Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) (skripsi dan tesis)

Teori ini muncul karena adanya interelasi dalam kehidupan
sosial masyarakat, agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan, termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang
merupakan kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan
berusaha mencapai tujuan secara bersama adalah bagian dari
masyarakat dalam lingkungan yang lebih besar. Keberadaannya
sangat ditentukan oleh masyarakat, di mana antara keduanya saling
pengaruh-mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi keseimbangan
(equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun baik
secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing
(Nor Hadi.2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya
untuk menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap
masyarakat (society). Di sini, perusahaan atau organisasi memiliki
kewajiban pada masyarakat untuk memberi manfaat bagi
masyarakat. Interaksi perusahaan dengan masyarakat akan selalu
berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan norma-norma
yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan dapat
dipandang legitimate (Deegan,dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial
menjelaskan hak kebebasan individu dan kelompok, termasuk
masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan-kesepakatan
yang saling menguntungkan anggotanya (Rawl, dalam Nor
Hadi.2011:97).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa
legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat keseuaian antara
keberadaan perusahaan yang tidak menganggu atau sesuai
(congruence) dengan eksitensi sistem nilai yang ada dalam
masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan Tobin dalam Nor
Hadi 2011:97).
Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi (2011:98) menjelaskan
konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk menjamin
kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan
kepada msayarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik
kepada kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat,
serta tidak adanya power institusi yang bersifat permanen, maka
perusahaan membutuhkan legitimasi. Di situ, perusahaan harus
melebarkan tanggungjawabnya tidak hanya sekedar economic
responsibility yang lebih diarahkan kepada shareholder (pemilik
perusahaan), namun perusahaan harus memastikan bahwa
kegiatannya tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada
pemerintah yang dicerminkan dalam peraturan dan perundangundangan yang berlaku (legal responsibility). Di samping itu,
perusahaan juga tidak dapat mengesampingkan tanggungjawab
kepada masyarakat, yang dicerminkan lewat tanggung jawab dan
keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang
timbul (societal respobsibility) (Nor Hadi 2011:98).