Siklus pengelolaan keuangan dan penganggaran desa merupakan
tanggung jawab dan tugas dari Kepala Desa, dan pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa. berikut ini tugas dalam proes pengelolaan
keuangan dan penganggaran di desa(Permendagri RI Nomor 113 Tahun
2014) :
1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa
dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
desa yang dipisahkan. Kepala Desa memiliki kewenangan yaitu:
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD).
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan
desa.
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam
APBDes.
e. dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.
2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu Kepala Desa
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa.
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.
e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB),
bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).
f. Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala
Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan
bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
3. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak
sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP
Nomor 47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak
terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas:
a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan
desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan.
d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam
buku pembantu kas kegiatan.
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa.
f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti
pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Bendahara Desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat
oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu
sekretaris desa. Bendahara desa memiliki tugas :
a. mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan
APBDesa.
b. Melakukan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku
kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
