Pamuji et al. (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah:
- Pemahaman Perpajakan
Arikunto (2016) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (estimates), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Pemahaman Perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak dan dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya.
- Pengawasan
Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan Pengawasan untuk menganalisis kinerja Wajib Pajak, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan rencana. Pengawasan dalam konteks pajak, terdiri dari Intensifikasi dan Ekstensifikasi (Pamuji et al., 2014). Intesfikasi adalah memaksimalkan apa yang sudah ada yang berarti usaha menambah penerimaan pajak tanpa menambah objek pajak. Sementara Ekstensifikasi adalah menambah objek pajak yang berarti usaha menambah penerimaan pajak dengan menambah objek pajak yang sebelumnya tidak ada.
- Sosialisasi
Basalamah (2004:196) menjelaskan sosialisasi dapat diartikan sebagai suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif. Sehingga Sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan. Penelitian Wardani dan Wati (2018) menggunakan indikator penyelenggaraan sosialisasi, media sosialisasi dan manfaat sosialisasi untuk menghukur variabel sosialisasi dalam konteks peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Muniroh dan Azizi (2019) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:
- Pengetahuan Perpajakan
Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Aditra dkk, 2016). Pengetahuan perpajakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana wajib pajak Orang Pribadi atau Badan mengetahui kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam hal ini sejauh mana pengetahuan wajib pajak mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak yang diberlakukan untuk UMKM dengan omset atau pendapatan bruto tidak melebihi 4,8 Milyar Rupiah. Indikator dari pengetahuan pajak menurut Endrianto (2015) yaitu:
- a) Pengetuahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan
- b) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- c) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan
- Persepsi Keadilan Pajak
Persepsi keadilan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 didefinisikan sebagai suatu proses seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah informasi dari luar mengenai kesederhanaan, kemudahan, keadilan, dan penghapusan sanksi administrasi yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 (Bashori, 2014). Keadilan pajak merupakan suatu penilaian dari wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 terkait unsur-unsur pajak yang adil dengan ditetapkan dan dilaksanakannya PP Nomor 46 Tahun 2013. Apakah unsur-unsur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 memberikan rasa keadilan atau sebaliknya (Muniroh dan Azizi, 2019).
Berutu dan Harjo (2012) dalam penelitiannya menggunakan 5 dimensi yang mengukur keadilan pajak yaitu (1) keadilan umum dan distribusi beban pajak (general fairness and distribution of the tax burden), membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh dan distribusi beban pajak yang merata dan adil, (2) timbal balik pemerintah (exchange with the government), membahas tentang timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) Ketentuan-ketentuan khusus (special provisions), membahas tentang ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) Struktur tarif pajak (preferred tax-rate structure), membahas tentang tarif pajak progresif/flat/proporsional yang lebih disukai masyarakat, (5) kepentingan pribadi (self-interest), membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (tax evasion).
- Kebutuhan Permodalan dan Kredit
Kebutuhan modal sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha. Kebutuhan permodalan menjadi salah satu masalah mendasar UMKM dalam menjalankan usahannya, dengan terbatasnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari Lembaga Keuangan Perbankan (Maratis, 2014). Keterbatasan modal tersebut akan mempengaruhi kinerja UMKM yaitu menurunnya jumlah produksi dan penjualan maka menyebabkan berkurangnya pula jumlah penghasilan atau pendapatan yang diperoleh.
Bagi UMKM kredit dirasa penting untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang diperlukan guna meningkatkan kinerja usahannya. Namun, pengajuan kredit yang relatif besar mensyaratkan adanya NPWP sebagai salah satu prosedur pengajuan kredit. Maka pemilik UMKM diharuskan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan mendaftar dikantor pelayanan pajak untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan demikian wajib pajak yang berNPWP wajib menyetorkan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pajak PP Nomor 46 Tahun 2013.
Penelitian ini akan menggabungkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan penelitian Pamuji et al. (2014) dan Muniroh dan Azizi (2019). Kedua penelitian memiliki kesamaan faktor yang diteliti yaitu pengetahuan dan pemahaman pajak UMKM, namun juga memiliki perbedaan faktor yang diteliti. Oleh karena itu fakor –faktor yang memepegaruhi kepatuhan pajak UMKM yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Pemahaman Perpajakan (2) Pengawasan (3) Sosialisasi (4) Persepsi Keadilan Pajak (5) Kebutuhan Permodalan dan Kredit