Salah satu prinsip Corporate Governance menurut Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) adalah menyangkut peranan
dewan komisaris. Bentuk dewan komisaris tergantung pada sistem hukum yang
dianut. Terdapat dua sistem hukum yang berbeda, yaitu:
1. Sistem satu tingkat atau one tier system
Sistem satu tingkat berasal dari sistem hukum Anglo Saxon. Pada sistem
satu tingkat, perusahaan mempunyai satu dewan direksi yang merupakan
kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan
direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur
eksekutif). Negara-negara yang menerapkan sistem ini adalah Amerika
Serikat dan Inggris.
2. Sistem dua tingkat atau two tier system (FCGI, 2001).
Sistem dua tingkat berasal dari sistem hukum kontinental Eropa. Pada
sistem dua tingkat, perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan
pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi).
Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan sesuai dengan
pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi diangkat dan
setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Tugas
utama dewan komisaris adalah bertanggungjawab mengawasi tugas-tugas
manajemen. Indonesia termasuk negara yang mengadopsi sistem dua
tingkat ini.
