Agency Theory

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual
antara principals dan agens. Pihak principals adalah pihak yang memberikan
mandat kepada pihak lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama
principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Smith,
1984).
Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar agency
theory, diakui atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah
keagenan. Teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia
menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian
hubungan antara prinsipal dan agen.
Setiawan (2012) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen
merupakan satu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen-
komitmen kebijakan publik. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik bahwa
pengertian akuntabilitas sebagai kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk meminta
pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mengandung arti bahwa dalam
pengelolaan pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teori keagenan)
antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Di
pandang dari sudut pandang teori keagenan diatas. Hubungan antara masyarakat
dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat
adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen, Prinsipal memberikan wewenang
pengaturan kepada agen, dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam
bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang
yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal
(Santoso dan Pambelum, 2008).
Agen merupakan penerima tanggung jawab dan principle ialah pemberi
tanggung jawab. Teori keagenan (agency theory) dibangun sebagai upaya untuk
memahami dan memecahkan masalah-masalah yang muncul manakala ada
ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Untuk itu, konsep
pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan menggunakan agency theory
dimana dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban
pihak pemegang amanah dalam hal ini pemerintah (agent) yang selalu
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan
segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak
pemberi amanah dalam hal ini masyarakat