Kepemimpinan merupakan fenomena yang terdapat dalam setiap
komunitas karenanya dimana setiap manusia melakukan interaksi kepada
seseorang maka disana timbul fenomena kepemimpinan dimulai dari
kelompok yang paling terkecil sampai ke organisasi yang paling besar.
Faktor kepemimpinan dalam suatu organisasi menjadi sangat penting
manakala individu atau anggota organisasi memiliki dinamika yang tinggi
dalam aktivitasnya disamping perubahan terus-menerus yang didorong
oleh kemajuan teknologi. Kata kunci dari fenomena ini adalah kemampuan
pemimpin untuk mempengaruhi anggota organisasi sehingga mereka
dengan segala kesungguhan berusaha untuk mencapai tujuan organisasi
yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu organisasi akan berhasil atau
bahkan gagal sebagian besar ditentukan oleh faktor kepemimpinan.
Fokus pada penelitian ini adalah hanya pada perilaku menyimpang
yang negatif (organizational misbehavior), alasannya adalah karena
perilaku menyimpang yang negatif akan menghasilkan kerugian bagi
organisasi dan akan mengurangi kinerja dari tiap-tiap individu ataupun
karyawan di organisasi tersebut. Oleh sebab itu, variabel perilaku
menyimpang diorganisasi didefinisikan sebagai tingkat kemauan
(motivasi) seorang karyawan untuk melakukan kegiatan yang merugikan
organisasi. Dari pengamatan penulis ketika penulis sebelum melakukan
penelitian diketahui bahwa Rektor memiliki gaya kepemimpinan
tersendiri yang unik dalam memimpin para bawahannya dalam pencapaian
target. Menurut pengakuan beberapa karyawan, pimpinan jarang
memberikan arahan kepada karyawan serta tidak memberikan batasan
peranan karyawan untuk bagaimana karyawan melakukan tentang apa,
bagaimana, bilamana serta hal apa saja yang harus dilakukan karyawan
agar sesuai dengan target. Jika pimpinan memberikan instruksi, pimpinan
cenderung bersifat otoriter dan tidak memberikan solusi cara terbaik agar
melakukan keputusan bagaimana cara terbaik untuk bersama-sama
menyelesaikan masalah dalam suatu pekerjaan. Kepemimpinan Rektor
UGM era 2014-2017 menurunkan tingkat kepercayaan para pegawai UGM
terhadap pimpinan mereka. Berbagai persoalan di internal UGM sendiri
terus berkelanjutan. Hal ini karena pimpinan pada waktu itu hanya
memikirkan tata kelola UGM sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan
Hukum sesuai dengan PP Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta UGM.
UGM secara otomatis menjadi perguruan tinggi yang otonom. Namun
tidak diimbangi dengan kesetaraan para pegawai Negeri sipil lainnya
sehingga PNS UGM merasa di anak tirikan oleh Kemenristek DIKTI
akibat kebijakan UGM menjadi PTN BH.
