Good Corporate Governance (GCG) (skripsi dan tesis)

Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori
keagenan, sitem ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi
keyakinan kepada investor bahwa dana yang mereka investasikan akan dikelola
dengan baik dan bertanggung jawab. Menurut Finance Committee on Corporate
Governance dalam Effendi (2009), Corporate governance merupakan proses dan
struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas
perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.
Solihin (2009) menyatakan bahwa salah satu implementasi GCG di
perusahaan adalah penerapan CSR. Hal ini karena implementasi CSR juga menjadi
salah satu prinsip pelaksanaan GCG. Dalam praktik penerapan Good Corporate
Governance menetapkan distribusi hak dan kewajiban di antara berbagai pihak
yang terlibat dalam suatu korporasi, seperti dewan direksi, manajer, pemegang
saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sutini dan Didim, 2010).
Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam lingkup
pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya yang dilakukan
oleh Bapepam dalam mendorong perusahaan untuk memperhatikan dan
melaksanakan prinsip- prinsip dasar Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip
dasar Good Corporate Governance yang disusun oleh Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu
Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness atau
disingkat dengan “TARIF”. Adapun uraian mengenai asas-asas atau prinsip dasar
yang dipegang dalam corporate governance yakni sebagai berikut (Daniri, 2005):
1. Transparancy (Keterbukaan Informasi)
Suatu keterbukaan informasi yang tepat waktu dan akurat, baik dalam
proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi
material dan relevan mengenai tata kelola perusahaan.
2. Accountability (Akuntabilitas)
Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
Kewajiban untuk memilih Komisaris Independen dan Komite Audit
sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia, merupakan salah
satu implementasi prinsip ini.
3. Responsibility
Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam
pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan
perundangan yang berlaku.
4. Independency
Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari
pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada
tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan
keputusan yang obyektif.
5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran)
Yaitu perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder
yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Fairness diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan
terhadap praktek korporasi yang merugikan. Artinya fairness adalah jiwa
untuk memonitor dan menjamin perilaku yang adil di antara beragam
kepentingan dalam perusahaan.
Utama (2007) penerapan prinsip-prinsip dalam Corporate Goverance akan
memberikan manfaat:
1. Meminimalkan agency costs dengan mengontrol konflik kepentingan yang
mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen.
2. Meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para
penyedia modal.
3. Meningkatkan citra perusahaan.
4. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang
rendah.
5. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholders terhadap masa depan
perusahaan yang lebih baik.
Menurut Murhadi (2009) dalam menciptakan sebuah Good Corporate
Governance, sebuah perusahaan membutuhkan sebuah mekanisme atau cara yang
harus diterapkan dalam perusahaan tersebut, diantaranya Keberadaan Komisaris
Independen, Keberadaan Komite Audit, CEO duality, Top Share dan Koalisi
Pemegang Saham