Menurut Burkhardt Krems, ilmu pengetahuan-perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi, dan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:79 1. Teori Perundang-undangan (gesetzgebungstheorie), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertianpengertian dan bersifat kognitif; dan 2. Ilmu perundang-undangan (gesetzgebungslehre), yang berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normative. Menurut Peter Noll, ilmu pengetahuan perundang-undangan (gesetzgebungslehre) sebagai ilmu yang memberikan tutunan, ilmu yang menggariskan ketentuan normative. Pengembangan dan pemantapan metoda perundang-undangan merupakan bagian dari ilmu hukum.Dan meskipun tidak secara tegas menyebutkan sebagai bagian dari ilmu hukum yang interdisipliner, gesetzgebungslehre merupakan suatu disiplin hukum (juristische disziplin) dalam arti ilmu pengetahuan yang ditekuni dan kegiatan yang digeluti oleh para ahli hukum.80 Apabila menurut Noll gesetzgebungslehre adalah suatu disiplin yuridik maka menurut Krems gesetzgebungwissenschaft tidak dapat dikatakan sepenuhnya disiplin yuridik. Pendapat Krems tersebut didukung oleh van der Velden. Menurut van der Velden bahwa tempat atau posisi ilmu pengetahuan yang “baru” tersebut tidak tersendiri dalam arti disiplin yang mandiri melainkan tetapa merupakan bagian dari ilmu hukum, bukan merupakan bagian dari ilmu social seperti sosiologi atau ilmu politik.81 Berbeda dengan pendapat Krems dan van der Velden, Peter Noll beranggapan bahwa ilmu perundang-undangan yang kita bahas merupakan suatu disiplin yuridik. Ilmu ini meneliti isi dan bentuk norma hukum dengan tujuan mengembangkan criteria, arah dan petunjuk bagi pembentukan norma yang rasional. Masalah pokok yang diteliti adalah bagaimana hukum melalui perundang-undangan dapat dibentuk secara optimal sedangkan titik tolaknya ialah bagaimana memperoleh jawaban agar keadaan social melalui norma perundangundangan dapat dipengaruhi sesuai arah yang ditetapkan.82 Burkhardt Krems membagi ilmu perundang-undangan menjadi 3 (tiga) sub bagian yaitu:83 1. Proses Perundang-undangan (gesetzgebungverfahren); 2. Metoda Perundang-undangan (gesetzgebungmethode)
3. Teknik Perundag-undangan (gesetzgebungtechnik).
Proses perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian seperti tingkatan persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Namun dari berbagai tingkatan proses perundangundangan yang perlu dihayati dengan baik oleh seorang ahli perancangan perundang-undangan ialah tingkat persiapan dan tingkat penetapannya. Dalam tingkat persiapan yang biasanya masih dalam tarah penegasan dan taraf penyusunan naskah akademik maka seorang perancang peraturan perundangundangan memerlukan pengetahuan yang memadai tentang keadaan social, budaya ekonomi dan politik. Dalam proses penetapan peraturan perundangundangan diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata kerja yang digariskan dalam sistema tata pemerintahan yang berlaku. 84 Metode peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjabarkan inti dari suatu peaturan perundang-undangan.Inti dari peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencapai tujuan tertentu baik itu mengarahkan, menertibkan, mempengaruhi melalui norma yang ditujukan bagi warga negara. Metodologi perundang-undangan sebagai ilmu tentang pembentukan isi norma hukum yang teratur untuk dapat mencapai sasarannya.85 Apabila metode peraturan perundang-undangan menggambarkan isi norma hukum dari suatu peraturan perundang-undangan maka teknik peraturan perundang-undangan memiliki keterkaitan dengan teks norma itu sendiri diantaranya penggunaan sistematika yang baku bagi penuangan ketentuanketentuan, adanya definisi atau batasan pengertian untuk menghindarkan salah tafsir atau multitafsir, menghindarkan penggunaan kata yang bermakna ganda (ambigu) dan sebagainya