Menurut Brotodiharjo (2012:53) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Maka, Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
Menurut Rahayu (2013: 138) Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam hal melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 51
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan
- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jngka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
Berdasarkan penjelasan beberapa pengertian kepatuhan Wajib Pajak maka penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap dimana Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakanannya sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- Jenis-jenis kepatuhan pajak
Jenis-jenis kepatuhan pajak menurut Rahayu (2013:138), adalah:
- Kepatuhan Formal
Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP adalah sebagai berikut:
- Kewajiban untuk mendaftarkan diri Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pembertitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Kewajiban membayar atau menyetor pajak Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- Kewajiban menaati pemeriksaan pajak Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
- Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip withholding system
- Kepatuhan Material.
Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Suandy Erly (2014: 120) disebutkan bahwa: “Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”