Penelitian ini didasarkan pada teori keagenan, yang menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang melakukan kontrak yaitu agen dan prinsipal, dimana masing-masing pihak akan selalu mengoptimalkan kepentingannya. Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) menggunakan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian wewenang kepada agen untuk pengambilan keputusan. Jika kedua pihak yang berhubungan ingin memaksimalkan utilitas mereka, maka sangat beralasan jika agen tidak selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Teori keagenan (Jensen and Meckling, 1976) ini didasarkan pada fenomena pola kepemilikan menyebar, dimana pemegang saham secara individual tidak dapat secara signifikan mempengaruhi kebijakan perusahaan sehingga tidak dapat mengendalikan agen agar bertindak selaras dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu muncul konflik keagenan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajer). Namun pada pola kepemilikan terkonsentrasi seperti yang terdapat pada perusahaan di Asia Timur pada umumnya (La Porta et al., 1999 dan Claessens et al., 2000) termasuk di Indoneisa (Lukviarman, 2004; Siregar, 2006; dan Sanjaya, 2010) terdapat pemegang saham yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan bagian dari manajemen itu sendiri. Pemegang saham tersebut adalah pemegang saham ultimat (pengendali). Pemegang saham pengendali bisa mendapatkan manfaat privat atas control yang dimilikinya menggunakan setidaknya tiga cara berikut (Gilson and Gordon, 2003): 1) melalui kebijakan operasi perusahaan, seperti pengaturan biaya gaji, dana pensiun, bonus, tunjangan, dan tidak membagi deviden. 2) Melalui freezing out yaitu menjual saham ke perusahaan lain dengan harga lebih murah. dan 3) melalui kebijakan kontrak perusahaan (tunneling), seperti harga transfer yang tidak wajar, transfer aktiva dari perusahaan ke pemegang saham pengendali dengan harga lebih murah, dan menggunakan aset perusahaan sebagai jaminan hutang. Pada struktur kepemilikan menyebar konflik keagenan terjadi antara prinsipal dengan agen (Jensen and meckling, 1976), karena prinsipal (pemegang saham) tidak dapat mengendalikan agen (manajer) agar bertindak selaras dengan kepentingan mereka. Namun pada struktur kepemilikan terkonsentrasi konflik keagenan terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas (La Porta et al. 1999; Claessen et al, 2000; Faccio and Lang, 2002; Du and Dai, 2005; Palenzuela and Mariscal, 2007). Konflik keagenan di industri perbankan bukan hanya konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas, namun juga konflik antara pemegang saham pengendali dengan para deposan atau debtholder (Swandari, 2006; Palenzuela and Mariscal, 2007). Jika uang deposan dijamin oleh Bank Indonesia, maka konflik keagenan juga terjadi antara bank dan Bank Indonesia sebagai lembaga penjamin (Swandari, 2006). Konflik keagenan ini dapat menimbulkan efek entrechment dan efek alignment (Roger et al. 2007; Siregar, 2006; Sanjaya, 2010). Tingginya konsentrasi hak suara pemegang saham pengendali berhubungan dengan tingginya ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas dan rendahnya kinerja dan nilai perusahaan (Claessens et al. 2000, La Porta et al. 2002, Zhu and Ma, 2009) hal ini merupakan efek entrechment. Namun disisi lain, konsentrasi saham dapat dihubungkan dengan kemungkinan kekuatan pemilik dalam memonitor manajemen sehingga dapat mengurangi kos dan konflik keagenan. Bukti empiris menunjukkan bahwa keberadaan pemegang saham pengendali meningkatkan manfaat monitoring dan berimplikasi pada solusi untuk memecahkan isu-isu konflik keagenan serta meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (Short and Keasey, 1999; Lehmann and Weigand, 2000; and Ho, 2005 dalam Biswas and Bhuiyan (2008). Hal ini merupakan efek alignment. Dengan adanya efek entrenchment dan efek alignment ini sangat dimungkinkan terdapat perbedaan kinerja antar kepemilikan ultimat perbankan di Indonesia, dan diduga bahwa pada kepemilikan institusi swasta terkonsentrasi, institusi swasta blok dan kepemilikan keluarga memiliki kinerja yang lebih rendah daripada kepemilikan oleh pemerintah, pemda, asing dan campuran
