System Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Ada 3 sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak. 1) Official Assesment System Melalui sistem ini besarnya pajak ditentukan oleh fiskus dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP Rampung).Jadi, dapat diakatakan bahwa wajib pajak bersifat pasif. Tahapan-tahapan dalam menghitung dan memperhitungkan pajak yang terutang ditetapkan oleh fiskus yang terutang oleh SKP. Selanjutnya Wajib Pajak Baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP tersebut. Indonesia penuh menggunakan system ini pada kurun waktu awal kemerderkaan dengan mengadopsi atau tetap memberlakukan beberapa peraturan perpajakan buatan belanda hingga tahun 1967, ketika diperkenalkan sistem Menghitung Pajak Sendiri (MPS) dan Menghitung Pajak Orang Lain (MPO) yang oleh sebagian para ahli disebut dengan Semi Self Assesmen system. 2) Self Assesment System Sistem ini mulai diaplikasikan bersamaan dengan dengan reformasi perpajakan tahun 1983 setelah terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 1984. Dalam memori penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak. Selain itu, wajib pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar 23 sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengn fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. 3) Withholding Tax System Dengan sistem ini pemungutan dan pemotongan pajak dilakukan melalui pihak ketiga.Untuk waktu sekarang, sistem ini tercermin pada pelaksanaan pengenaan Pajak Penghsilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Contohnya adalah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak lain, atau pemungutan Pajak Penghasilan Pajak pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai. Apabila dicermati dengan seksama, ketiga system ini digunakan secara terintegrasi pada sistem pemungutan pajak di Indonesia.Self Assesment System berlaku ketika wajib pajak melaksanakan administrasi perpajakan yang menjadi kewajibannya (menghitung, memperhitungkan, dan menyetor pajak terutang).Pada saat yang bersamaan, jika posisi wajib pajak adalah pemungut atau pemotong karena berkedudukan sebagai pemberi kerja atau pihak yang berwenang memugut pajak, maka Whithholding Tax System juga digunakan. Sedangkan Official Assesment Sytem berlaku ketika fiskus melakukan  pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKP) atas laporan wajib pajak. 3. Pajak Dalam Perspektif Islam Dalam istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah atau bisa juga disebut dengan AlMaks, yang artinya “pemungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan muslim) kepada orangorang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di baitul maal.Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir). Sedangkan pajak menurut non islam adalah abadi, yaitu: a. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang di perlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebih. sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama. b. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari nonmuslim. Sebab Dharibah dipungut untuk