Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001; 001.7), menyatakan bahwa :
“Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing
terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA
berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam
melaksanakan perikatan audit.”
Menurut PSA No.01 (SA Seksi 150):
Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur” menyangkut langkah yang
harus dilaksanakan, sedangkan “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu
pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan
prosedur yang bersangkutan. Jadi berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing
mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam
pelaksanan audit dan penyusunan laporan auditor.
Semua standar dalam Standar Auditirng selain berkaitan erat dan salin bergantung antara
satu sama lainnya (Arens dan Loebbecke ; 1996). Standar Aduiting terdiri dari 10 standar
yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
1. Standar Umum
1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan
pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam
sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus disupervisi
dengan semestinya.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan
1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak
secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode
sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai,
kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan
secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat
diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya
harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama auditor dikaitkan dengan laporan
keuanga, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.
