tipe inovasi

Mulgan dan Albury (dalam Sangkala, 2013:31) memperkenalkan tipe
inovasi yaitu 1) inkremental, 2) radikal, dan 3) sistemik bersumber dari level yang
berbeda yaitu 1) local, 2) lintas organisasi, dan 3) nasional yang dihasilkan dalam
instansi pemerintahan yang memerankan tiga kebijakan yang saling terkait
dengan inovasi:
– Inovasi kebijakan : arah dan inisiatif kebijakan baru
– Inovasi dalam proses pembuatan keputusan kebijakan untuk mempercepat
inovasi dan penggabungan.
– Inovasi top-down dimana perubahan spesifik didorong melalui penerapan
sistem dengan preskripsi, regulasi dan dukungan, serta inovasi bottom-up
dimana pemerintah memberikan kemungkinan dan menfasilitasi
pengembangan dan penggabungan (difusi) inovasi yang berasal dari
organisasi atau jaringan di dalam sistem. Adapun diffusion adalah
sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui saluran
tertentu terus menerus antar anggota sistem sosial. Patut dicatat dalam
literatur bahwa fokus pada mekanisme dan proses dimana inovasi
diterapkan dan diadopsi oleh organisasi lain (difusi atau disseminasi)
adalah penting sebagai fokus pada aslinya dan kelahiran inovasi (Mulgan
dan Albury dalam Sangkala, 2013:32).
Dalam kaitannya dengan manajemen sektor publik, inovasi berarti
penggunaan metode dan strategi desain kebijakan baru serta standard operating
system yang baru bagi sektor publik untuk menyelesaikan persoalan publik.
Dengan demikian, menurut Adriana Alberti and Guido Bertucci (dalam Zulfa
Nurdin, 2006:15) inovasi dalam governance maupun administrasi publik
merupakan suatu jawaban kreatif, efektif dan unik untuk menyelesaikan
persoalan baru atau sebagai jawaban baru atas masalah lama. United Nation
Development Program (UNDP dalam Zulfa Nurdin, 2006:15) menyatakan jenis
inovasi antara lain:
1. Inovasi institusional, dimana fokus pada pembaharuan institusi yang
sudah ada dan/atau pembentukan institusi baru. Pembaharuan lembaga ini
membutuhkan analisis dan kajian yang mendalam tentang keberadaan satu
lembaga disektor publik. Lembaga yang dirasa tidak cukup efektif dan
tidak memberikan konstribusi riil dalam penyelenggaraan publik perlu
dilakukan perombakan agar tidak membebani anggaran publik.
2. Inovasi organisasional, termasuk pengenalan cara kerja baru, prosedur atau
teknik manajemen baru didalam administrasi publik. Upaya menemukan
metode dan mekanisme dalam penyelenggaraan publik sangat diperlukan,
terutama metode-metode baru dalam aspek pengembangan kompetensi
individu dan penerapan teknologi baru.
3. Inovasi proses, dimana fokus pada perbaikan kualitas cara pemberian
layanan publik. Proses pemberian layanan membutuhkan sentuhansentuhan inovasi terutama dalam hal service delivery, efisiensi layanan dan
kemudahan akses layanan.
4. Inovasi konseptual, dimana fokus pada pengenalan bentuk pemerintahan
baru (misal, Pembuatan kebijakan interaktif, keterlibatan dalam
kepemerintahan, reformasi anggaran publik, jaringan horizontal)