Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasialan (PPh) Resmi (2014:74). 1. Termasuk Subjek Pajak Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: a.Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) Subjek Pajak Orang Pribadi (OP) yaitu orang pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi (OP) yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi(OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia b.Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.c.Subjek Pajak BadanBadan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan,
atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.d.Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh Orang Pribadi (OP) yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP) yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: 1)Tempat kedudukan manajemen; 2)Cabang perusahaan;3)Kantor perwakilan; 4)Gedung kantor; 5)Pabrik; 6)Bengkel;7)Gudang; 8)Ruang untuk promosi dan penjualan; 9)Pertambangan dan penggalian sumber alam;10)Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;11)Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan; 12)Proyek kontruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
2.Tidak Termasuk Subjek Pajak Yang tidak termasuk subjek pajak berdasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: a.Kantor perwakilan negara asing; b.Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yan g bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;c.Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;d.Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.e.Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerja sama dan/atau kebudayaan dengan syarat kerja sama teknik tersebut
memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia dan tidak menjalankan usaha/kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia; f.Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, perlakuaan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang perjanjian internasional
