Kebijakan Piutang dan Penjualan Kredit (skripsi dan tesis)

Kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari
seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lain
atas penundaan pembayaran atas barang atau jasa yang manfaatnya
dirasakan saat ini dengan pembayaran yang dilakukan di masa yang akan
datang. Pemberian kredit dilakukan menurut prosedur dan kebijakan yang
telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya kebijakan kredit
diharapkan pembeli dapat menepati jangka waktu pembayaran yang telah
ditentukan.
Menurut Arief Sugiono (2009;29) Kebijakan penjualan kredit
menyangkut kegiatan untuk menentukan seberapa besar perusahaan dapat
melakukan penjualan kredit dan kepada siapa saja perusahaan dapat
menjual secara kredit. Dalam hal ini, perusahaan harus
menilai/mengevaluasi kemampuan baik pelanggan likuiditas, aktivitas,
solvabilitas maupun profitabilitasnya. Analisis ini tidak hanya menyangkut
tingkat kepercayaan financial kepada pelanggan, tetapi juga menyangkut
estimasi jumlah kredit yang mampu ditanggung oleh pelanggan. Oleh
karena itu, perusahaan biasanya akan menetapkan batas kredit yang boleh
diberikan kepada pelanggan.
Suatu analisis kredit menggambarkan suatu proses penilaian atau
evaluasi tentang apakah konsumen dapat menerima kredit atau tidak. Arief
Sugiono (2009;35) mengemukakan bahwa: ”Faktor-faktor yang
mempengaruhi besarnya risiko atas tidak tertagihnya piutang, yang dapat
dikendalikan oleh pihak manajemen didalam perusahaan disebut sebagai
credit policy variables”
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya risiko atas tidak
tertagihnya piutang adalah sebagai berikut:
a. Kredit standar (credit standard)
Menurut Arief Sugiono (2009;35) memberikan definisi sebagai
berikut: ”Standar kredit yang ditetapkan oleh perusahaan merupakan
tolak ukur di dalam menetapkan tingkat resiko yang secara optimal
dapat ditanggung oleh perusahaan atas kredit macet yang mungkin
timbul sebagai akibat dari pemberian kredit yang dilakukannya.”
Standar kredit adalah salah satu kriteria yang dipakai
perusahaan untuk menyeleksi para pelanggan yang akan diberikan
kredit dan berapa jumlah yang harus diberikan. Standar kredit
merupakan besarnya resiko yang terkandung dalam pemberian kredit
yang dapat diterima, jika perusahaan menjual secara kredit hanya
kepada pelanggan yang terutang saja, maka perusahaan akan menderita
kerugian yang sedikit saja yang disebabkan oleh utang yang tak dapat
ditagih (bad debts). Sebaliknya, perusahaan mungkin akan kehilangan
penjualan dan laba yang tidak jadi diterimanya dari penjualan yang
hilang ini mungkin lebih besar daripada biaya yang dihindarinya.
Menurut Mandala, Manurung dan Rahardja Prathama
(2004;193) kriteria penilaian kredit yang digunakan untuk menilai
kelayakan pelanggan adalah 5C yaitu:
a. Character
Perusahaan melakukan penilaian terhadap karakter calon debitur.
Ini merupakan ukuran kemauan debitur untuk memenuhi
kebutuhannya.
b. Capacity
Perusahaan melakukan penilaian subyektif atas kemampuan calon
debitur dalam menggerakan usahanya. Kemampuan ini diukur
dengan catatan prestasi bisnis perusahaan calon debitur di masa
lampau, yang di dukung dengan pengamatan di lapangan.
c. Capital
Perusahaan melakukan penyidikan terhadap pemodalan yang
dimiliki calon debitur yang tidak hanya dilihat dari besar kecilnya
modal tersebut tetapi bagaimana modal tersebut di distribusikan
dan kecukupan modal yang tersedia.
d. Collateral
Jaminan sangat dibutuhkan untuk menghindari atau mengurangi
resiko kerugian bila terjadi hal-hal buruk dari usaha yang dikelola
oleh calon debitur. Penilaian jaminan biasanya hanya dinilai dari
sisi financial tetapi juga dari kualitas assets yang dimiliki calon
debitur. e. Condition
Kreditur perlu memperhatikan apakah calon debitur dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya di tengah-tengah kondisi
perekonomian yang fluktuatif untuk memastikan bahwa calon
debitur dapat melunasi kewajibannya.
b. Syarat Kredit (Credit Term)
Syarat kredit menurut Mardiyanto (2009;130) mencakup dua
hal: (1) Periode kredit (kapan penagihan dimulai serta berapa lama
batas waktu penagihan). (2) Diskon yang akan diberikan kepada
pelanggan yang membayar pada periode diskon. Dalam syarat kredit
ditentukan oleh jangka waktu kredit yang diberikan kepada pelanggan
dan besar cash discount yang diberikan seandainya konsumen tersebut
membayar lebih cepat atau sebelum suatu tenggang waktu tertentu
berakhir. Sebagai contoh 2/10 n/40, persyaratan ini menunjukkan
bahwa perusahaan akan memberikan diskon sebesar 2% apabila utang
akan dibayar dalam tempo 10 hari dengan maksimal jangka waktu
pembayaran selama 40 hari.
Dalam menetapkan persyaratan kredit, perusahaan harus
mempertimbangkan pertambahan keuntungan yang akan diperoleh
dengan biaya modal yang harus dikorbankan sebagai akibat dari
bertambahnya besarnya dana yang tertanam dalam piutang dagang.
c. Kebijakan Penagihan (Collection Policy)
Brealey, Myers, & Marcus yang diterjemahkan oleh Sabran,
Bob. (2008;170) mendifinisikan kebijakan penagihan sebagai berikut:
”Kebijakan penagihan adalah prosedur untuk menagih dan mengawasi
piutang. Kebijakan mengenai penagihan yaitu sampai sejauh mana
tindakan atau kelonggaran yang diberikan perusahaan atas piutang yang
tidak dibayar pada waktunya.”
Kebijakan penagihan merujuk pada prosedur-prosedur yang
digunakan untuk menagih piutang. Keseimbangan biaya dan manfaat
harus selalu diperhitungkan dalam menetapkan kebijakan penagihan
yang akan dijalankan. Perubahan kebijakan penagihan mempengaruhi
jumlah penjualan, periode penagihan, persentase piutang tak tertagih,
dan persentase pelanggan yang mengambil diskon.
Menurut Brealey, Myers, & Marcus yang diterjemahkan oleh
Sabran, Bob. (2008;170) manajemen kredit melibatkan lima langkah,
yaitu:
1) Menetapkan syarat penjualan di mana akan berencana menjual
barang.
2) Memutuskan bukti apa yang diperlukan untuk menunjukkan bahwa
pelangan berutang uang.
3) Menentukan pelanggan mana yang tampaknya akan membayar
tagihan mereka. Ini disebut analisis kredit.
4) Memutuskan kebijakan kredit.
5) Menagih uang pada saat jatuh tempo. Ini disebut kebijakan
penagihan.
Dengan menurunkan standar pemberian kredit, mungkin akan
meningkatkan permintaan, yang juga akan meningkatkan penjualan dan
laba. Namun terdapat biaya dengan adanya penambahan piutang, serta
meningkatnya resiko piutang tidak tertagih. Perusahaan harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang
sehat dalam setiap pelaksanaan perkreditannya. Hal ini disebabkan
karena kredit yang diberikan oleh perusahaan mengandung risiko. Salah
satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan perusahaan telah
didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu melalui kebijakan perkreditan
yang sehat.
Menurut Rivai (2013:87) ketentuan kebijakan kredit perlu
ditetapkan agar setiap perusahaan memiliki dan menerapkan kebijakan
kredit yang baik, yang:
1. Mampu mengawasi portofolio kredit secara keseluruhan dan
menetapkan standar dalam proses pemberian kredit secara
individual.
2. Memiliki standar/ukuran yang mengandung pengawasan intern pada
semua tahapan proses perkreditan.
Sedangkan menurut Hasibuan (2006:60) kebijakan perkreditan
antara lain:
1. Perusahaanable, artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya
memenuhi kriteria:
a. Safety, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit
sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
b. Effectiveness, artinya kredit yang diberikan benar-benar
digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam
proposal kreditnya.
2. Kebijakan Investasi merupakan penanaman dana yang selalu
dikaitkan dengan sumber danaa bersangkutan. Investasi dana ini
disalurkan dalam bentuk antara lain :
a. Investasi Primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian
sarana dan prasarana perusahaan seperti pembelian kantor, mesin
dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya
tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
b. Investasi Sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan
menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya
produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan
dengan lamanya tabungan agar likuiditas perusahaan tetap
terjamin.
c. Kebijakan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus
memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat
menyebabkan resiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara
penyelesainnya.
d. Kebijakan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan
kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah
peminjam yang banyak.
e. Kebijakan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kredit
harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian,
persaingan antar perusahaan, dan tingkat inflasi untuk
menetapkan suku bunga kredit.
Menurut Rivai (2013:87), faktor-faktor penting dalam
kebijakan kredit adalah:
a. Kredit yang diberikan perusahaan mengandung risiko, sehingga
dalam pelaksanaannya perusahaan harus memerhatikan asas-asas
perkreditan yang sehat.
b. Salah satu upaya untuk lebih mengarahkan agar perkreditan
perusahaan telah didasarkan pada prinsip yang sehat, yaitu
melalui kebijakan perkreditan yang jelas.
c. Kebijakan perkreditan perusahaan berperan sebagai panduan
dalam pelaksanaan semua kegiatan perkreditan perusahaan
d. Untuk memastikan bahwa semua perusahaan telah memiliki
kebijakan perkreditan yang sehat, maka perlu berpedoman pada
ketentuan yang ditetapkan Perusahaan Indonesia.
e. Kebijakan perkreditan perperusahaanan dikatakan baik bila
minimal kebijakan tersebut mencakup:
1. Prinsip kehati-hatian perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakan persetujuan perkreditan
4. Dokumentasi dan administrasi
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah
Prosedur pemberian kredit secara dalam praktiknya dapat
dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh
suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi
tujuannya apakah konsumtif atau produktif.
Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh
badan hukum sebagai berikut (Kasmir,2002:43) :
1. Pengajuan Proposal
2. Penyelidikan berkas pinjam
3. Penilaian kelayakan kredit
4. Wawancara pertama
5. Peninjauan ke Lokasi (On The Spot)
6. Wawancara kedua
7. Keputusan kredit
8. Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya
9. Realisasi kredit