Organisasi publik hadir dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik. Sehingga organisasi publik bisa dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan apa yang menjadi tugas dan fungsi utama dari organisasai yang bersangkutan. Untuk itu organisasi/maupun karyawan yang melaksanakan suatu kegiatan harus selalu berorientasi terhadap apa yang menjadi tugasnya.
Sehubungan dengan orientasi pelayanan, Dwiyanto dan Kusumasari memberikan pengertian bahwa: [1]
Orientasi pelayanan menunjuk pada ukuran seberapa besar sumberdaya yang dimiliki oleh petugas yang digunakan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian apabila petugas tidak memiliki pekerjaan dan tugas lain di luar pekerjaan penyelenggaraan pelayanan, akan semakin baik kinerjanya kerena semua sumberdaya yang dimiliki dapat dicurahkan untuk melayani masyarakat pengguna pelayanan.
Idealnya, segenap kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh aparat birokarasi hanya dicurahkan atau dikonsentrasikan utnuk emlayani kebutuhan dan kepentingan pengguna jasa.
Siagian mendefinisiakn birokrat ideal adalah birokrasi yang mengabdi waktu, tenaga, keahlian, keterampilan dan kemampuannya untuk mengabdi kepada Negara dan masyarakat. Semua itu menuntut perubahan orientasi birokrasi yang selama ini lebih berorientai kepada kekuasaan menjadi berorientasi pada pelayanan.[2]