Menurut Peraturan Menteri BUMN Per-01/MBU/2011 tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Prinsip-prinsip good corporate governanceyang terdapat dalam peraturan menteri BUMN Per-01/MBU/2011, yaitu:a.Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
b.Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif;c.Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;d.Kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;e.Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaran di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.Menurut Linawati (2017) penerapan good corporate governanceyang dilakukan oleh setiap perusahaan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) melalui beberapa tujuan, yaitu:1)Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi untuk tercapainya kesejahteraan pemegam saham, pegawai dan stakeholders lainnya dan menjadi solusi yang elegan untuk menghadapi tantangan organisasi dimasa depan;2)Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3)Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para shareholdersdan stakeholders.