World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan yang tidak dapat diterima dalam kesejahteraan manusia yang terdiri dari kekurangan fisiologis dan sosial. Kekurangan fisiologis seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar atau kebutuhan biologis, termasuk nutrisi yang tidak memadai, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal. Seseorang dapat dikatakan miskin jika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Faktor sosial memperluas konsep untuk memasukkan risiko, kerentanan, kurangnya kebebasan, ketidakberdayaan, dan kurangnya harga diri.
United National Development Program (UNDP) (1997) dalam laporan pembangunan manusia mengartikan kemiskinan dengan terbatasnya kesempatan dan pilihan yang paling mendasar bagi pembangunan manusia, yaitu untuk menjalani hidup yang panjang, sehat, kreatif dan untuk menikmati standar hidup yang layak, kebebasan, martabat, harga diri, dan rasa hormat orang lain. Kemiskinan tidak hanya mempunyai pendapatan rendah, tetapi juga mencerminkan kesehatan dan pendidikan yang buruk, kekurangan dalam pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan untuk melaksanakan hak asasi manusia dan politik serta tidak adanya martabat, kepercayaan diri dan harga diri.
Ravallion, (1992) menyebut kemiskinan dapat dikatakan ada dalam suatu masyarakat tertentu ketika satu atau lebih orang tidak mencapai tingkat kesejahteraan material yang dianggap merupakan minimum yang wajar menurut standar masyarakat tersebut. Amartya Sen (1987) dalam Haughton dan Khandker (2009), berpendapat bahwa kemiskinan berhubungan dengan kemampuan untuk berfungsi dalam masyarakat. Kemiskinan muncul ketika orang tidak memiliki kemampuan utama, sehingga memiliki pendapatan atau pendidikan yang tidak memadai, atau kesehatan yang buruk, atau ketidakamanan, atau kepercayaan diri yang rendah, atau rasa ketidakberdayaan, atau tidak adanya hak seperti kebebasan berbicara. Dalam perspektif ini, kemiskinan merupakan fenomena multidimensi yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik.
Narayan (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketiadaan aset dan kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, pendidikan, kemampuan berorganisasi, representasi dan akuntabilitas politik.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan atau mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Kebutuhan dasar yang dimaksud meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan atau kebutuhan pelayanan sosial.
Bappenas (2005) memandang kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya pangan, sandang, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan dan ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Pemenuhan kebutuhan makanan mengacu pada rekomendasi Widyakarya Nasional dan Gizi tahun 1978, yaitu kebutuhan energi minimum penduduk Indonesia sebesar 2.100 kilo kalori per orang per hari. Sedangkan kebutuhan bukan makanan mencakup kebutuhan perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi serta aneka barang dan jasa lainnya.