Komisi Pemilihan Umum(KPU) berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Provinsi bertugas untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat provinsi, sedangkan untuk kabupaten/kota akan ada KPU Kabupaten/Kota. Para anggota KPU harus tidak ada unsur partai politik, sehingga diharapkan saat pelaksanaan tugasnya KPU dapat bekerja secara independen dan non-partisan. Hal ini bertujuan demi terwujudnya pemilu yang adil, jujur, dan berazaskan demokrasi.
Di dalam pelaksanaan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan. PPK dan PPS berperan di dalam membantu KPU Kabupaten/Kota di dalam mempersiapkan segala keperluan pelaksanaan Pemilu serta membantu di dalam pelaksanaannya. PPK dan PPS memiliki peran penting di dalam kesuksesan Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal ini dikarenakan PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk lebih dapat menjangkau seluruh masyarakat yang terdapat di suatu Kabupaten/Kota, yang mana masyarakat tersebut tersebar di berbagai wilayah atau kecamatan, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut serta di dalam Pemilu. PPS membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dapat membantu PPS dalam melakukan coklit di lapangan berdasarkan data yang sudah diterima dari KPU melalui PPK. Selain itu, PPS pun akan membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang memiliki peran dalam membantu PPS dalam pelaksanaan tugas pada saat penyelenggaraan Pemilu.
Peran dan Fungsi dari KPU Kabupaten/Kota sendiri dapat dilihat secara jelas pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu. Adapun tahapan-tahapan Pemilu tersebut adalah sebagai berikut:
- Proses Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
- Proses Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu
- Proses Penetapan Daerah Pemilihan (DP) dan Jumlah Kursi
- Proses Pelaksanaan Pengajuan, Pemeriksaan, dan Penetapan Calon
- Proses Pelaksanaan Kampanye Pemilu
- Proses Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara
- Proses Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu.
Dari tujuh tahapan Pemilu tersebut, peneliti bermaksud mengambil dua tahapan Pemilu saja untuk dibahas secara mendalam. Hal ini dikarenakan dua tahapan tersebut paling banyak mengalami permasalahan di dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yang lalu. Seperti yang diungkapkan Mohammad Najib[1], permasalahan pertama yang cukup serius adalah berkaitan dengan pendataan jumlah pemilih. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 19 ayat 1 PP No 6 Tahun 2005 “Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan”. Tetapi daftar itu tidak serta merta bisa digunakan, melainkan harus divalidasi dan ditambah oleh daftar pemilih tambahan. Dan dalam bukunya Mohammad Najb pun menambahkan, melakukan validasi juga bukan permasalahan yang mudah dipecahkan. Hal ini berkaitan dengan sistem kependudukan yang ada di Indonesia yang amsih belum bagus. Misalnya saja, masih ada penduduk yang ber-KTP ganda, bahkan ada pula penduduk yang memiliki KTP lebih dari satu.