Audit tenuremerupakan lamanya waktu dalam hubungan auditor dengan klien, hubungan tersebut dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang diaudit oleh auditor tersebut (Johnson et al., 2002)(Angela dkk, 2019:229).Di Indonesia peraturan pembatasan pemberian jasa audit, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/PJOK.03/2017 menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh oleh seorang Akuntan Publik (AP) paling lama 3 tahun buku berturut-turutdan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku.Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 sudah tidak membatasi masa pemberian jasa audit oleh KAP dan untuk akuntan publik diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku.
