Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory) (skripsi dan tesis)

Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam
suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi
pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari
masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara
perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi cost dan benefits
untuk keberlanjutan suatu koorperasi (Lako, 2011:6). Adanya interelasi
dalam kehidupan sosial masyarakat agar terjadi keselarasan, keserasian, dan
keseimbangan termasuk dalam lingkungan. Perusahaan yang merupakan
kelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan berusaha mencapai
tujuan secara bersama adalah bagian dari masyarakat dalam lingkungan
yang lebih besar. Keberadaannya sangat ditentukan oleh masyarakat, di
mana antara keduanya saling mempengaruhi. Untuk itu, agar terjadi
keseimbangan (equality), maka perlu kontrak sosial baik secara tersusun
baik secara tersurat maupun tersirat, sehingga terjadi kesepakatankesepakatan yang saling melindungi kepentingan masing-masing (Nor Hadi,
2011:96).
Social Contract dibangun dan dikembangkan, salah satunya untuk
menjelaskan hubungan antara perusahaan terhadap masyarakat (society). Di
sini, perusahaan atau organisasi memiliki kewajiban pada masyarakat untuk
memberi manfaat bagi masyarakat. Interaksi perusahaan dengan
masyarakat akan selalu berusaha untuk memenuhi dan mematuhi aturan dan
norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kegiatan perusahaan
dapat dipandang legitimate (Deegan dalam Nor Hadi 2011:96). Dalam
perspektif manajemen kontemporer, teori kontrak sosial menjelaskan hak
kebebasan individu dan kelompok, termasuk masyarakat yang dibentuk
berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang saling menguntungkan
anggotanya (Rawl dalam Nor Hadi 2011).
Hal ini sejalan dengan konsep legitimacy theory bahwa legitimasi
dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan
yang tidak menganggu atau sesuai (congruence) dengan eksitensi sistem
nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan (Deegan, Robin, dan
Tobin dalam Nor Hadi 2011:97). Shocker dan Sethi dalam Nor Hadi
(2011:98) menjelaskan konsep kontrak sosial (social contract) bahwa untuk
menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan masyarakat, kontrak sosial
didasarkan pada :
1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada
masyarakat luas.
2) Distribusi manfaat ekonomis, sosial, atau pada politik kepada
kelompok sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.
Mengingat output perusahaan bermuara pada masyarakat, serta tidak
adanya power institusi yang bersifat permanen, maka perusahaan
membutuhkan legitimasi. Perusahaan harus memastikan bahwa kegiatannya
tidak melanggar dan bertanggungjawab kepada pemerintah yang
dicerminkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (legal
responsibility). Disamping itu, perusahaan juga tidak dapat
mengesampingkan tanggung jawab kepada masyarakat yang dicerminkan
lewat tanggung jawab dan keberpihakan pada berbagai persoalan sosial dan
lingkungan yang timbul (Nor Hadi 2011:98).