Pengungkapan CSR (skripsi dan tesis)

Pengungkapan (disclosure) artinya tidak ditutupi atau tidak disembunyikan. Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan sosial dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim/laporan sementara, prospektus, pengumuman kepada bursa efek atau melalui media masa (Chariri dan Ghozali, 2007 dalam Adawiyah,2013). Menurut Effendi (2009) pengungkapan ada yang bersifat wajib (mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Ada dua hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan (external drivers) dan dari dalam perusahaan (internal drivers). Faktor pendorong dari luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari operasi perusahaan. Sedangkan faktor yang   berasal dari dalam perusahaan antara lain, nilai, kebijakan manajemen, strategi dan tujuan perusahaan. Di Indonesia praktek pengungkapan tanggung jawab sosial di atur dalam UU dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 Bab V Pasal 74 Tentang Pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Seperti yang dikutip dalam UU nomor 40 tahun 2007, yakni: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatiannya kepada praktik pengungkapan CSR perusahaan. Harapan dari pemerintah bahwa setiap unit usaha atau pelaku ekonomi yang bergerak  pada bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, selain meraka berupaya untuk kepentingan para investor dan hanya fokus pada pencapaian laba, mereka juga mempunyai kewajiban dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang diungkapakan dalam laporan tahunan perusahaan. Indikator yang digunakan dalam menilai pengungkapan CSR disclosure pada laporan tahunan perusahaan adalah indikator yang mengacu pada GRI (Global Reporting Initiatives) sebagai dasar sustainability reporting dengan cara membandingkan jumlah pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan total pengungkapan. Global Reporting Initiatives (GRI) merupakan sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org diakses pada 8 Maret 2018). Daftar pengungkapan sosial menurut standart GRI dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator utama yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial yang mencangkup praktik ketenaga kerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, serta tanggung jawab 27 atas produk. Untuk penilaian atas pengungkapan CSR itemitem yang akan diberikan skor akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI (Purnasiwi, 2011). Dalam penelitian ini menggunakan 6 indikator dengan sub total item pengungkapan mencapai 79 item, terdiri dari 9 item untuk indikator kinerja ekonomi, 30 item untuk indikator kinerja lingkungan, 14 item untuk indikator praktik tenaga kerja, 9 item untuk indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk. Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah pengungkapan merupakan hal yang wajib dilakukan di Indonesia setalah diberlakukannya UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Indikator yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pengungkapan sosial adalah indikator menurut Standart GRI