Komite audit merupakan tangan kanan dewan komisaris yang mempunyai
tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap perusahaan, sehingga semakin mudah
dalam mengendalikan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif.
Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka akan membantu
dewan komisaris dan mempermudah dalam melaksanakan pengontrolan serta
pengawasan atas tanggung jawab sosial (Rivandi, 2019).
Dalam pasal 10 Peraturan OJK No. 55 tahun 2015, komite audit secara
umum memiliki tiga bidang pertanggungjawaban, yaitu :
1. Laporan Keuangan (Financial Reporting)
Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip
transparansi (transparency). Komite audit dalam bidang ini bertanggung
jawab berupa menjaga kualitas laporan keuangan agar tetap memberikan
gambaran riil perusahaan (kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan
komitmen jangka panjang).
2. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)
Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip
responsibilitas (responsibility). Komite audit dalam bidang ini bertanggung
jawab berupa monitoring terhadap tata kelola perusahaan agar aktivitas dan
perencanaannya tidak menyalahi undang-undang, aturan, dan etika yang
berlaku serta pencegahan terhadap benturan kepentingan dan kecurangan oleh
karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control)
Tanggung jawab ini merupakan bentuk pengembangan dari prinsip
akuntabilitas (accountability). Komite audit dalam bidang ini bertanggung
jawab berupa controlling pada potensi risiko pengendalian internal dan
monitoring kinerja auditor internal.
Komite audit dituntut dari pihak-pihak yang mempunyai integritas dan
independen dalam mengambil sebuah kebijakan. Dengan komite audit yang
memiliki sifat independen dimaksudkan tidak memihak kepentingan dalam
menyikapi suatu masalah. Indikator dari ukuran komite audit terlihat melalui
banyaknya anggota komite audit di sebuah organisasi, entitas, atau perusahaan