Standar dalam Pemeriksaan Fraud (skripsi dan tesis)

Profesi auditor seringkali bekerja setengah hati di dalam menegaskan
tanggung jawabnya dalam mendeteksi fraud, hal ini dikarenakan tidak adanya
pedoman atau standar bagi auditor di dalam menjalankan tugasnya untuk
mendeteksi adanya fraud. Apalagi fraud yang terjadi adalah ulah dari pegawai
yang bekerja di suatu perusahaan tertentu, tentunya akan semakin rumit dalam
mendeteksi kecurangan (fraud) yang ditimbulkan karena pegawai biasanya
mengetahui sistem yang ada pada suatu perusahaan.
Beberapa standar telah dijadikan pedoman di dalam melakukan investigasi
terhadap fraud, dimana konteks yang mereka rujuk adalah investigasi atas fraud
yang dilakukan oleh pegawai di perusahaan.
K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett (2002), yang dikutip oleh
Tuanakotta (2007:52) merumuskan standar tersebut:
1. Seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui
(accepted best practices).
2. Kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian (due care)
sehingga bukti-bukti tadi dapat diterima di Pengadilan.
3. Pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi
dan di indeks, dan jejak audit tersedia.
4. Pastikan bahwa investigator mengerti hak-hak asasi pegawai dan
senantiasa menghormatinya.
5. Beban pembuktian ada yang menduga pegawainya melakukan
kecurangan, dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai
tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum
pidana.
6. Cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang
sangat kritis ditinjau dari segi waktu.
7. Liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi, termasuk
perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara, kontak
dengan pihak ketiga, pengamanan mengenai hal-hal yang bersifat
rahasia, ikuti tata cara atau protokol, dokumentasi dan
penyelenggaraan catatan, keterlibatan polisi, kewajiban hukum, dan
persyaratan mengenai pelaporan