Cadangan Devisa (skripsi dan tesis)

Cadangan devisa (foreign exchange reserves) adalah simpanan mata uang
asing oleh bank sentral atau otoritas moneter. Simpanan ini merupakan asset bank
sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan (reserve currency)
seperti dolar, euro, atau yen, dan digunakan untuk menjamin kewajibannya, yaitu
mata uang lokal yang diterbitkan, dan cadangan berbagai bank yang disimpan di
bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Menurut Rachbini
(2000:113), cadangan devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang antara lain
berupa emas, uang kertas asing dan tagihan lainnya dalam valuta asing kepada
pihak luar negeri.
Secara teoritis, cadangandevisa adalah aset eksternal yang memenuhi
kriteria sebagai berikut:
1. Likuid
2. Dalam denominasi mata uang asing utama
3. Dibawah kontrol otoritas moneter
4. Dapat dengan segera digunakan untuk penyelesaian transaksi
internasional.
Cadangan devisa meliputi emas moneter (monetary gold), hak tarik khusus
(Special Drawing Rights), posisi cadangan di IMF (International Monetary
Fund), cadangan dalam valuta asing (foreign exchange), dan tagihan lainnya
(other claims). Yang menjadi sumber cadangan devisa tersebut tentunya sumber
daya alam yang melimpahruah dan yang dapat diperdagangkan ke luar negeri.
Sumber daya alam yang dimaksud seperti kopi, minyak, gas, karet, kayu, emas,
dan lain-lain.
Neraca pembayaran adalah segala transaksi yang dilakukan oleh suatu
negara dalam hubungan ekonominya dengan negara lain, baik berupa barang, jasa
maupun modal, dicatat secara sistematik di dalam suatu daftar atau catatan yang
disebut neraca pembayaran internasional (balance of payment). Hubungan neraca
pembayaran dengan cadangan devisa ini dapat melambangkansaldo neto neraca
pembayaran yang mencerminkan surplus atau defisitnyaneraca pembayaran suatu
negara. Jika bertanda negatif, artinya terjadi kenaikan cadangan devisa, maka
neraca pembayaran surplus. Dan Jika bertanda positif, artinya terjadi penurunan
cadangan devisa, maka neraca pembayaran defisit.
Devisa diperlukan untuk membiayai impor dan membayar utang luar
negeri, pengelolaannya dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23
Tahun 1999 pasal 13. Pengelolaan itu dilakukan dengan melalui berbagai jenis
transaksidevisa yaitu menjual, membeli, dan atau menempatkan devisa, emas dan
surat-surat berharga secara tunai atau berjangka termasuk pemberian pinjaman.
Sedangkan menurut Bank Dunia, peranan cadangan devisa adalah:
1. Untuk melindungi negara dari gangguan eksternal. Krisis keuangan pada akhir
1990-an membuat para pembuat kebijakan memperbaiki pandangannya atas
nilai dari cadangan devisa sebagai proteksi untuk melindungi negara dari
krisis mata uang.
2. Tingkat cadangan devisa merupakan faktor penting dalam penilaian kelayakan
kredit dan kredibilitas kebijakan secara umum, sehingga negara dengan
tingkat cadangan devisa yang cukup dapat mencari pinjaman dengan kondisi
yang lebih nyaman.
3. Kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar.
Posisi cadangan devisa suatu negara biasanya dinyatakan aman apabila
mencukupi kebutuhan impor untuk jangka waktu setidak-tidaknya tiga bulan. Jika
cadangandevisa yang dimiliki tidak mencukupi kebutuhan untuk tiga bulan impor,
maka hal itu dianggap rawan. Tipisnya persediaan valuta asing suatu negara dapat
menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan. Bukan saja
negara tersebut akan kesulitan mengimpor barang-barang yang dibutuhkannya
dari luar negeri, tetapi juga bisa menurunkan kredibilitas posisi cadangan devisa
itu menipis dan semakin tipis, maka dapat terjadi “serbuan” terhadap valuta asing
di dalam negeri. Menghadapi keadaan demikian, sering terjadi pemerintah yang
bersangkutan akhirnya terpaksa melakukan devaluasi.
Menurut Tjahjono, cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh
transaksi berjalan dan impor. Perkembangan transaksi berjalan suatu negara perlu
diwaspadai dengan cermat, karena defisit transaksi berjalan yang berlangsung
dalam jangka panjang dapat menekan cadangan devisa. Oleh karena itu defisit
transaksi berjalan sering kali dipandang sebagai signal ketidakseimbangan makro
ekonomi yang memerlukan penyesuaian nilai tukar atau kebijakan makro ekonomi
yang ketat.