Teori Akuntansi Positif (Positive accounting Theory)

Menurut Hery (2009) teori akuntansi positif adalah teori yang
menyediakan seperangkat prinsip atau konsep yang luas untuk menjelaskan dan
memberi jawaban terhadap praktik akuntansi yang berlaku serta memprediksi
fenomena yang terjadi. Teori akuntansi positif berupaya untuk menjelaskan
sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan pengetahuan
akuntansi serta kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi
yang tidak pasti di masa datang (Hery, 2009).
Teori akuntansi positif menjelaskan dan memprediksi sebab dan akibat
yang terjadi jika manajer menentukan pilihan tertentu (Chariri dan Ghozali, 2003).
Teori akuntansi positif juga menyatakan bahwa individu selalu bertindak karena
motivasi pribadi dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.
Menurut Watts dan Zimmerman (1986) teori akuntansi positif berhubungan erat
dengan teori agensi bahwa penjelasan dan prediksi dalam teori akuntansi positif
didasarkan pada proses kontrak atau hubungan keagenan antara manajer dengan
stakeholder seperti investor, kreditur, auditor, pihak pengelola pasar modal, dan
pemerintah.
Menurut Watts dan Zimmerman (1986), ada tiga hipotesis yang dapat
digunakan untuk memprediksi motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba
dalam teori akuntansi positif, yaitu :
1. Hipotesis Rencana Bonus (Bonus Plan Hypothesis)
Hipotesis rencana bonus ini mengasumsikan bahwa perusahaan yang
menerapkan rencana bonus akan cenderung menggunakan metode-metode
akuntansi yang termotivasi untuk menaikkan laba dengan cara mengakui laba
yang seharusnya menjadi bagian laba dimasa mendatang, malah diakui
menjadi laba pada tahun berjalan.
2. Hipotesis Perjanjian Liabilitas (Debt Covenant Hypothesis)
Hipotesis perjanjian liabilitas ini terkait dengan syarat-syarat dan
kesepakatan yang harus dipenuhi sebuah perusahaan ketika melakukan
perjanjian liabilitas. Sebagian perjanjian liabilitas memiliki persyaratan
tertentu yang harus dipenuhi peminjamnya selama masa perjanjian
berlangsung. Apabila kesepakatan dalam perjanjian ini diingkari, perjanjian
liabilitas tersebut bisa memberikan penalti, seperti pembatasan dividen atau
tambahan pinjaman. Hipotesis ini juga menyatakan apabila perusahaan mulai
mendekati suatu pelanggaran terhadap perjanjian liabilitas, maka perusahaan
tersebut akan berusaha menghindari pelanggaran dengan cara memilih metode
akuntansi yang dapat meningkatkan laba periode berjalan.
3. Hipotesis Biaya Politik (Political Cost Hypothesis)
Hipotesis biaya politik ini menyatakan bahwa semakin besar laba yang
diperoleh oleh peusahaan, maka semakin besar biaya politis akibat naiknya
tekanan politis yang dihadapi oleh perusahaan sehingga perusahaan akan
cenderung untuk menggunakan pilihan-pilihan akuntansi yang dapat
mengurangi laba, karena perusahan dengan tingkat laba yang tinggi dinilai
akan mendapat perhatian yang luas dari kalangan konsumen dan media yang
nantinya juga menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga akan
menyebabkan biaya politis. Penyebab meningkatnya biaya politis adalah
karena muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi dan
berbagai macam tuntutan lain