Masa Perikatan Auditor

(Arens et al., 2008) dalam perencanaan audit awal terdapat beberapa
hal yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:
Auditor harus memutuskan apakah akan menerima seorang klien baru
atau terus melayani klien yang ada sekarang. Penentuan ini biasanya
dilakukan oleh auditor yang berpengalaman yang berwenang mengambil
keputusan lebih awal, sebelum mengeuarkan biaya yang cukup besar yang
tidak bisa ditutup kembali. Auditor harus mengidentifikasikan mengapa klien
menginginkan atau mebutuhkan audit. Informasi ini akan mempengaruhi
bagian dari proses perencanaan selanjutnya. Untuk menghindari
kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang
ditetapkan klien. Auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan,
termasuk staf penugasan dan setiap spesialis audit yang diperlukan.
Perikatan audit (engagement audit) antara auditor dan klien atau
lamanya auditor melaksanakan penugasan audit tersurat dalam surat
penugasan. Perikatan menurut (Mulyadi, 2016), adalah kesepakatan dua pihak
untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang
memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor.
Ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan
keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan
audit tersebut berdasarkan kompetensi profesioanlnya.
Masa perikatan audit menurut Knechel dan Vanstraelen adalah “masa
perikatan audit merupakan panjang hubungan klien dengan auditor dalam
tahun”(Caesarriani, 2012). Indikator masa perikatan auditor yang digunakan
Mayasari (2013), yaitu
1. Lamanya KAP melakukan perikatan audit dengan klien.
2. Lamanya KAP melakukan pergantian dengan klien.
3. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
4. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audit
Ketentuan atau regulasi mengenai masa perikatan audit telah beberapa kali
mangalami penyempurnaan. Menteri Keuangan RI mengeluarkan Keputusan
Keuangan No.423/KMK/.06/2002. Tentang Jasa Akuntan Publik dan kemudian
pada tanggal 5 Februari 2008, kedua Keputusan Menteri Keuangan sebelumnya
disempurnakan oleh Peraturan Menteri Keuangan No.443/KMK.01/2011 Tentang
penetapan institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi jasa akuntan
publik. Akuntan Publik memiliki peran dan fungsi yang begitu menganggap
perlunya peraturan setingkat dengan undang-undang yang mengatur secara
spesifik profesi Akuntan Publik