedemikian rupa untuk
memastikan bahwa manajer menggunakan sumber daya yang tersedia
secaraefektif dan efesien demi pencapaian tujuan organisasi (Anthony, 2002).
Gosselin (1997) dalam Ferreira et al (2009) menemukan bahwa strategi
operasi dikaitkan dengan penerapan manajemen aktivitas. Disimpulkan juga
bahwa strategi yang diikutioleh organisasi menentukan kebutuhan inovasi yang
berkaitan dengan kegiatan pengolahan dan cenderung mengadopsi akuntansi
inovasi. Penggunaan EMA (Environmental Management Accounting) dapat
dikatakan sangat besar dalam organisasi yang melakukan strategi operasi karena
dapat membantu sebuah organisasi yang inovatif.

Daya saing strategi operasi merupakan fungsi strategi yang tidak saja
berorientasi kedalam (internal) tetapi juga keluar (ekstenal), yakni merespon
pasarsasaran utamanya yang proaktif. Berdaya saing berarti memilki keunggulan
kompetitif tidak hanya keunggulan komparatif. Dipahami bahwa setiap
perusahaan tidak terkecuali perusahaan manufaktur maupun nonmanufaktur
dituntut untuk memiliki keunggulan komparatif, karena semuanya menghasilkan
suatu produk yang ditawarkan ke pasar.
Daya saing strategi operasi penting dimiliki oleh semua level
perusahaan, baik lokal, nasional, internasional, maupun global. Bagi setiap
perusahaan, tentunya tidak ada sesuatu yang dapat dipasarkan tanpa ada suatu
produk yang dihasilkan. Tidak akan bermanfaat modal usaha yang dimiliki tanpa
suatu produk yang diproduksi , dan tidak akan bernilai tambah keahlian (skill)
dan kemampuan (ability) tenaga kerja yang tersedia, tanpa ada suatu produk yang
akan dihasilkannya.

Menurut David (2004:6-7) manajemen strategis terdapat 3 tahapan yaitu
sebagai berikut:
a. Perumusan strategi: meliputi kegiatan untuk mengembangkan visi
dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal
organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi,
menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, serta memilih strategi
tertentu untuk digunakan.
b. Pelaksanaan strategi: mengharuskan perusahaan untuk menetapkan
sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan
dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembagan budaya
yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang
efektif, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan
anggaran, pengemabangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta
menghubungkan kompetensi untuk karyawan dengan kinerja
organisasi.
c. Evaluasi Strategi: Tahap ini merupakan tahap terakhir dari
manajemen strategis tiga kegiatan pokok dalam evaluasi strategi
adalah 1. mengkaji ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang
menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan saat ini, 2.
Mengukur kinerja dan 3. Melakukan tindakan korektif.

Chase et al, (2001:29) menyatakan “strategi operasi tidak dapat
dirancang dalam kekosongan. Strategi operasi harus dikaitkan secara vertikal
dengan konsumen dan secara horizontal dengan bagian-bagian lainnya
perusahaan. Strategi operasi dirumuskan berdasarkan strategi mission, yang
merupakan turunan dari strategic vision (Muhardi:30). Sehningga berdasarkan
sepengetahuan penulis untuk merumuskan strategi operasi, terlebih dahulu perlu
diidentifikasikan strategic vision-nya, yang dilanjutkan dengan strategi mission.
Menurut Heizer dan Render (1999:35): “misi untuk fungsi operasi adalah
dikembangkan guna mendukung misi keseluruhan perusahaan yang menjadi
turunan dari visinya.
Strategi operasi dipandang sebagai kekuatan manufaktur yang efektif
yang merupakan senjata kompetitif untuk mencapai tujuan bisnis dan
perusahaan. Strategi operasi mempengatuhi tujuan dan strategi bisnis yang
memungkinkan fungsi-fungsi manufaktur untuk memberikan konstribusi dalam
meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang (Hayes dan
Wheelright, 1985 dikutip dalam Ward dan Duray, 2000 dalam Ellitan, 2008:
152). Heizer dan Render (2004:40) mengemukakakan bahwa strategi operasi
yang sukses tidak hanya harus konsisten dengan permintaan konsumen,
melainkan juga siklus hidup produk. Menurut beberapa peneliti, strategi operasi
mewaakili prioritas kompetitif yang meliputi biaya, kualitas, fleksibilitas dan
pengiriman (Wheelright, 1984; Leong et al., 1990; Rothn et al, 1991; Burgess et
al., 1998, dalam Ellitan 2008).
Stonebraker dan Leong, 1994 (dikutip dalam Badri et al, 2000)
mendifinisikan:
1. Strategi biaya sebagai produksi dan distribusi produk dengan biaya
terendah dan sumber daya tersisa yang minimum. Harga yang rendah
dapat meningkatkan permintaan produk atau jasa tetapi juga
mengurangi keuntungan keuntungan perusahaan jika produk atau
jasa tidak dapat diproduksi pada harga yang lebih rendah.
2. Strategi kualitas sebagai aktivitas perusahaan untuk memproduksi
produk sesuai dengan spesifikasi atau memenuhi kebutuhan
konsumen. Strategi kualtias memfokuskan pentingnya memproduksi
barang dan jasa yang dapat memuaskan spesifikasi da kebutuhan
konsumen
3. Strategi fleksibilitas sebagai kemampuan untuk merespon perubahan
cepat dalam produk, jasa dan proses. Fleksibilitas mencakup mesin,
proses, produk, volume, dan layout (Bragilia dan Patroni, 2000).
Fleksibilitas manufaktur didefinisikan sebagai kemampuan
perusahaan manufaktur untuk mengalokasikan dan mengalokasikan
kembali sumber daya yang dimiliki secara efektif dalam merespon
perubahan lingkungan dan kondisi internal (Gerwin, 1993; dalam
Ellitan, 2008:153).
4. Strategi pengiriman meliputi kemampuan dalam merespon
pemesanan konsumen. Ellitan (2008) mendifinisikan strategi
pengiriman sebagai kemampuan pengiriman (dengan memenuhi
jadwal pengiriman maupun janji pengiriman) dan kecepatan
pengiriman (bertindak cepat atas pemesanan konsumen). Pengukuran
kinerja pengiriman menekankan pada aktifitas yang mefokuskan
pada peningkatan reliabilitas pengiriman misalnya pengiriman tepat
waktu, akurasi dalam status persediaan, dan wakti tunggu
pengiriman

Fungsi strategi operasi sebagai salah satu aktivitas penting dalam suatu
perusahaan mempunyai tanggung jawab utama untuk menghasilkan atau
menyediakan barang-barang dan jasa-jasa. Menurut Bozart and Handfield
(2006:4) menyatakan bahwa fungsi strategi operasi adalah meliputi orang,
teknologi, dan sistem dalam suatu organisasi yang mempunyai tanggung jawab
utama untuk menghasilkan barang-barang dan jasa.
Selain fungsi-fungsi lainnya dalam suatu perusahaan, fungsi strategi
operasi merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dan
keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjang. Fungsi operasi
meliputi konversi input menjadi output. Input sering disebut dengan sumber daya
operasi. Sumber daya tersebut diantaranya landyakni berupa bahan baku atau
material yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk; labor yakni tenaga
kerja atau sumber daya manusia; capital yakni sumber daya buatan manusia
(manmad resources).

Menurut Muhardi (2007:27) “Strategi operasi merupakan salah satu
strategi tingkat fungsional yang krusial, selain strategi pemasaran, keuangan,
sumberdaya manusia, dan strategi tingkat fungsional”. Strategi operasi,
pemasaran, keuangan, sumberdaya manusia, dan lainnya harus mengarah pada
pencipataan nilai terbaik dan inovasi bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka
panjang. Sedangkan menurut Krajewski dan Ritzman (1993:22), bahwa
“Operations strategy specifies how operations can achieve the organization’s
overall goals, within the framework of corporate strategy”. Perlu dipahami
bahwa strategi operasi suatu perusahaan secara komprehensif harus
diintegrasikan dengan strategi perusahaan. Karenannya strategi operasi
dirumuskan untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana
penggunaan sumberdaya guna mendukung strategi dengan strategi bersaing
Menurut Chase et al (2002: 24) dalam Muhardi (2007) menyatakan
bahwa strategi operasi meliputi keputusan-keputusan yang berhubungan dengan
desain proses dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung proses
tersebut. Hal ini berarti strategi operasi juga harus didesain untuk mengantisipasi
kebutuhan masa datang. Pernyataan ini memperkuat arti pentingnya strategi
operasi yang perlu dirumuskan untuk tujuan jangka panjang.

Untuk memahami arti penting strategi, dalam hal ini strategi operasi
bagi suatu perusahaan, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu berbagai definisi
strategi dari para pakar. Stevenson (2002:45) dalam Muhardi (2007:25-26)
mengartikan sebagai berikut: “Strategy are plans for achieving organizational
goals”. Strategi merupakan rencana untuk mencapai tujuan organisasional. Di
pihak lain, Heizer dan Render (2002:36) menyatakan: “Strategy is an
organization’s action plan to achieve the mission”. Dengan demikian, Heizer dan
Render mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana mencapai misi
organisasinya.
Jadi strategi berhubungan dengan rencana yang menentukan arus suatu
organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam lingkup yang lebih luas, strategi
mempengaruhi kemampuan berorganisasi untuk bersaing, kemampuan untuk
melayani dalam mencapai tujuannya. Tanpa strategi, suatu perusahaan tidak akan
terencana dan tidak berjalan dengan baik, artinya tidak akan terarah kemana
perusahaan akan menuju. Strategi yang dibuat tidak hanya sekedar ada tetapi
harus mempunyai nilai yang realistis, jelas, menantang dan berbatas waktu.
Dengan rumusan strategi yang sudah memiliki tidak menjamin tujuan dapat
dicapai, apalagi tanpa strategi, jelas sulit untuk mengarahkan organisasi dalam
mencapai tujuannya.
Menurut Jones dan George (2003:275) dalam Muhardi (2007:27)
“functional-level strategy is a plan of action to improve the ability of an
organization’s departments to create value”. Strategi tingkat fungsional adalah
suatu rencana tindakan untuk meningkatkan kemampuan dari bagian
(departments) dalam suatu organisasi untuk menciptakan nilai. Dengan kata lain,
strategi tingkat fungsional ini merupakan suatu rencana yang menujukkan
bagaimana suatu fungsi intend terhadap pencapaian tujuaannya.

Biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2005:780) adalah
“biaya yang dikeluarkan karena adanya kualitas lingkungan yang buruk
atau karena kualitas lingkungan yang buruk yang mungkin terjadi, dengan
demikian, biaya lingkungan dikaitkan dengan kreasi, deteksi, perbaikan, dan
pencegahan degradasi lingkungan”.
Dengan definisi ini, Hansen dan Mowen (2005: 780-782) dapat
mengklasifikasi biaya lingkungan menjadi empat kategori yaitu:
1. Biaya pencegahan lingkungan (environmental prevention costs)
adalah biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah
26
diproduksinya limbah dan/atau sampah yang menyebabkan
kerusakan lingkungan. Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah
evaluasi dan pemilihan pemasok, evaluasi dan pemelihan alat untuk
megendalikan polusi, desai proses dan produk untuk mengurangi
atau menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak
lingkungan, pelaksanaan penelitian lingkungan, pengembangan
sistem manajemen lingkungan, daur ulang produk, dan pemerolehan
sertifikat ISO 14001 (sertifikasi ISO 14001 diperoleh saat sebuah
organisasi menerapkan sebuah sistem manajemen lingkungan yang
memenuhi standar internasional yang ditetapkan secara khusus.
Standar ini berkaitan dengan prosedur manajemen lingkungan dan
tidak secara langsung menunjukkan tingkat kinerja lingkungan yang
dapat diterima. Oleh karena itu, sertifikasi berfungsi terutama
sebagai sinyal bahwa perusahaan tertarik dan bersedia mempebaiki
kinerja lingkungannya).
2. Biaya deteksi lingkungan (environmental detection costs) adalah
biaya-biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk menentukan
apakah produk, proses dan aktivitas lainnya diperusahaan telah
memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar
lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan
dalam tiga cara yaitu (1) undang-undang dan/atau peraturan
pemerintah (2) standar sukarela (ISO 14001 voluntary standards)
yang dikembangkan oleh International Standards Organization, dan
(3) kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen.
Contoh-contoh aktivitas deteksi adalah audit aktivitas lingkungan,
pemeriksaan produk dan proses agar ramah lingkungan,
pengembangan ukuran kinerja lingkungan, pelaksanaan pengujian
pencemaran, verivikasi kinerja lingkungan dari pemasok, dan
pengukuran tingkar pencemaran.
3. Biaya kegagalan internal lingkungan (environmental internal failure
costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan karena kontaminasi dan
limbah telah diproduksi tapi tidak dibuang ke lingkungan. Dengan
demikian, biaya kegagalan internal dikeluarkan untuk
menghilangkan dan mengelola kontaminasi atau limbah sekali
produksi. Kegiatan kegagalan internal memiliki dua tujuan: (1)
memastikan bahwa kontaminasi dan limbah yang dihasilkan tidak
dilepaskan ke lingkungan dan (2) mengurangi tingkat kontaminasi
yang dilepaskan ke jumlah yang sesuai dengan standar lingkungan.
Contoh-contoh aktivitas kegagalan internal termasuk operasi
peralatan untuk meminimalkan atau menghilangkan polusi, merawat
dan membuang racun, menjaga peralatan polusi, perizinan fasilitas
untuk memproduksi kontaminasi dan bahan daur ulang.
4. Biaya kegagalan eksternal lingkungan (environmental external
failure costs) adalah biaya aktivitas yang dilakukan setelah
pemakaian kontaminan dan limbah ke lingkungan. Realisasi
kegagalan ekternal biaya adalah biaya yang dikeluarkan dan dibayar
oleh perusahaan. Biaya kegagalan ekternal yang belum direalisasi
(biaya sosial) disebabkan oleh perusahaan namun dikeluarkan dan
dibayarkan oleh pihak-pihak di luar perusahaan. Biaya sosial dapat
diklasifikasikan lebih lanjut sebagai (1) hasil dari degradasi
lingkungan dan (2) hal-hal yang terkait dengan dampak buruk pada
properti atau kesejahteraan individu. Dalam kedua kasus tersebut,
biaya ditanggung oleh orang lain dan bukan oleh perusahaan,
meskipun mereka disebabkan oleh perusahaan.
Dari empat kategori lingkungan yaitu biaya pencegahan lingkungan,
biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan yang terakhir
biaya kegagalan ekternal lingkungan. Kategori kegagalan ekternal adalah yang
paling berbahaya dan menghacurkan.
Terdapat bukti bahwa biaya lingkungan bisa 20% atau lebih dari total
biaya operasi organisasi (Hansen dan Mowen, 2005: 783). Pada sistem akuntansi
konvesiona. Pada sistem akuntansi konvensional, biaya lingkungan seringkali
tersembunyi di biaya overhead pabrik (Burrit et al, 2002), yang menyulitkan
manajer untuk meninjau biaya lingkungan yang sesungguhnya berkaitan dengan
aktivitas organisasi. Dibawah sistem AML, biaya ini diidentifikasi, klasifikasi
dan alokasi, memungkinkan analisis biaya lanjut dan pengurangan biaya yang
mungkin akan terjadi (Bennet et al, 2003; Gibson dan Martin, 2004, dalam
ferreira et al, 2009). Ferreira (2009) menemukan bahwa organisasi yang
menghasilkan laporan sosial dan lingkungan (sustainability reports), mampu
mengembangkan sistem pengendalian internal yang lebih baik. Dia juga
menunjukkan bahwa penghematan biaya pada organisasi ini akan berakibat pada
perbaikan berkelanjutan.
Biaya lingkungan dari proses yang memproduksi, memasarkan, dan
mengirmkan produk serta biaya lingkungan sesudah pembelian yang disebabkan
oleh penggunaan dan pembuangan produk merupakan contoh-contoh biaya
produk lingkungan. Pembebanan biaya lingkungan pada produk dapat
menghasilkan informasi manajerial yang bermanfaat. Dengan membebankan
biaya lingkungan secara tepat, maka akan diketahui apakah suatu produk
menguntungkan atau tidak. Jika tidak menguntungkan, produk tersebut dapat
dihentikan guna mencapai perbaikan yang signifikan dalam kineja lingkungan
dan efisiensi ekonomi

Terdapat beberapa manfaat potensial yang terhubung dalam penerapan
akuntansi manajemen lingkungan. Hal ini termasuk pengurangan biaya (cost
reduction), peningkatan harga produk (improved product pricing), daya tarik
sumber daya manusia (attraction of human resources) dan peningkatan reputasi
(Bennet et al, 2003; Burrit et al, 2002; de Beer et al, 2006; Gibson dan Martin,
2004; Hansen dan Mowen, 2005:778). Penelitian sebelumnya menunjukkan
bahwa penerapan akuntansi manajemen lingkungan umumnya akan bermanfaat
bagi organisasi dengan menyediakan informasi berbeda untuk pengambilan
keputusan (Adams dan Zuthsi, 2004; Bennet et al, 2003; Burrit et al., 2002).
Seperti informasi yang mungkin akan mengungkapkan peluang, contohnya
proses pengelolaan limbah yang lebih baik, mengurangi penggunaan energi dan
konsumsi bahan baku atau peluang untuk daur ulang material. Dari sudut
pandang lingkungan informasi seperti ini juga digunakan dalam pengembangan
proses yang lebih efisien dan dengan demikian mengarah kepada inovasi
(Ferreira et al, 2009:923). Sebagai contoh, Hansen dan Mowen (2015)
melaporkan manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh organisasi, seperti Baxter
International and Interface Inc, dari penggunaan akuntansi manajemen
lingkungan (EMA use) menggunakan penghematan masing masing sebesar $14
juta dan $12 juta per tahunnya.
Dalam penggunaannya akuntansi manajemen lingkungan sangat
penting bagi industri. Menurut ikhsan (2009;69) manfaat potensial penerapan
akuntansi manajemen lingkungan diantaranya:
1. “Kemampuan secara akurat meneliti dan megatur penggunaan dan
arus tenaga dan bahan-bahan, termasuk polusi/sisa volume, jenisjenis lain sebagainya.
2. Kemamuan secara akurat mengidentifikasi, mengestimasi,
mengalokasikan, mengatur atau mengurangi, biaya-biaya, khususnya
jenis lingkungan dari biaya-biaya.
3. Informasi yang lebih akurat dan lebih menyeluruh dalam
mendukung, penetapan dari dan keikutsertaan di dalam programprogram sukarel, penghematan biaya untuk memperbaiki kinerja
lingkungan.
4. Informasi yang lebih akurat dan menyeluruh untuk megukur dan
melaporkan kinerja lingkungan, seperti meningkatkan citra
perusahaan pada stakeholder, pelanggan, masyarakat lokal,
karyawan, pemerintah, dan penyedia keuangan.”
Menurut Guide to Corporate Environmental Cost Management (2003),
manfaat dan keuntungan akuntansi manajemen lingkungan terdiri atas:
1. Kepatuhan (Compliance)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung lingkungan lewat
kepatuhan efisiensi biaya dengan regulasi lingkungan dan kebjakan
yang dikenakan sendiri.
2. Eco-Effeciency
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung pengurangan
simultan dari biaya-biaya dan dampak lingkungan lewat penggunaan
energi yang lebih efisien, air dan material dalam operasi internal dan
produk akhir.
3. Posisi Strategik (Strategic Position)
Akuntansi manajemen lingkungan mendukung evaluasi dan
implementasi dari program biaya efektif dan lingkungan sensitif
untuk menjamin strategi jangka panjang.

Lingkungan organisasi merupakan variabel yang sangat penting dalam
menentukan strategi bisnis suatu perusahaan. Perubahan lingkungan yang terjadi
mengakibatkan individu, organisasi, dihadapkan pada perubahaan yang dinamis
untuk tetap bertahan dan memiliki inovasi dalam persaingan bisnis (Ellitan,
2008:51). Dalam hal itu secara umum teknik akuntansi manajemen biasanya
tidak memperdulikan buruknya perilaku perusahaan terhadap lingkungan.
Perusahaan-perusahaan yang terintegrasi, multinasional, dan besar cenderung
akan menerapakan Akuntansi Manajemen Lingkungan (AML) dalam proses
akuntansi mereka melalui sejumlah pengidentifikasian terhadap biaya-biaya,
proses bisnis maupun proses produksi, produk-produk, dan jasa. Meskipun
sistem akuntansi konvensional yang ada tidak cukup mampu untuk disesuaikan
pada biaya-biaya lingkungan dan sebagai hasilnya hanya mampu menunjukkan
akun untuk biaya umum tak langung (Rustika, 2011:13).
Akuntansi manajemen lingkungan (AML) dikembangkann untuk
berbagai keterbatasan dalam akuntansi manajemen konvensional. Beberapa poin
berikut ini dapat menjadi alasan mengapa dan apa yang dapat diberikan oleh
AML dibandingkan dengan akuntansi manajemen konvensional (Ikhsan, 2009):
1. Meningkatnya tingkat kepentingan ‘biaya terkait lingkungan’. Seiring
dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, peraturan terkait
lingkungan menjadi semakin ketat sehingga bisnis harus mengeluarkan
investasi yang semakin besar untuk mengakomodasi kepentingan
tersebut. Jika dulu biaya pengelolaan lingkungan relatif kecil, kini
jumlahnya menjadi cukup signifikan bagi perusahaan. Banyak
perusahaan yang kemudian menyadi potensi untuk meningkatkan
efisiensi muncul dan besarnya biaya lingkungan yang harus ditanggung.
2. Lemahnya komunikasi bagian akuntansi dengan bagian lain dalam
perusahaan. Walaupun keseluruhan perusahaan mempunyai visi yang
sama tentang ‘biaya’, namun tiap-tiap departemen tidak selalu mampu
mengkomunikasikannya dalam bahasa yang dapat diterima oleh semua
pihak. Jika di satu sisi bagian keuangan menginginkan efesiensi dan
penekanan biaya, di sisi lain bagian lingkungan menginginkan
tambahan biaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Walaupun
ecoefficiency bisa menjadi jembatan antar kepentingan ini, namun kedua
bagian tersebut berbicara dari sudut pandang yang bersebrangan.
3. Menyembunyikan biaya lingkungan dalam pos biaya umum (overhead).
Ketidakmampuan akuntansi tradisional menelusuri dan
menyeimbangakan akuntansi lingkungan dengan akuntansi keuangan
menyebabkan semua biaya dari pengolahan limbah, perizinan dan lainlain digbungkan dalam biaya overhead; sebagai konsekuensinya biaya
overhead menjadi ‘membengkak’.
4. Ketidakpastian alokasi biaya lingkungan sebagai biaya tetap. Karena
secara tradisional biaya lingkungan tersembunyi dalam biaya umum,
pada saat diperlukan, akan menjadi sulit untuk menelusuri biaya
sebenarnya dari proses, produk atau lini produksi tertentu. Jika biaya
umum dianggap tetap, biaya limbah sesungguhnya merupakan biaya
variabel yang mengikuti volume limbah yang dihasilkan berbanding
lurus dengan tingkat produksi.
5. Ketidaktepatan perhitungan atas volume (dan biaya) atas bahan baku
yang terbuang. Berapa sebenarnya biaya limbah? Akuntansi tradisional
akan menghitungnya sebagai biaya pengelolaannya, yaitu biaya
pembuangan atau pengolahan. AML akan mengjhitung biaya limbah
sebagai pengolahan ditambah biaya pembelian bahan baku. Sehingga
biaya limbah yang dikeluarkan lebih besar (sebenarnya) daripada biaya
yang selama ini diperhitungkan.
6. Tidak dihitungnya keseluruhan biaya lingkungan yang relevan dan
signifikan dalam catatan akuntansi. Banyak sekali biaya yang terkait
dengan pengelolaan lingkungan yang seharusnya diperhitungkan
dengan benar agar tidak terjadi kesalahan pengambilan keputusan.
Biaya tersebut umumnya meliputi biaya pengelolaan limbah, biaya
material dan energi, biaya pembelian material dan energi dan biaya
proses.

Menurut Ikhsan (2009:49-50) Akuntansi manajemen lingkungan
merupakan sub bagian dari akuntansi lingkungan yang digunakan untuk
menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi,
walaupun informasi yang dihasilkan untuk tujuan yang lain, seperti pelaporan
ekternal, dengan pelaporan dan pengiriman informasi tentang: a.) Informasi
berdasarkan arus bahan dan energi b.) informasi biaya lingkungan c.) Informasi
lainnya yang terukur, dibentuk berdasarkan akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan.
Menurut pernyataan IFAC (2005:13) pengertian Akuntansi manajemen
lingkungan atau environmental management accounting (EMA) adalah:
“akuntansi manajemen lingkungan merupakan istilah yang digunakan
dalam sejumlah konteks yang berbeda termasuk:
1. Penilaian dan pengungkapan informasi keuangan terkait lingkungan
dalam konteks akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Penilaian dan penggunaan informasi fisik dan moneter yang berkaitan
dengan lingkungan dalam konteks akuntansi manajemen lingkungan
(AML)
3. Estimasi dampak dan biaya lingkungan luar biasa, sering dianggap
sebagai full cost accounting
4. Akuntanis untuk persediaan dan arus sumber daya alam baik secara
fisik dan moneter, yaitu natural resourcing accounting (NRA)
5. Pelaporan informasi tingkat organisasi, informasi natural resource
accounting dan informasi lainnya untuk tujuan informasi keuangan
eksternal
6. Pertimbangan informasi fisik dan moneter terkait lingkungan dalam
konteks pembangungan keberlanjutan.”
The United Nations Division for Sustainable Development (UNDSD)
(2011) dalam Ikhsan (2009:54) menyediakan suatu definisi yang lain dari
akuntansi manajemen lingkungan. Definisi akuntansi manajemen lingkungan
adalah informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi manajemen lingkungan
untuk pengambilan keputusan internal, dimana informasi dapat berfokus secara
fisiki atau moneter. Dalam pengambilan keputusan internal tersebut terdapat
prosedul akuntansi manajemen lingkungan yang meliputi prosedur secara fisik
untuk material dan pemakian energi, arus dan sisa akhir, dan memoneterisasi
prosedur untuk biaya-biaya, penghematan dan pendapatan yang berhubungan
terhadap aktifitas-aktifitas dengan dampak lingkungan potensial.
Menurut Hansen dan Mowen (2005:778):
“Environmental Management Accounting essentially maintains that
organizations can produce more useful goods and services while
simultaneously reducing negative environmental impacts, resource
consumption, and costs”.
Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya merupakan gabungan
dari informasi dari akuntansi keuangan dan akuntansi biaya untuk meningkatkan
efisiensi, mengurangi dampak dan resiko lingkungan serta mengurangi biaya
perlindungan lingkungan. (Hansen dan Mowen 2005:778)
Untuk kategori biaya tersebut berbeda dari skema biaya lingkugan
lingkungan, petunjuk diberikan berdasarkan di mana untuk menemukan mereka
dan bagaimana caranya yang sesuai dengan mereka ketika pembelanjaan atau
biaya dinilai.

Dalam pemakaian atau penggunaan analisis break even point ini
perlu harusnya menyadari bahwa adanya keterbatasan dan kelemahan
yang terkandung dalam analisis break even point ini. Kelemahan dalam
analisis break even point ini adalah sebagai berikut:
a. Asumsi yang menyebutkan harga jual konstan, padahal
kenyataannya harga ini kadang-kadang harus berubah sesuai dengan
kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Untuk menutupi
kelemahan itu, maka harus dibuat analisis sensitivitas untuk harga
jual yang berbeda.
b. Asumsi terhadap cost, penggolongan biaya tetap dan biaya variabel
juga mengandung kelemahan. Dalam keadaan tertentu untuk
memenuhi volume penjualan biaya tetap tidak bisa atau tidak harus
berubah karena pembelian mesin-mesin atau peralatan lainnya.
Demikian juga perhitungan biaya variabel per unit juga akan dapat
dipengaruhi perubahan ini.
c. Jumlah barang yang dijual tidak selalu satu jenis.
d. Biaya tetap juga tidak selalu tetap pada berbagai kapasitas.
e. Biaya variabel juga tidak selalu berubah sejajar dengan perubahan
volume. (Sofyan Syafri Harahap, 2010:364)

a. Pengertian Biaya
“Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi,
yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang
kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu”. Ony
Widilestariningtyas (2012:10)
Ada 4 unsur pokok yang terdapat dalam definisi biaya tersebut
yaitu sebagai berikut:
1) Biaya merupakan pengorbanan dari sumber-sumber ekonomi.
2) Diukur dalam satuan mata uang.
3) Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi.
4) Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. (Ony
Widilestariningtyas, 2012:10)
Dalam analisis break even point, hanya digunakan dua macam
biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, harus
dipisahkan terlebih dulu komponen antara biaya tetap dan biaya
variabel. Artinya mengelompokkan biaya tetap di satu sisi dan
mengelompokkan biaya variabel di sisi lain. Dalam hal ini secara
umum untuk memisahkan kedua biaya ini relatif sulit karena ada
biaya yang tergolong semi variabel dan tetap.
Untuk memisahkan biaya ini dapat dilakukan melalui dua
pendekatan sebagai berikut:
1) Pendekatan analitis, yaitu kita harus meneliti terlebih dulu setiap
jenis dan unsur biaya yang terkandung satu per satu dari biaya
yang ada beserta sifat-sifat biaya tersebut.
2) Pendekatan historis, dalam hal ini yang harus dilakukan terlebih
dulu adalah dengan memisahkan biaya tetap dan biaya variabel
berdasarkan angka-angka dan data biaya di masa lampau.
(Kasmir, 2014:338)
b. Macam-Macam Biaya
1) Biaya tetap (fixed cost)
Biaya ini berhubungan dengan kapasitas atau volume,
karena pemahaman pemisahan biaya dan karakteristiknya
diperlukan dalam membuat perencanaan, pengendalian biaya
dan pembuatan/pengambilan keputusan.
Biaya tetap adalah biaya yang secara total keseluruhan
tidak mengalami perubahan, walaupun ada perubahan pada
volume produksi atau penjualan (dalam batas tertentu). Artinya
dapat dianggap biaya tersebut tetap konstan sampai kapasitas
tertentu saja, biasanya kapasitas produksi yang dimiliki. Namun
untuk kapasitas produksi yang bertambah, biaya tetap juga
menjadi lain. Contoh biaya tetap adalah seperti gaji, penyusutan
aktiva tetap, bunga, sewa atau biaya kantor, dan biaya tetap
lainnya. (Kasmir, 2014:339)
“Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah
gaji direktur produksi”. Mulyadi (2012:16)
Biaya tetap mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Biaya total yang tidak berubah atau tidak dipengaruhi oleh
periode yang ditentukan atau kegiatan tertentu.
b. Biaya per unitnya berbanding terbalik dengan perubahan
volume, pada volume rendah biaya tetap unitnya tinggi,
sedangkan sebaliknya apabila pada volume yang tinggi
maka biaya tetap per unitnya rendah. (Kamaruddin Ahmad,
2014:87)
2) Biaya variabel (variabel cost)
Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubahubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualan.
Artinya dapat diasumsikan biaya variabel berubah-ubah secara
sebanding (proporsional) dengan perubahan volume produksi
atau penjualan. Dalam hal ini sulit terjadi dalam praktiknya
karena dalam penjualan jumlah besar akan ada potonganpotongan tertentu, baik yang akan diterima maupun diberikan
perusahaan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku,
upah buruh langsung, dan komisi penjualan biaya variabel
lainnya. (Kasmir, 2014:339)
“Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh
biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung”. Mulyadi (2010:15)
Biaya variabel mempunyai karakteristik sebagai berikut:
a. Total biaya variabel berubah proporsional dengan
perubahan volume/kapasitas, jadi semakin besar kapasitas
yang digunakan maka akan semakin besar pula total biaya
variabel, demikian pula sebaliknya.
b. Per unit biaya berubah (variabel) konstan/tetap. Misalnya
biaya bahan langsung, contoh dimuka biaya pemakaian
bahan langsung, bensin, oli yang dihitung dan tergantung
kilometer yang akan ditempuh. (Kamaruddin Ahmad,
2014:89)

Berikut adalah beberapa manfaat dari break even point atau titik
impas sebagai berikut:
a. Analisis break even point digunakan untuk mengetahui pada titik
berapa hasil penjualan sama dengan jumlah biaya. Atau perusahaan
beroperasi dalam kondisi tidak laba dan tidak rugi, atau laba sama
dengan nol.
b. Analisis break even point digunakan untuk mengetahui bagaimana
hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume
kegiatan (penjualan atau produksi). Oleh karena itu, analisis ini juga
sering disebut dengan nama cost profit volume analysis.
c. Analisis break even point digunakan untuk memberikan pedoman
tentang berapa jumlah produk minimal yang harus diproduksi atau
dijual. Artinya dengan memproduksi sejumlah barang dengan
kapasitas produksi yang dimilikinya perusahaan akan tahu batas
minimal yang harus dijual dan keuntungan maksimal yang diperoleh
apabila diproduksi secara penuh.
d. Analisis break even point juga digunakan untuk membantu manajer
perusahaan mengambil keputusan dalam hal aliran kas, jumlah
permintaan (produksi), dan penentuan harga suatu produk tertentu.
Intinya, kegunaan analisis ini adalah untuk menentukan jumlah
keuntungan pada berbagai tingkat penjualan. (Kasmir, 2014:333)
Berikut adalah beberapa tujuan dari break even point atau titik
impas sebagai berikut:
a. Mendesain spesifikasi produk.
b. Menentukan harga jual per satuan produk.
c. Menentukan suatu jumlah produksi atau penjualan minimal agar
perusahaan tidak mengalami kerugian.
d. Memaksimalkan jumlah produksi yang ada.
e. Merencanakan laba telah yang diinginkan. (Kasmir, 2014:334)

Dalam rangka memproduksi atau menghasilkan suatu produk, baik
barang maupun jasa, perusahaan terkadang perlu terlebih dulu
merencanakan berapa besar laba yang ingin diperoleh. Artinya dalam hal
ini besarnya laba merupakan prioritas yang harus dicapai perusahaan, di
samping hal-hal lainnya. Agar perolehan laba mudah ditentukan, salah
satu cara agar perusahaan mudah menentukan laba adalah perusahaan
tersebut harus mengetahui terlebih dulu berapa break even pointnya.
Artinya perusahaan beroperasi pada jumlah produksi atau penjulan
tertentu sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun
keuntungan.
Analisis break even point atau yang lebih dikenal dengan nama
istilah analisis titik impas merupakan salah satu analisis keuangan yang
sangat penting dalam perencanaan keuangan suatu perusahaan. Analisis
titik impas ini sering disebut analisis perencanaan laba (profit planning).
Analisis ini biasanya lebih sering cenderung digunakan apabila
perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya dalam
memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang
harus dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang
atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. (Kasmir,
2014:332)
Dalam rangka penentuan break even point ini, perlu diketahui
beberapa hal yang penting, agar break even point dapat ditentukan
dengan tepat, yaitu:
a. Tingkat keuntungan (laba) yang ingin dicapai dalam suatu periode.
b. Besarnya kapasitas produksi yang tersedia atau yang mungkin dapat
ditingkatkan.
c. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya tetap maupun biaya
variabel.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa arti analisis Break
Even Point (titik impas) adalah suatu keadaan di mana perusahaan
beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh pendapatan (laba) dan
tidak pula menderita kerugian. Artinya dalam kondisi ini jumlah
pendapatan yang diterima sama dengan jumlah biaya yang
dikeluarkan. Kasmir (2014:333)
“Break Even Point merupakan tingkat aktivitas dimana suatu
organisasi tidak mendapat laba dan juga tidak menderita kerugian”.
Samryn (2012:174)

a. Keduanya bersandar pada sistem informasi akuntansi yang sama.
Mempunyai dua sistem pengumpulan data berbeda dan
berdampingan. Karena alasan ini akuntansi manajemen
memanfaatkan seluas-luasnya data akuntansi keuangan yang
dihasilkan secara rutin, meskipun akuntansi manajemen memperluas
dan menambah data tersebut.
b. Baik akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen sangat
bersandar pada konsep pertanggungjawaban atau kepengurusan.
Akuntansi keuangan berkaitan dengan kepengurusan perusahaan
secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini meluas
sampai personalia terakhir dalam organisasi yang mempunyai
tanggung jawab apapun atas biaya. (Kamaruddin Ahmad, 2014:6)

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah
menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan,
dari keatuan usaha ekonomiyang dapat digunakan dalam pengambilan
keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari
suatu keadaan”. Zaki Baridwan (2008:1)
“Akuntansi manajemen adalah bagian dari akuntansi yang
berhubungan dengan identifikasi, pengukuran dan komunikasi informasi
akuntansi kepada internal manajemen yang bertujuan guna perencanaan,
proses informasi, pengendalian operasi dan pengambilan keputusan”.
Kamaruddin Ahmad (2014:6)

Keputusan manajemen untuk membuat sendiri atau membeli dari pihak
ketiga sesuatu produk menurut Ari Purwanti (2013:268) hakikatnya adalah
masalah penggunaan peralatan untuk memproduksi produk yang paling besar
memberikan sumbangan. Adakalanya suatu perusahaan memiliki satu produk
yang lebih laku di pasaran, dengan keterbatasan kapasitas produksi, tenaga kerja
dan faktor-faktor lainnya perusahaan mempertimbangkan biaya relevan jika
membeli produk dari pihak ketiga. Biaya relevan yang menjadi kategori biaya
yang diperhitungkan menurut Ari Purwanti (2013:268) adalah biaya material
langsung, upah langsung, overhead pabrik variabel, dan fixed overhead pabrik
yang dapat dihapuskan (avoidable fixed factory overhead).
L. M. Samryn (2012:329) Biaya relevan atau biaya terhindarkan dalam
keputusan semacam ini dapat diketahui dengan mengeliminasi: (1) biaya
tenggelam, dan (2) biaya masa datang yang akan terus terjadi tanpa
mempertimbangkan apakah suatu produk dibuat sendiri atau dibeli dari luar.
Menurut L. M. Samryn (2012:329) untuk membuat keputusan sendiri atau
membeli dari pemasok luar dapat digunakan kriteria keputusan sebagai berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari harga dari luar, maka
penawaran dari luar ditolak.
2. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari harga beli dari luar, maka
penawaran dapat diterima.
3. Jika harga beli dari luar sama dengan biaya terhindarkan maka
keputusan menerima atau menolak dapat didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan tambahan dari manajemen.
Dengan mengaplikasikan analisis biaya relavan terhadap berbagai
keputusan alternatif manajemen akan bisa menilai keputusan terbaik yang dipilih
untuk perusahaan. Sehingga manajemen dapat mengetahui pendapatan dan biaya
relevan dari setiap alternatif yang akan dipilihnya.

Dalam menjalankan bisnis perusahaan manajemen dituntut untuk mampu
menekan risiko kerugian semaksimal mungkin. Dalam fungsinya ini manajemen
seringkali mendapati suatu divisi pusat laba atau suatu produk dari berbagai
produk yang dihasilkan perusahaan mengalami penurunan penjualan. Kerugian
suatu segmen akan disubsidi oleh segmen lain yang mendapatkan laba.
Manajemen mungkin saja memutuskan menutup segmen yang mengalami
kerugian, namun sebelumnya manajemen harus mempertimbangkan secara
matang faktor-faktor yang menjadi dasar penutupan segmen ini. L. M Samryn
(2012:336) menjelaskan untuk memutuskan menutup atau mempertahankan
segmen yang rugi secara umum dapat digunakan kriteria keputusan sebagai
berikut:
1. Jika biaya terhindarkan lebih besar dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen dapat ditutup.
2. Jika biaya terhindarkan lebih kecil dari margin kontribusi
departemen yang ditutup, maka departemen yang rugi sebaiknya
dipertahankan.
3. Jika biaya terhindarkan sama dengan margin kontribusi departemen
yang ditutup, maka manajemen dapat mempertimbangkan
informasi lain untuk menutup atau mempertahankan.
Ari Purwanti (2013:266) mengatakan bahwa “Kerugian suatu divisi pada
umumnya disebabkan oleh perilaku biaya tetap.”
Menurut Ari Purwanti (2013:266) perilaku biaya tetap dapat dalam
bentuk:
1. Biaya tetap yang dapat dihapuskan (avoidable fixed cost) bila suatu
departemen divisi ditutup, misalnya gaji karyawan.
2. Biaya tetap yang tidak dapat dihapuskan (unavoidable fixed
cost)walau departemen/divisi sudah ditutup, misalnya penyesuaian
aktiva tetap departemen/divisi yang bersangkutan, asuransi,
pemeliharaan, biaya manajemen dan lain-lain.
Berdasarkan pendapatan-pendapat diatas sebelum memutuskan
menghentikan suatu segmen manajemen harus mempertimbangkan besar biaya
tetap yang dapat dihapuskan dan pendapat yang akan hilang jika perusahaan
menghentikan suatu segmen. Sehingga perusahaan tidak akan mengalami
kerugian jika suatu segmen dihentikan atau perusahaan tidak akan kehilangan
pendapatan yang lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan dengan
meneruskan segmen tersebut.

Menetapkan harga adalah keputusan yang sangat sulit bagi manajemen,
perubahan biaya akan memiliki dampak pada harga. Ari Purwanti (2013:263)
mengklasifikasikan kebijakan penetapan harga sesuatu produk menjadi tiga yaitu
harga produk baru, adaptasi harga, dan perubahan harga.
Menurut Ari Purwanti (2013:263) pada umumnya kebijakan harga produk baru
adalah:
1. Skimming Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan tinggi
dengan tujuan untuk menutup biaya riset dan pengembangan
produk, kemudian secara tahap demi tahap diturunkan disesuaikan
dengan tingkat persaingan.
2. Penetration Pricing, di mana harga mula-mula diputuskan rendah
dengan tujuan merebut dan menguasai pasar, kemudian tahap demi
tahap dinaikkan setelah pelanggan mulai loyal terhadap produk.
Perusahaan-perusahaan yang baru didirikan memilki keputusan yang
berbeda-beda dalam menetapkan harga produk barunya dengan berbagai
pertimbangan masing-masing, namun keduanya memilki tujuan sama yaitu
pencapaian target penjualan dengan harga jual yang diharapkan dapat diterima
oleh masyarakat. Selain itu harga jual juga harus disesuaikan dengan kondisi
lingkungan konsumen, kebijakan seperti ini adalah kerbijakan adaptasi harga
dimana perusahaan menjadikan kondisi lingkungan sebagai dasar dalam
menetapkan harga. Ari Purwanti (2013:263) menyebutkan kebijakan harga
adaptasi terdiri dari:
1. Geographical Pricing; harga harus didasarkan pada daya beli
masyarakat dan biaya transportasi untuk mendistribusikan produk.
2. Price Discount and Allowance; pelanggan yang melakukan
pembelian dalam jumlah banyak, mendapatkan potongan khusus
(special discount).
3. Promotional Pricing; untuk menarik pelanggan baru, produsen
memperkenalkan harga promosi
4. Discriminatory Pricing; daya beli, selera, kebutuhan konsumen
yang beraneka ragam, menjadi dasar untuk menetapkan harga
berbeda-beda karakteristik dan kualitas produk yang berbeda
menentukan harga yang berbeda.
5. Product Mix Pricing; bauran produk dapat dijadikan penetapan
harga.
Dalam menjalankan sebuah bisnis manajemen harus sensitif terhadap
berbagai perubahan terutama yang berpengaruh pada harga, manajemen harus
mampu menyesuaikan harga produk seiring dengan perubahan-perubahan yang
terjadi agar perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian dan menambah peluang
mendapatkan keuntungan. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya
perubahan harga menurut Ari Purwanti (2013:264) diantaranya:
1. Perubahan nilai tukar mata uang, biasanya disebabkan oleh nilai
ekspor dan impor atau oleh neraca perdagangan (current account).
2. Inflasi, biasanya dalam kondisi ekonomi yang buruk.
3. Perubahan teknologi produksi dan komunikasi.
4. Persaingan.
Kenaikan ekspor yang berakibat pada kenaikan nilai rupiah berakibat juga
pada kenaikan harga-harga produk dalam negeri, kenaikan impor mengakibatkan
keadaan yang sebaliknya dimana harga rupiah turun dan dolar naik ini
mengakibatkan para produsen harus menstabilkan keadaan pasar dengan
menurunkan harga. Kondisi ekonomi inflasi yang identik dengan keadaan
ekonomi yang sulit mengakibatkan naiknya harga-harga produk. Perusahaan
dengan teknologi produksi dan komunikasi yang canggih dapat menghasilkan
produk yang lebih berkualitas dan trend sehingga produsen seperti ini relatif
menetapkan harga yang lebih tinggi dibandingkan produsen dengan teknologi
sederhana. Persaingan antar produsen menjadi faktor yang lebih berpengaruh pada
penetapan harga, dimana produsen berusaha menetapkan harga yang serendahrendahnya untuk bisa menguasai pasar. Penetapan harga dengan faktor persaingan
dikenal juga dengan sebutan penetapan harga predator.
Mowen (2009:93) menyebutkan “Praktik penentuan harga dengan tujuan
merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut penetapan harga
predator.”
Dalam akuntansi manajerial, manajemen menetapkan harga berdasarkan
biaya dengan menghitung biaya produk dan menambah persentase laba yang
diinginkan (Markup). Menurut Mowen (2009:89) ”Markup adalah persentase
yang dibebankan pada biaya dasar, termasuk di antaranya laba yang diinginkan
dan setiap biaya yang tidak termasuk dalam biaya dasar.”

Adakalanya suatu perusahaan mendapat pesanan order khusus atau
pesanan khusus dengan harga jual dibawah harga jual normal, keadaan ini
menjadi mungkin diterima apabila perusahaan masih memiliki kapasitas
menganggur artinya perusahaan dalam kondisi yang tidak optimal, dimana
perusahaan tidak mampu mencapai target penjualan 100%. Kondisi seperti ini
dapat dimanfaatkanoleh perusahaan dengan menerima pesanan khusus seperti
yang dikatakan Ari Purwanti (2013:260) “Order khusus adalah penjualan yang
harganya dibawah harga pasar karena perusahaan ingin menggunakan kapasitas
menganggu.”
Sedangkan menurut Samryn (2012:333) “Pesanan khusus (special order)
merupakan alternatif pesanan pembelian yang tidak teratur diluar kegiatan
produksi normal perusahaan.”
Order khusus boleh diterima jika order ini dapat menambah laba operasi
dan penjualan order khusus ini harus dipisahkan dari penjualan order reguler.
Menghadapi persoalan seperti ini analisis biaya relevan dapat memberikan
manfaat dalam penyelesaiannya.Beberapa kondisi/asumsi supaya pesanan khusus
dapat dipertimbangkan secara serius menurut Henry (2012:226) adalah :
1. Terdapat kelebihan kapasitas produktif, tanpa adanya alternatif
penggunaan kelebihan kapasitas itu. Biaya kesempatan untuk
penggunaan kapasitas berlebih adalah nol atau sangat rendah.
2. Penjualan khusus tidak boleh mengganggu penjualan reguler.
Penjualan khusus harus berasal dari segmen pasar yang berbeda
dengan yang biasanya dilayani oleh perusahaan.
3. Penjualan khusus adalah pesanan sekali waktu dan tidak boleh
menjadi bisnis yang berulang-ulang (teratur).

Ada sejumlah contoh untuk menjelaskan penggunaan biaya relevan dalam
pengambilan keputusan yang bersifat taktis seperti membuat atau membeli
komponen dari luar, melanjutkan atau meneruskan suatu segmen atau produk,
menerima pesanan khusus di bawah harga normal, memproses produk bersama
lebih lanjut atau menjualnya pada saat pemisahan dan sebagainya. Keputusankeputusan tersebut merupakan keputusan khusus.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Keputusan khusus adalah keputusan
yang hanya kadangkala saja dibuat.”
Adapun lima keputusan khusus tersebut menurut Ari Purwanti (2013:259):
1. Menolak atau menerima order khusus
2. Menetapkan kebijakan harga
3. Menutup divisi atau mengembangkan
4. Menetapkan laba pada keterbatasan kapasitas
5. Membeli sendiri atau membeli produk

Biaya merupakan unsur utama yang diperhitungkan dalam pemilihan
alternatif. Alternatif dengan biaya yang lebih murah akan dipilih oleh manejer.
Dalam memilih di antara dua alternatif, diperlukan pertimbangan pendapatan dan
biaya relavan.
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Biaya relevan adalah biaya masa
mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan.”
Untuk menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya menjadi biaya mendatang,
tetapi biaya tersebut harus berbeda antara satu alternatif dengan lainnya. Jika
biaya mendatang sama untuk satu alternatif, ia tidak mempunyai dampak terhadap
keputusan. Biaya demikian merupakan biaya tidak relevan. Kemampuan untuk
mengidentifikasi biaya relevan dan tidak relevan adalah keahlian pengambilan
keputusan yang penting.
Menurut L. M. Samryn (2012:259) “Pengambilan keputusan dengan
menggunakan konsep biaya relevan umumnya digunakan untuk keputusan tingkat
taktis sebagai penjabaran dari keputusan strategis dari manajemen puncak.”
Menurut Ari Purwanti (2013:259) “Salah satu tugas pokok manajer adalah
membuat keputusan berdasarkan informasi akuntansi yang relevan.” Adapun
fungsi utama dari seorang manajer adalah membuat perencanaan mengenai
kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya
adalah pengambilan keputusan, karena perencanaan tersebut dilakukan dengan
cara memilih berbagai alternatif yang ada yang dapat memaksimalkan keuntungan
perusahaan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat maka manajer
memerlukan informasi yang tepat pula. Jika keputusan tersebut akan
mengakibatkan perubahan pendapatan dan perubahan biaya maka manejer harus
mendapatkan informasi tentang pendapatan dan biaya deferensial untuk
meramalkan pengaruhnya biaya tersebut terhadap laba perusahaan.
Pada keputusan yang hanya mengakibatkan perubahan biaya, maka
keputusan yang paling menguntungkan adalah keputusan yang menghasilkan
biaya yang paling rendah. Untuk mengetahui biaya yang paling rendah dari
berbagai alternatif maka dalam proses pengambilan keputusan adalah
membandingkan biaya dari berbagai alternatif. Masalahnya adalah berapa biaya
relevan yang berhubungan dengan suatu alternatif? Relevansi biaya terhadap suatu
keputusan tergantung keadaan atau kondisi saat diambilnya keputusan. Mungkin
suatu jenis biaya merupakan biaya relevan dalam suatu keputusan tetapi tidak
relevan didalam keputusan yang lain. Biaya relevan merupakan semua biaya yang
akan mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dan karena itu harus
dipertimbangkan di dalam pengambilan keputusan.
Menurut L.M Samryn (2012:324) Dua kriteria biaya relevan :
1. Diperkirakan akan terjadi pada masa yang datang. Dari sisi
pandang ini biaya relevan merupakan biaya-biaya taksiran.
2. Berbeda di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Suatu
biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan jika sudah menjadi
unsur masuk dalam sebagai item yang diperbandingkan di antara
alternatif yang tersedia.
L. M. Samryn (2012:324) Termasuk dalam biaya relevan adalah biaya
diferensial, biaya tambahan, biaya kesempatan, biaya terhindarkan, dan biaya
yang dapat dikendalikan.
Biaya diferensial menurut L. M. Samryn adalah “Perbedaan atau selisih
biaya antara dua alternatif atau lebih. Misalnya dalam keputusan investasi yang
akan mengurangi biaya tenaga kerja langsung, maka dalam kasus ini biaya tenaga
kerja langsung termasuk dalam biaya diferensial.
Biaya tambahan (incremental cost) menurut L. M. Samryn adalah
“Kenaikan atau tambahan biaya yang akan terjadi karena memilih suatu
alternatif.” Biaya tambahan biasanya terjadi pada alternatif pesanan khusus
dimana suatu perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan dengan adanya
pesanan khusus tersebut.
Pendapatan diferensial menurut Henry Simamora (2012:220) adalah
“Pendapatan antara pendapatan relevan dari beberapa alternatif”. L. M. Samryn
(2012:325) Perbedaan pendapatan umumnya berupa incremental revenue atau
suatu kenaikan atau tambahan pendapatan karena memilih suatu alternatif.
L. M. Samryn (2012:324) mengatakan “Biaya kesempatan (opportunity
cost) yaitu potensi perolehan keuntungan berupa pendapatan atau penghematan
biaya yang hilang karena memilih suatu alternatif”
Henry Simamora (2012:222) biaya terhindarkan (avoidable cost) adalah
“Biaya yang dapat dihilangkan (sebagian atau seluruhnya) akibat memilih salah
satu alternatif ketimbang alternatif lain dalam situasi pengambilan keputusan.”
L. M. Samryn (2012:325) untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang dapat
dihindarkan, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Kumpulkan setiap biaya yang berhubungan dengan tiap alternatif
yang sedang dipertimbangkan.
2. Eliminasi biaya-biaya yang merupakan biaya tenggelam
3. Eliminasi biaya-biaya yang tidak berbeda di antara berbagai
alternatif
4. Buat keputusan berdasarkan biaya-biaya yang tersisa. Biaya-biaya
ini akan menjadi biaya diferensial, oleh karena itu relevan
dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan yang akan diambil.
Henry Simamora (2012:222) biaya tak terhindarkan (unavoidable cost)
adalah “Biaya yang terus berlanjut meskipun suatu kegiatan dihentikan.” Biaya
tak terhindarkan meliputi biaya-biaya bersama dari beberapa departemen. Henry
Simamora (2012:222) Semua biaya dianggap terhindarkan, kecuali biaya tertanam
dan biaya masa depan yang tidak berbeda di antara alternatif-alternatif yang
tersedia. Biaya tertanam bukan merupakan biaya relevan karena biaya relevan
tidak memengaruhi biaya di masa yang akan datang, contoh dari biaya tertanam
adalah nilai buku suatu investasi. Nilai buku dari suatu investasi adalah biaya
masa lalu yang akan selalu sama pada setiap alternatif.
Dalam membuat keputusan, manajer membandingkan alternatif-alternatif
yang ada di hadapannya. Setiap alternatif sudah tentu mengandung biaya-biaya
yang perlu dibandingkan dengan biaya-biaya alternatif lainnya. MenurutL. M.
Samryn (2012:325) pengelompokan biaya-biaya sebagai biaya relevan dan biaya
tidak relevan diperlukan oleh manajemen untuk dua alasan :
1. Penggunaan biaya yang tidak relevan yang bercampur dengan
biaya relevan dapat mengaburkan perhatian dan pengambilan
keputusan dari hal-hal yang sebenarnya kritis bagi masalah yang
sedang dihadapi.
2. Hanya sedikit informasi yang tersedia secara terperinci dalam
menyediakan laporan laba-rugi. Dalam laporan laba-rugi
konvensional biaya-biaya dikelompokkan menurut fungsi-funsi
organisasi, bukan menurut tujuan keputusan taktis.

Mowen (2009:64) mengatakan “Pengambilan keputusan taktis terdiri atas
pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas.”
Menurut pendapat diatas pengambilan keputusan taktis memiliki arti bahwa
keputusan ini merupakan keputusan jangka pendek namun tidak hanya dibuat
untuk mencapai tujuan terbatas tetapi memiliki tujuan jangka panjang.
L. M. Samryn (2012:322) Langkah-langkah keputusan taktis dengan
konsep biaya relevan dapat diurutkan sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi dan menetapkan masalah. Misalnya sebuah
perusahaan menghadapi masalah kebutuhan meningkatkan volume
produksi untuk mengatasi permintaan yang meningkat.
2. Mengidentifikasi alternatif-alternatif pemecahan masalah yang
mungkin mengeliminasi alternatif yang secara jelas tidak fleksibel.
3. Mengidentifikasi biaya-biaya dan keuntungan yang berhubungan
dengan alternatif yang fisibel. Mengelompokkan biaya-biaya dan
keuntungan sebagai unsur relevan dan mengeliminasi faktor-faktor
yang tidak relevan dari pertimbangan.
4. Menjumlahkan biaya dan keuntungan yang relevan untuk setiap
alternatif keputusan.
5. Menilai faktor-faktor kualitatif
6. Membuat keputusan dengan memilih alternatif yang memberikan
keuntungan paling besar.

Dalam upaya peningkatan volume penjualan pemahaman mengenai
bagaimana biaya-biaya berubah sebagai akibat dari perubahan-perubahan aktivitas
bisnis sangatlah bermanfaat bagi manajer, maka manajemen harus mampu
menaksir biaya keluaran yang mungkin akan meningkat, untuk membuat estimasi
seperti itu, manajemen perusahaan perlu mengetahui jenis biaya yang terlibat dan
bagaimana biaya tersebut berperilaku manakala aktivitas berubah.
Menurut Bustami (2009:7) bahwa: “Perilaku biaya dapat diartikan sebagai
perubahan biaya yang terjadi akibat perubahan dari aktivitas bisnis”.
Perilaku biaya merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi
dalam beberapa pengambilan keputusan. Manajer yang handal harus mampu
memahami tentang perilaku biaya dengan baik sehingga bisa mengambil
keputusan secara tepat dan akurat. Manajer yang tidak mampu memahami tentang
perilaku biaya tentu akan mengalami kendala dalam pengambilan keputusan,
terutama keputusan yang berhubungan dengan produk, perencanaan, pengendalian
biaya, dan mengevaluasi kinerja.
Menurut Mowen (2009:56) “Biaya dikelompokkan dalam dua kategori
fungsional utama: produksi dan non produksi.
Yang dimaksud dengan biaya produksi adalah biaya yang langsung
berkaitan dengan produksi suatu perusahaan baik produk barang maupun jasa,
sedangkan yang dimaksud dengan biaya non produkasi adalah biaya yang tidak
berkaitan secara langsung dengan produksi seperti biaya pengembangan,
pemasaran dan administrasi
Seperti yang dikatakan Mowen (2009:57) dalam pelaporan keuangan
eksternal hanya ada tiga elemen biaya yang dapat dibebankan kepada produk yaitu
biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung dan overhead.
1. Biaya bahan langsung adalah biaya bahan yang secara langsung dapat
ditelusuri dalam proses pembuatan suatu produk barang ataupun jasa.Sebagai
contoh kain pada pakaian, pengobatan dokter, tepung pada kue dan lain
sebagainya.
2. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang secara langsung mengolah
suatu produksi sampai produk tersebut memiliki nilai jual.Sebagai contoh koki
pada restoran, dokter pada balai pengobatan, tukang jahit pada perusahaan
konveksi dan lain sebagainya.
3. Overhead adalah semua biaya produk diluar biaya langsung dan tenaga kerja
langsung. Seperti biaya listrik pabrik, bahan penolong, pemeliharaan mesin
pabrik dan lain sebagainya.

Dalam mempelajari akuntansi manajemen,kita perlu memahami arti dari
cost atau biaya. Pembebanan cost pada produk atau jasa untuk kepentingan
manajemen merupakan tujuan utama sistem informasi manajemen. Sasarannya
adalah untuk meningkatkan ketelitian pembebanan, informasi biaya produksi, dan
tingkat kualitas yang diharapkandapat digunakan sebagai dasar untuk membuat
keputusan yang lebih baik.
Mowen (2009:47) “Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi
manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi”
Disebut setara kas karena aset non kas dapat ditukar untuk barang atau jasa
yang di inginkan. Misalnya, untuk menghasilkan suatu produkdiperlukan bahan
baku yang digunakan dalam produksi. Dalam dunia bisnis, semua aktivitas dapat
diukur dengan satuan uang yang lazimnya disebut biaya. Aktivitas itu merupakan
pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, material untuk mencapai suatu tujuan
tertentu.
Menurut Mursyidi (2008:14) “Biaya diartikan sebagai suatu pengorbanan
yang dapat mengurangi kas atau harta lainnya untuk mencapai tujuan, baik yang
dapat dibebankan pada saat ini maupun pada saat yang akan datang”.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, terdapat 4 (empat) unsur pokok,
yaitu:
1. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi
2. Diukur dalam satuan uang
3. Yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.

Akuntansi manajemen memegang peranan penting dalam penyajian
informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, dimana akuntansi manajemen
mendukung tugas manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian.
Pengertian akuntansi manajemen diungkapkan oleh L.M. Samryn (2012:4)
yang menyatakan bahwa:
Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berfokus
pada penyediaan, termasuk pengembangan dan penafsiran informasi
akuntansi bagi para manajer untuk digunakan sebagai bahan
perencanaan, pengendalian operasi dan dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan pengertian akuntansi manajemen menurut Henry Simamora
(2012:13) adalah:
Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
penghimpunan, penganalisisan, penyusunan, penafsiran, dan
pengkomunikasian informasi keuangan yang digunakan oleh
manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan
kegiatan usaha di dalam sebuah organisasi, serta untuk memastikan
penggunaan dan akuntabilitas sumber daya yang tepat.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
akuntansi manajemen adalah suatu proses akuntansi untuk menghasilkan
informasi keuangan yang berorientasi ke masa depan, akuntansi manajemen
digunakan oleh pihak internal perusahaan atau manajemen perusahaan sebagai
dasar manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya.
Mowen (2009:11) mengemukakan perbedaan antara akuntansi keuangan
dan akuntansi manajemen

Dalam dunia usaha Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting,
baik dalam perusahaan jasa maupun dagang,informasi akuntansi digunakan
sebagai alat perencanaan, pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan
keputusan.
Pengertian akuntansi, menurut L. M. Samryn (2012:4), secara umum
pengertian akuntansi adalah “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan
pengomunikasian informasi yang menghasilkan informasi yang berguna bagi
pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya.”
Menurut Mowen (2009:9) “Sistem informasi akuntansi pada suatu
organisasi memiliki dua subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan
sistem akuntansi keuangan.”
Akuntansi manajemen lahir akibat adanya kebutuhan akan informasi
akuntansi yang dapat membantu manajemen dalam memimpin suatu perusahaan
agar terus berkembang di tengah persaingan yang semakin kompleks.

Hansen dan Mowen (2006:76), menyatakan bahwa aplikasi biaya relevan
dalam pengambilan keputusan adalah:
1. Keputusan Membuat Atau Membeli
Tujuan dari keputusan ini adalah penggunaan optimal atas sumber daya
produksi dan keuangan perusahaan. Pengambilan keputusan sering kali
harus dilakukan dalam hubungannya dengan penggunaan yang mungkin
dari peralatan yang menanggur, ruang yang menganggur, dan bahkan
tenaga kerja yang menganggur.
2. Keputusan Meneruskan Atau Menghentikan
Manajer harus memutuskan apakah suatu segmen, seperti lini produk,
harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas
dasar perhitungan biaya variabel menyediakan informasi yang berharga
bagi keputusan meneruskan atau menghentikan (keep or drop decision)
ini. Margin kontribusi segmen dan margin segmennya sendiri
bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja segmen. Namun, sementara
laporan segmen menyediakan informasi berharga untuk keputusan
meneruskan atau menghentikan, perhitungan biaya relevan
menggambarkan bagaimana informasi tersebut harus digunakan agar
sampai pada keputusan.
3. Keputusan Pesanan Khusus
Harga penawaran dapat berbeda untuk pelanggan dari pasar yang sama,
dan perusahaan sering mendapat kesempatan untuk mempertimbangkan
pesanan khusus dari calon pelanggan dalam pasar yang dilayani dengan
cara yang tidak seperti biasanya. Keputusan pesanan khusus berfokus
pada pertanyaan: apakah pesanan harga khusus harus diterima atau
ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini menarik, khususnya ketika
perusahaan sedang beroperasi di bawah kapasitas produktif
maksimumnya.
4. Keputusan Menjual Atau Memproses Lebih Lanjut
Seringkali produk gabungan dijual pada titik pemisahan. Kadangkala
lebih menguntungkan mempross lebih lanjut suatu produk gabungan,
setelah titik pemisahan, sebelum menjualnya. Penentuan apakah akan
menjual atau memproses lebih lanjut merupakan suatu keputusan
penting yang harus dibuat oleh manajer.
Menurut Garrison, dkk (2007:331), untuk mengidentifikasi biaya yang
dapat dihindari dalam pengambilan keputusan tertentu dan apakah biaya tersebut
relevan atau tidak, dapat dilakukan langkah-langkah berikut ini:
1. Hilangkan biaya dan manfaat yang tidak berbeda di antara berbagai
alternatif. Biaya tidak relevan ini terdiri atas biaya tertanam dan biaya
masa depan yang tidak berbeda diantara berbagai alternatif. Biaya
tertanam adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat dihindari, apa
pun keputusan yang dibuat oleh manajer.
2. Gunakan biaya dan manfaat yang tersisa yang berbeda di antara
berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Biaya yang tersisa
tersebut adalah biaya diferensial atau biaya yang dapat dihindari.

Hansen Mowen (2006:335) menjelaskan langkah-langkah proses
pengambilan keputusan taktis sebagai berikut:
1. Kenali dan definisikan masalah.
2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atau masalah
tersebut dan eliminasi alternatif yang secara nyata tidak layak.
3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif
yang layak. Klasifikasikanlah biaya dan manfaat sebagai relevan atau
tidak relevan serta eliminasilah biaya dan manfaat yang tidak relevan
dari pertimbangan.
4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing
alternatif.
5. Nilailah faktor-faktor kualitatif.
6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara
keseluruhan.
Menurut Siregar, dkk (2013:358) menyatakan bahwa proses pembuatan
keputusan adalah sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi masalah.
2. Mengidentifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang tepat atas masalah
tersebut; mengeliminasi alternatif yang secara tidak layak.
3. Mengidentifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap
alternatif yang layak, relevan, serta mengeliminasi yang tidak relevan
dari pertimbangan.
4. Menjumlahkan biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing
alternatif.
5. Menilai faktor-faktor kualitatif
6. Memilih alternatif yang memberi manfaat terbesar.

Pembuat keputusan membutuhkan informasi yang tepat sebelum
menetapkan suatu keputusan. Informasi tersebut dapat diperoleh dari akuntansi
manajemen. Informasi yang diperlukan adalah informasi yang relevan untuk
proses pembuatan keputusan. Siregar, dkk (2013:55-58) menyatakan biaya-biaya
yang dapat digunakan untuk membuat keputusan adalah sebagai berikut:
1. Biaya Relevan dan Pendapatan Relevan
Biaya relevan (relevant cost) adalah biaya masa depan yang berbeda
antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Kriteria biaya relevan yaitu:
a. Biaya masa depan. Biaya masa depan berarti biaya tersebut belum
terjadi
b. Biaya berbeda antar-alternatif. Biaya yang berbeda antar-alternatif
berarti bahwa sutau elemen biaya tertentu tidak memiliki jumlah
yang sama antara satu alternatif dengan alternatif lainnya. Biaya
berbeda ini antar-alternatif disebut juga biaya diferensial.
2. Biaya Diferensial dan Pendapatan Diferensial
Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda antar-alternatif keputusan.
Biaya diferensial dapat berupa kenaikan atau penurunan biaya.
Pendapatan diferensial adalah pendapatan yang berbeda antar-alternatif
keputusan. Pendapatan diferensial dapat berupa kenaikan atau
penurunan pendapatan.
3. Biaya Kesempatan
Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah manfaat yang dikorbankan
saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lain.
4. Biaya Terbenam
Biaya terbenam (sunk cost) adalah biaya yang sudah terjadi dan
keputusan masa depan tidak lagi dapat mengubah biaya tersebut.

Mulyadi (2010:13-16), menjelaskan biaya dapat digolongkan menjadi lima
golongan sebagai berikut:
1. Objek Pengeluaran. Nama objek pengeluaran merupakan dasar
penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan
bakar, maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan
bakar disebut “biaya bahan bakar”.
2. Fungsi Pokok dalam Perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur,
biaya dapat dikelompokkan menjadi tiga keiompok:
a. Biaya Produksi, secara garis besar biaya produksi ini dibagi
menjadi: biaya bahan baku, biaya tenaga keria langsung, dan biaya
overhead pabrik.
b. Biaya Pemasaran, merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk
melaksanakan kegiatan pemasaran produk.
c. Biaya Administrasi dan Umum, merupakan biaya-biaya untuk
mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk.
3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu Yang Dibiayai. Dalam hubungannya
dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi dua
golongan, yaitu:
a. Biaya Langsung (direct cost) dalam kaitannya dengan produk,
biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja
langsung.
b. Biaya Tidak Langsung atau biaya overhead pabrik.
4. Perilaku dalam Kaitannya dengan Perubahan Volume Kegiatan, biaya
dibagi menjadi 4, yaitu:
a. Biaya Variabel (variable cost) adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
b. Biaya Semivariabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding
dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel
mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel.
c. Biaya Semi Fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume
kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada
volume produksi tertentu.
d. Biaya Tetap (fixed cost) adalah biaya yang jumlah totalnya tetap
dalam kisar volume kegiatan tertentu.
5. Jangka Waktu Manfaatnya, biaya dibagi 2 bagian, yaitu:
a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) adalah biaya yang
mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (biasanya
periode akuntansi adalah satu tahun kalender).
b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) adalah biaya yang
hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya
pengeluaran tersebut.
Menurut Siregar, dkk (2013:36-38), pada dasarnya biaya dapat
diklasifikasi berdasarkan:
1. Biaya berdasarkan Ketertelusuran
Berdasarkan ketertelusuran biaya ke produk, biaya dapat digolongkan
menjadi dua yaitu:
a. Biaya langsung (direct cost)
Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur ke produk.
b. Biaya tidak langsung (inderect cost)
Biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara
langsung ditelusur ke produk.
2. Biaya Berdasarkan Perilaku
Berdasarkan perilakunya biaya dapat diklasifikasikan menjadi:
a. Biaya variabel (variabel cost), adalah biaya yang jumlah totalnya
berubah sebanding dengan perubahan tingkat aktivitas.
b. Biaya tetap (fixed cost), adalah biaya yang jumlahnya tidak
terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu.
c. Biaya campuran (mixed cost), adalah biaya yang memiliki
karakteristik biaya variabel dan sekaligus biaya tetap.
3. Biaya Berdasaarkan Fungsi
Berdasarkan fungsi pokok perusahaan, biaya dapat diklasifikasi
menjadi tiga.
a. Biaya produksi (production cost)
b. Biaya pemasaran (marketing expense)
c. Biaya administrasi dan umum (general and administrative expense)
4. Biaya Berdasarkan Elemen Biaya Produksi
Berdasarkan fungsi produksi, biaya dapat diklasifikasikan
menjaditiga, yaitu:
a. Biaya bahan baku (raw material cost)
b. Biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung (direct labour cost)
c. Biaya overhead pabrik (manufacture overhead cost), semua biaya
produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung.
Hansen dan Mowen (2006:50-51) mengklasifikasikan biaya kedalam dua
kategori fungsional utama, antara lain:
1. Biaya produksi.
a. Bahan langsung, dapat langsung dibebankan ke produk karena
pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang
dikonsumsi oleh setiap produk.
b. Tenaga kerja langsung, seperti halnya biaya bahan langsung,
pengamatan fisik dapat digunakan dalam mengukur kuantitas
karyawan yang digunakan dalam memproduksi suatu produk dan
jasa.
c. Overhead, semua biaya produksi selain dari bahan langsung dan
tenaga kerja langsung dikelompokkan ke dalam satu kategori yang
disebut ongkos overhead.
2. Biaya non produksi.
a. Biaya penjualan atau pemasaran, adalah biaya yang diperlukan
dalam memasarkan, mendistribusikan dan melayani produk atau
jasa.
b. Biaya administrasi, merupakan seluruh biaya yang berkaitan
dengan penelitian, pengembangan dan administrasi umum pada
organisasi yang tidak dapat dibebankan ke pemasaran ataupun
produksi.
Carter (2009:68) menjelaskan klasifikasi biaya sebagai berikut:
1. Biaya tetap
Biaya tetap didefinisikan sebagai biaya yang secara total tidak
berubah ketika aktivitas bisnis meningkat atau menurun.
2. Biaya variabel
Biaya variabel didefinisikan sebagai biaya yang totalnya meningkat
secara proporsional terhadap peningkatan dalam aktivitas dan
menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas.
3. Biaya semi variabel
Biaya semi variabel didefinisikan sebagai biaya yang memperlihatkan
baik karakteristik-karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel.
Berdasarkan uraian di atas mengenai klasifikasi atau penggolongan biaya,
dapat dinyatakan bahwa klasifikasi biaya ditujukan untuk mempermudah
manajemen dalam melakukan pengendalian terhadap biaya-biaya produksi.
Pengklasifikasian biaya ini juga memberikan informasi biaya yang berguna untuk
menentukan baik harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan suatu
produk.

Menjalankan usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar
perusahaan mampu terus beraktifitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat
penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi. Dengan
biaya, perusahaan juga dapat menentukan laba yang akan diperoleh perusahaan.
Biaya dalam akuntansi diartikan dalam dua pengertian yang berbeda, yaitu biaya
dalam artian cost dan biaya dalam artian expense.
Bustami dan Nurlela (2010:7-8) menjelaskan pengertian biaya (cost) dan
beban (expense) adalah sebagai berikut:
Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam
satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk
mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya, dan
digolongkan sebaga aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Sedangkan
beban atau expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan
sekarang telah habis. Biaya yang belum dinikmati yang dapat memberikan
manfaat di masa akan datang dikelompokkan sebagai harta. Biaya ini
dimasukkan ke dalam Laba-Rugi sebagai pengurangan dari pendapatan.
Menurut Siregar, dkk (2013:23), biaya adalah kos barang atau jasa yang
telah memberikan manfaat yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Hal
ini sependapat dengan yang diungkapkan oleh Hansen dan Mowen (2006:40)
bahwa:
Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk
mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini
atau di masa datang bagi organisasi. Biaya dikeluarkan untuk
mendapatkan manfaat di masa depan. Jika biaya telah digunakan untuk
menghasilkan pendapatan, maka biaya tersebut dinyatakan kadaluwarsa.
Biaya yang kadaluwarsa disebut beban (expense).
Selain itu, mulyadi (2010:8) juga mendefinisikan biaya sebagai berikut:
Biaya (cost) dalam arti luas dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber
ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, atau yang
mungkin akan terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu.
Berdasarkan definisi para ahli di atas dapat dinyatakan bahwa biaya adalah
pengorbanan secara ekonomis berupa kas yang digunakan untuk memperoleh
suatu barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat dan keuntungan
pada saat ini atau pada masa yang akan datang.

Setiap usaha, baik usaha kecil maupun usaha besar membutuhkan
informasi akuntansi yang bearguna bagi pihak manajemen. Informasi akuntansi
dapat dijadikan alat untuk pengawasan maupun sebagai dasar pengambilan
keputusan. Seorang manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam
proses pengambilan keputusan karena informasi manajemen memiliki cakupan
yang luas tidak hanya menyangkut masalah keuangan tetapi juga masalah non
keuangan.
Rudianto (2013:9) menjelaskan bahwa pengertian akuntansi manajemen
adalah sistem akuntansi dimana informasi yang dihasilkannya ditujukan kepada
pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi,
manajer pemasaran, dan sebagainya guna pengembalian keputusan internal
organisasi.
Menurut Hansen dan Mowen (2006:9) akuntansi manajemen merupakan
alat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi, dan
melaporkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna internal dalam
merencanakan, mengendalikan, dan mengambil keputusan. Hal ini sejalan dengan
pendapat Siregar, dkk (2013:1) yang mendefinisikan akuntansi manajemen
sebagai berikut:
Akuntansi manajemen (management accounting) adalah proses
mengidentifikasi, mengukur, mengakumulasi, menyiapkan, menganalisis,
menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang
digunakan oleh manajemen untuk melakukan perencanaan, pengendalian,
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam organisasi.
Horngren (2008:02) menjelaskan akuntansi manajemen sebagai berikut:
Akuntansi manajemen mengukur, menganalisis dan melaporkan informasi
keuangan dan non keuangan yang membantu manajer membuat keputusan
guna mencapai tujuan organisasi. Manajer akan menggunakan informasi
akuntansi manajemen ini untuk memilih, mengkomunikasikan dan
mengimplementasikan strategi. Mereka juga menggunakan informasi
akuntansi manajemen untuk mengkoordinasi keputusan-keputusan desain
produk, produksi serta pemasaran.
Berdasarkan beberapa definisi akuntansi manajemen di atas dapat
dinyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan kegiatan mengidentifikasi,
mengukur, menganalisa untuk menghasilkan suatu informasi manajemen yang
dapat digunakan oleh pihak internal untuk melakukan perencanaan, pengendalian,
pengambilan keputusan, dan penilaian kinerja dalam suatu perusahaan atau
organisasi.

Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan
semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik yang berperilaku variabel
maupun tetap.
Variabel costing merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya
memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi,
yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya
overhead pabrik variabel.
Informasi biaya dengan menggunakan full costing seringkali mengalami
ketidaksesuaian dalam mengambil keputusan untuk jangka pendek. Oleh karena itu,
pesanan khusus sering kali ditolak oleh perusahaan karena tidak menghasilkan laba bagi
perusahaan. Sedangkan variabel costing sangat tepat digunakan untuk jangka waktu
pendek karena biaya tetap tidak berubah sehubungan dengan perubahan jumlah volume
produksi sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan

Salah satu informasi biaya diferensial adalah menerima atau menolak pesanan
khusus. Dalam pengambilan keputusan perusahaan sering sekali mengalami fasilitas
produksi yang menganggur sehingga menimbulkan pemikiran untuk menerima pesanan
khusus dari pihak luar. Namun jika merugikan maka pesanan khusus tersebut juga dapat
ditolak oleh perusahaan. Karena perusahaan merasa kurang efisiensi dan biaya yang
dikeluarkan terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang akan diterima
perusahaan.
Pesanan khusus merupakan pesanan diluar pesanan normal sehingga adanya
permintaan harga jual yang rendah dibandingkan dengan harga jual normal pada
umumnya. Namun adakalanya juga perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan
harga yang khusus tetapi tentu saja sudah ditetapkan oleh perusahaan karena tidak
berdampak pada penjualan normal, dan perusahaan biasanya juga melakukan pemisahan
antara penjualan regular dengan penjualan melayani pesanan khusus. Apabila
perusahaan beroperasi dengan kapasitas penuh maka pengerjaan pesanan khusus
tersebut menyebabkan kenaikan biaya produksi tetap dan variabel. Untuk membuat
keputusan dalam pesanan khusus perusahaan harus memperhatikan biaya diferensial.
Biaya diferensial dalam menerima atau menolak pesanan khusus merupakan
biaya yang dapat dihindari (avoidable cost) jika perusahaan menerima pesanan khusus
dibandingkan dengan harga jual jika perusahaan menolak pesanan khusus tersebut.
Akan tetapi jika kegiatan perusahaan masih dibawah kapasitas pabrik, maka biaya
produksi yang bersifat variabel merupakan biaya diferensial. jika dengan melakukan
penerimaan pesanan khusus kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi yang berubah
maka biaya tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan.
Adapun kriteria pesanan khusus sebagai berikut :
1. Biasanya konsumen yang melakukan pesanan khusus ini meminta harga
dibawah harga jual normal bahkan sering kali harga yang diminta konsumen
berada dibawah biaya penuh.
2. Ada kapasitas produksi atau mesin yang belum seluruhnya terpakai atau
menganggur dan masih mampu untuk melayani pesanan khusus.
3. Pertambahan biaya tidak melebihi pertambahan penghasilan dari pesanan
khusus tersebut.
Priyatin (2014), Adapun Tahap perhitungan dan penyusunan informasi akuntansi
diferensial dalam rangka menerima atau menolak pesanan khusus yaitu :
1. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular
2. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular dengan metode Full
Costing.
3. Perhitungan harga pokok produksi pesanan regular dengan metode Variabel
Costing.
4. Perhitungan informasi akuntansi diferensial pesanan khusus
5. Perhitungan informasi akuntansi diferensial dalam penentuan harga jual produk
pesanan khusus
6. Laporan diferensial Dengan atau Tanpa pesanan khusus
7. Pengambilan keputusan atas alternatif tindakan menerima atau menolak
pesanan khusus

a. Membeli / Membuat Sendiri
Keputusan membeli atau membuat sendiri dihadapi oleh manajemen terutama
dalam perusahaan yang produknya terdiri dari berbagai komponen dan yang
memproduksi berbagai jenis produk.
Keputusan membeli atau membuat sendiri dibagi menjadi dua macam yaitu :
 Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh
perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian
akan mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok.
 Keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh
perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok
luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk
tersebut.
b. Menjual / Memproses Lebih Lanjut Suatu Produk
Dalam pengambilan keputusan macam ini, Informasi akuntansi diferensial yang
diperlukan oleh manajemen adalah pendapatan diferensial dengan biaya diferensial
jika alternatif memproses lebih lanjut dipilih.
c. Menghentikan atau Melanjutkan Produksi Produk Tertentu.
Dalam mengahadapi kondisi ini, manajemen perlu mempertimbangkan
keputusan menghentikan atau tetap melanjutkan produksi produk atau kegiatan
usaha departemen yang mengalami kerugian tersebut. Dengan dihentikannya
produksi produk tertentu suatu perusahaan akan kehilangan kesempatan dalam
memperoleh pendapatan dari produk/departemen tertentu. Pendapatan yang hilang
ini merupakan pendapatan mengenai informasi diferensial dan pengorbanan yang
ditanggung akibat pemilihan alternatif menghentikan produksi produk tersebut.
d. Menerima / Menolak Pesanan Khusus.
Dalam pengambilan keputusan menerima atau menolak pesana khusus,
informasi akuntansi diferensial yang relevan adalah pendapatan diferensial dan
biaya diferensial. Jika pendapatan diferensial ( yaitu tambahan pendapatan dengan
diterimanya pesanan khusus tersebut ) lebih tinggi dibandingkan dengan biaya
diferensial ( yaitu tambahan biaya karena memenuhi pesanan khusus tersebut maka
pesanan khusus sebaiknya diterima ). Di lain pihak, jika pendapatan diferensial lebih
rendah dibandingkan dengan biaya diferensial, maka pesanan khusus sebaiknya
ditolak.

Menurut Hansen dan Mowen (2011: 64) Keputusan Taktis merupakan suatu
tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan
keputusan taktis terdiri atas pemilihan diantara berbagai alternatif dengan hasil yang
langsung atau terbatas.
Enam langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang
direkomendasikan adalah sebagai berikut :
1. Kenali dan definisikan masalah
2. Identifikasi alternatve sebagai solusi yang memungkinkan dari masalah,
mengeliminasi alternative terhadap kemungkinan yang belum jelas.
3. Meng-identifikasi biaya-biaya dan manfaat yang terkait dengan masing-masing
alternatif. Mengelompokkan biaya-biaya dan manfaat yang relevant atau tidak
relevan, dan meng-eliminasi ketidak relevan biaya dengan menggunakan
pertimbangan.
4. Hitunglah total biaya dan manfaat yang relevan dari masing-masing alternatif.
5. Nilailah faktor-faktor kualitatif.
6. Pilihlah alternatif yang menawarkan manfaat terbesar secara keseluruhan.

Menurut IAI (2002:13) dalam bukunya yang berjudul “Standar Akuntansi
Keuangan”, aktiva adalah:
“Aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari
peristiwa masa lalu dan darinya manfaat ekonomi di masa depan diharapkan
akan diperoleh perusahaan.”
Menurut Mulyadi (2001:116) dalam bukunya “Akuntansi Manajemen, Konsep,
Manfaat, dan Rekayasa”, menyatakan bahwa aktiva diferensial adalah :
“Aktiva diferensial (differential assets) adalah informasi akuntansi diferensial
yang hanya berkaitan dengan aktiva.”
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat diketahui bahwa aktiva
diferensial merupakan taksiran perbedaan aktiva yang akan terjadi di masa yang akan
datang yang diperkirakan akan berbeda untuk setiap alternatif

Halim dan Supomo (2005:76) mengatakan :
Pendapatan diferensial merupakan pendapatan yang berbeda dalam suatu
kondisi, dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lalu.
Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan pendapatan yang dikemukakan samryn
(2001:279) yaitu :
Pendapatan diferensial yaitu suatu perbedaan atau selisih pendapatan
antara dua alternatif umumnya berupa atau suatu kenaikan atau tambahan
pendapatan karena memilih incremental revence suatu alternatif.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
pendapatan diferensial adalah informasi masa yang akan datang yang berupa
pendapatan yang berbeda pada alternatif keputusan dengan alternatif keputusan yang
lain.

Biaya diferensial didefiniskan oleh Halim dan Supomo (2005:76) sebagai
berikut :
Biaya diferensial adalah biaya yang berbeda dalam suatu kondisi, dibandingkan
dengan kondisi-kondisi yang lain.
Sedangkan menurut Sunarto (2004:60) menyatakan :
Biaya diferensial adalah biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan
berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara
berbagai alternatif. Biaya tersebut relevan dengan analisis yang dilakukan oleh
manajemen untuk pengambilan keputusan.
Biaya diferensial juga dinamakan biaya relevan (relevant cost). Selanjutnya
dikeukakan bahwa biaya diferensial merupakan informasi masa yang akan datang.
Informasi masa yang akan datang tidak seluruhnya merupaka biaya yang relevan unutk
pengambilan keputusan hanya di masa yang akan datang yang berbeda diantara
alternatif tindakan saja, yang merupakan biaya relevan untuk pengambilan keputusan.
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya diferensial merupakan
biaya masa yang akan datang (future cost) karena berhubungan dengan pengambilan
keputusan yang menyangkut masa yang akan datang. Fokus utama dari biaya
diferensial adalah adanya perbedaan – perbedaan yang muncul dari dua atau lebih
alternatif yang ada.
Perilaku biaya diferensial dalam hubungannya dengan perubahan volume
kegiatan. Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya dapat
digolongkan menjadi :
a. Biaya variabel
adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding
dengan perubahan volume kegiatan.
b. Biaya tetap
adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan
tertentu.
Berdasarkan tujuan pengambilan keputusan manajemen, biaya dapat
dikelompokkan ke dalam (Supriyono, 2011 32) :
a. Biaya Relevan (relevant cost)
Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif
tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain.
Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan, oleh
karena itu biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan
keputusan. Biaya relevan mempunyai ciri khusus, yaitu :
 Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang
(future cost), bukan biaya masa lalu.
 Biaya yang berbeda antara dua alternatif atau lebih yang
mempengaruhi pengambilan keputusan.
b. Biaya Tidak Relevan (irrelevant cost)
Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda diantara
alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi
pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa
memperhatikan alternative yang dipilih. Oleh karena itu biaya tidak
relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

Menurut Bustami dan Nurlela, (2010: 7-8) Biaya merupakan hal yang tidak
dapat dipisahkan dalam suatu proses produksi karena biaya merupakan salah satu
komponen utama. Dalam hal ini biaya (cost) berbeda dengan beban (expense).
Seringkali biaya didefinisikan sama dengan beban oleh masyarakat pada umumnya
tetapi kenyataannya kedua hal tersebut sangatlah berbeda. Biaya adalah pengorbanan
sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau
kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan beban adalah
biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis.
Keduanya jelas berbeda jika kita dapat memahami dengan baik perbedaan
antara biaya dengan beban.
Pengertian biaya menurut Mulyadi (2014:8) adalah sebagai berikut:
Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi, yang diukur dalam
satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan
tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut:
1. Biaya merupakan pengorbana sumber ekonomi,
2. Diukur dalam satuan uang,
3. Yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi,
4. Pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu.
Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi
untuk memperoleh aktiva. Untuk membedakan pengertian biaya dalam arti luas,
pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva ini disebut dengan istilah
kos.
Sedangkan definisi biaya menurut Hansen dan Mowen (2009:40) adalah:
“Biaya didefinisikan sebagai kas atau nilai ekuivalen kas yang
dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan
manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi.”