Menurut The World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD) dalam Ningsih (2017), corporate social responsibility atau tanggung
jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan
kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan
para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun
masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang
bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk
pembangunan. Sedangkan menurut (Abubakar, U. D., Hidayati, N., & Mawardi,
2018) pengungkapan corporate social responsibility adalah perkembangan
ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi dengan melihat tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap stakeholders serta melihat keseimbangan di antara
prospek ekonomi, sosial, serta lingkungan.
Menurut Prince of Wales International Business Forum (Pakpahan dan
Lasmanita, 2018), ada lima pilar aktivitas tanggung jawab sosial yaitu:
1. Building human capital adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk
menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal
perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan masyarakat.
2. Strengthening economies adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi
kaya sendiri sementara komunitas di lingkungannya miskin. Perusahaan harus
memberdayakan ekonomi sekitarnya.
3. Assesing social chesion adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan
masyarakat sekitarnnya agar tidak menimbulkan konflik.
4. Encouraging good governance adalah perusahaan dalam menjalankan
bisnisnya, harus mengacu pada Good Corporate Governance (GCG).
5. Protecting the environment adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga
kelestarian lingkungan.
Beragam cara yang dilakukan perusahaan untuk menjalankan Corporate
Social Responsibility (CSR). Ada perusahaan yang mendirikan yayasan atau
organisasi sosial perusahaan, bekerja sama dengan pihak lain, atau dengan
menjalankan sendiri CSR mulai dari perencanaan hingga implementasinya.
Terdapat 3 prinsip dasar pelaksanaan kegiatan CSR menurut Rindawati, dkk
(2015) antara lain sebagai berikut:
1. Sustainability (keberlanjutan) menjelaskan tentang bagaimana perusahaan
dalam melakukan aktivitasnya (action) memperhitungkan keberlanjutan
sumber daya di masa depan.
2. Accountability (dapat dipertanggungjawabkan) menjelaskan upaya perusahaan
untuk terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukannya
tersebut.
3. Transparancy (transparansi) yang merupakan prinsip penting bagi pihak
eksternal dalam perannya untuk mengurangi asimetris informasi,
kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai
dampak dari lingkungan.
Penelitian ini menggunakan CSR indeks menurut Surat Edaran Jasa Keuangan
(SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016 dan tidak meggunakan GRI G4 atau ISO 26000
atau standar penilaian CSR lain. Hal tersebut dikarenakan surat edaran yang
dikeluarkan OJK merupakan pedoman wajib (mandatory disclosure) dalam
menyusun laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik. Selain itu juga,
perusahaan di Indonesia masih bersifat sukarela (voluntary disclosure) dalam
pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Maka dari itu jika penilaian
pengungkapan CSR berdasarkan standar lain selain (SEOJK) No.
30/SEOJK.04/2016 dirasa kurang tepat. Berikut merupakan indikator berdasarkan
(SEOJK) No. 30/SEOJK.04/2016:
1. Lingkungan Hidup
a. Penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur
ulang.
b. Sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan publik.
c. Mekanisme pengaduan masalah lingkungan.
d. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.
2. Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
a. Kesetaraan gender dan kesempatan kerja.
b. Sarana dan keselamatan kerja.
c. Tingkat perpindahan (turnover) karyawan.
d. Tingkat kecelakaan kerja.
e. Pendidikan dan pelatihan.
f. Remunerasi.
g. Mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan.
3. Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
a. Penggunaan tenaga kerja lokal.
b. Pemberdayaan masyarakat sekitar emiten atau perusahaan publik antara
lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau
pemberian edukasi.
c. Perbaikan sarana dan prasarana sosial.
d. Bentuk donasi lainnya.
e. Komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di emiten atau
perusahaan publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada).
4. Tanggung jawab barang dan jasa
a. Kesehatan dan keselamatan konsumen
b. Informasi barang dan jasa.
c. Sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.