. .
Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma hukum yang berlaku keluar dan bersifat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum Menurut S.J. Fockema Andrea dalam bukunya rechtsgeleerd handwoordenbock bahwa perundang-undangan atau legislation/wetgeving/gezetgebung mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses mebentuk peraturanperaturan negara baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah; perundangundangan adalah segala peraturan-peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.88 Menurut Solly Lubis, Peraturan perundangan berarti “peraturan mengenai cara pembuatan peraturan negara”. Sedangkan jika yang dimaksud dalam “peraturan yang dilahirkan dari perundang-undangan” cukup dengan menyebut “peraturan saja”.Adapaun yang dimaksud dengan “peraturan negara” adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi baik dalam pengertian lembaga atau pejabat tertentu. Peraturan dimaksud meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Instruksi. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.89 Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indarti, bahwa pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum; 2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan; 3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkrit tertentu; 4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanja, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan wet in materiil zin, atau sering juga disebut dengan algemene verbindende vorrschrift yang meliputi antara lain de supranationale algemeen verbindende vooschrift,wet, AMvb, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeingen, de provinciale staten verordeningen. Menurut A. Hamid S Attamimi, peraturan perundang-undnagan adalah peraturan negara, di tingkat pusat dan di tingkat daerah yang dibentuk berdasar kewenangan perundang-undangan baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi. 91 Menurut padangan Jimly Asshiddiqie pengertian peraturan perundangundangan adalah:92 “….. keseluruhan susunan hirarkis peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah, yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun yang melibatkan peran pemerintah karena kedudukan politiknya dalam melaksanakan produk legislative yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatannya masing-masing.” Untuk menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas dapat menggunakan tiga landasan dalam menyusun undang-undang yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis. Ketiga landasan tersebut penting agar undang-undang yang dibentuk memiliki kaidah secara hukum berlaku efektif dan diterima masyarakat serta dapat berlaku untuk jangka waktu yang panjang.93 . Penggunaan ketiga landasan tidak hanya untuk undang-undang namun juga digunakan terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah.Maksud dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang ke bawah yaitu semua produk hukum yang melibatkan peran lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah ataupun melibatkan pemerintah karena kedudukan politiknya dalam rangka melaksanakan produk legislative yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan rakyat bersama-sama dengan pemerintah menurut tingkatnya masing-masing.94Termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah karena yang terlibat dalam pembentukan peraturan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga daerah yang bersumber dari otonomi, jauh lebih luas atau penuh dibandingkan dengan yang bersumber dari tugas pembantuan.Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, baik mengenai substansi maupun cara-cara menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut.95 Sementara di bidang tugas pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintahan, melainkan terbatas mengenai cara-cara menyelenggarakan urusan yang memerlukan bantuan. Dalam hal ini daerah memiliki kebebasan sepenuhnya mengatur cara melaksanakan tugas pembantuan. Selain itu Perda juga bisa mengatur penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.96 Untuk menjabarkan Perda yang telah ditetapkan Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan terhadap Perda.Pada tingkat provinsi maka hubungan antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Daerah Provinsi sesuai tingkatan dan lingkup muatannya, dapat dianalogikan dengan hubungan antara Peraturan Presiden dengan UndangUndang