Penghasilan Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolah Wajib Pajak (WP) baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Resmi (2014:80). 1.Penghasilan yang Termasuk Objek PajakBerdasar Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:a.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;c.Laba usaha;d.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;e.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dan lain sebagainya.2.Penghasilan yang tidak Termasuk Objek Pajak Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan-penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan (bukan merupakan objek pajak). Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak menurut ketentuan tersebut adalah:a.Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan
yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; b.Warisan;c.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi (OP) sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;d.Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai; e.Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;f.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak (WP) tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, dan lain-lain.2.1.7. Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) atau Wajib Pajak Badan Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, Waskito, (2011: 7). Sedangkan menurut TMbooks (2013:1) Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut
pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak (WP) dapat dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan.1.Wajib pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah Wajib Pajak (WP)yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.2.Wajib Pajak (WP) Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia, Suharsono, (2015:8).Namun sasaran dalam penelitian ini ditujukan pada Wajib Pajak(WP) Orang Pribadi (OP) dalam negeri. Wajib Pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak (WP), kemudian Wajib Pajak (WP) diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tempat tinggal atau tempat kedudukan merupakan tempat tinggal atau tempat kedudukan menurut keadaan yang sebenarnya. Syarat subjektif pajak dalam negeri adalah Orang Pribadi (OP) yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi (OP)yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Orang Pribadi (OP) yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
Sedangkan syarat objektif pajak untuk diri Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) adalah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu Rp.15.840.000,00 per tahun. Namun kini Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan menjadi Rp 24.300.000,00 per tahun sejak 1 Januari 2013
