Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh kostitusi atau UndangUndang Dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Sehingga karena dicantumkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar, maka ia menjadi bagian dari konstitusi sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya.33Artinya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak kostitusional merupakan titik tolak adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara. Sehingga untuk dapat menjamin adanya hak-hak konstitusional tersebut maka hak konstitusional yang merupakan bagian dari konstitusi ini harus dilindungi keberadaannya. Mengenai perlindungan terhadap hak-hak konstitusional, sejarah mencatat bahwa perlindungan hak-hak konstitusional tidak lepas dari tradisi pemikiran atau doktrin barat tentang hak-hak individu (individual rights).34 Akan tetapi tidak tepat apabila pemikiran mengenai hak-hak individu (yang kemudian berevolusi menjadi hak-hak asasi manusia) merupakan produk peradaban barat. Dalam doktrin barat, hak-hak individu ini dikonsepsikan sebagai hak-hak alamiah (natural rights), sementara doktrin mengenai hak-hak alamiah itu sendiri merupakan bagian dari doktrin hukum alam (natural law).35 Dalam perkembangannya, evolusi mengenaihak-hak alamiah yang (yang kemudian dikenal sebagai HAM) menjadi hak-hak konstitusional, dimana perlindungan terhadap hak-hak tersebut secara mutlak di jamin oleh konstitusi. Selanjutnya, para ahli berpendapat bahwa perumusan mengenai konsep hak asasi manusia dimulai pada abad ke-17 sekalipun mereka mengakui bahwa pemasalahan mengenai hak-hak asasi manusia telah dimulai pada abad ke-13. Kemudian hal serupa berbarengan dengan ditandatanganinya Magna Carta oleh Raja John Lackland pada Tahun 1215, menyatakan bahwa Raja tunduk pada dan terikat oleh hak tertentu dan terikat oleh hukum dan bahwa raja tidak boleh menahan atau memenjarakan orang secara sewenang-wenang. Akan tetapi banyak pertanyaan mengenai isi Magna Charta terhadap sejarah hak asasi manusia dimana dikawatirkan hal tersebut hanya mencerminkan pergulatan kekuasaan antara raja dan para bangsawan. Namun, sebagaimana dikatakan oleh para pendukungnya, dengan dibatasinya kekuasaan raja, Magna Charta merupakan langkah penting pertama bagi perkembangan ideolog hak-hak individu, juga kontribusinya terhadapa hak untuk diadili oleh juri (right to a jury trial), pembentukan habeas corpus, dan right to due process of law. 36 Sehingga, berkaitan dengan doktrin hak-hak alamiah, maka Magna Carta-lah yang merupakan dokumen pertama yang menjalankan doktrin mengenai hak-hak alamiah itu ke dalam kenyataan praktik. Durga Das Basu mengatakan bahwa; “The doctrine of natural rights thus passed in to realm of practical reality whe an absolute monarch himself (King John) was made to acknowledge that there were certain rights of the subjects which could not be violated event by a sovereign in whom all powers legally vested.”37 Selanjutnya, untuk memaknai hak-hak alamiah, Thomas Hobbes menyatakan bahwa setiap individu manusia memiliki hak alamiah (jus natural) yaitu kebebasan (liberty) untuk menggunakan kekuatannya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri, guna mempertahankan sifat hakikinya, yaitu kehidupannya. Sedangkan, kebebasan (liberty) adalah tidak adanya halangan external. Namun, dalam keadaan alami (in the state of nature) manusia yang satu memandang manusia lain sebagai ancaman sehingga mereka senantiasa berada dalam suasana perang satu dengan yang lain sepanjang waktu. Untuk menghentikan “perang” itu maka menurut Hobbes, adalah rasional jika kemudian para individu itu membuat kontrak untuk mendirikan suatu pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa yang diberikan kekuasaan absolute karena hanya kekuasaan absolutelah yang memadai untuk menyelesaikan pertikaian antar individu; atau, jika tidak, masyarakat akan bubar karena konflik dan, sebagai akibatnya, kehidupan bersama pun akan terancam Sementara itu, berkenaan dengan rumusan hah-hak alamiah maka John Locke lebih rinci yang disebut hak-hak alamiah itu sebagai hak untuk hidup, kebebasan dan milik: “Man being born … With a title to perfect freedom and an uncontrolled enjoyment of all the rights and privilages of the law of Nature, equally with any other man, or number of men in the world, hath by nature a power not only to preserve his property- that is, his life, liberty, and estate against the injuries and ettemps of other man, but tu judge of and punish the breaches of that law in others, as he is persuaded the offence deserves, even with death itself, in crimes whwre the heinousness of the fact, in his opinion, requires it.” 39 Menurut Locke, dalam keadaan alam (in the state of nature) manusia diatur oleh hukum alam (law of nature). Namun demi mewujudkan suasana baik dan aman maka ia dan manusia-manusia lainnya mengadakan kontrak sosial membentuk suatu masyarakat politik (political society) untuk mempertahankan kehidupan, kebebasan dan milik mereka. Disinilah Locke menunjukkan perbedaan antara pendapatnya dengan Hobbes namun mereka berangkat dari ajaran yang sama. Menurut Locke cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak alamiah manusia bukan dengan adanya suatu pemerintahan yang absolut tetapi dengan membatasi kekuasaan pemerintah itu: “And hence it is evident that absolute monarchy, which by some men is counted the only government in the world, is indeed inconsistent with civil society, and so can be no form of civil government at all.”40 Dengan demikian manfaat ajaran Locke adalah, ia tidak saja berhenti sebatas pada apa penentangannya terhadap kekuasaan pemerintah (executive power) yang sewenang-wenang, tetapi juga terhadap pembuat undang-undang (legislative power) yang sewenang-wenang dengan esensi bahwa tidak boleh bertentangan dengan hak alamia (yang telah berevolusi memjadi hak konstitusional) meskipun ia memposisikan pembentuk undang-undang sebagai kekuasaan tertinggi dalam masyarakat (the supreme power). Perkembangan selanjutnya adalah setelah berakhirnya Perang Dunia II, maka mulailah muncul gagasan tentang hak-hak alamiah dan menjadi perhatian internasional yang diwujudkan dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Diketahui bahwa sejak saat ditandatanganinya piagam PBB yang kemudian diikuti dengan pembentukan komisi PBB tentang Hak Asasi Manusia (1946), maka istila HAM (human right) menjadi populer mengantikan istilah hak alamiah. Tutuan pembentukan komisi tersebut adalah untuk secara tegas menjadikan pemajuan serta mendorong ke arah penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan mendasar manusia tanpa diskriminasi sebagai tujuannya Dimasukannya HAM kedalam kostitusi tertulis berarti memberi status kepada hak-hak itu sebagai hak-hak konstitusional.42 Konstitusi adalah hukum dasar atau hukum fundamental (fundamental law) dengan esensi bahwa hak-hak kostitusional itu pun mendapatkan kedudukan sebagai hak fundamental. Implikasinya ialah, hakhak kontitusional itu adalah hak-hak fundamental dan konstitusi adalah hukum dasar (fundamental) sehingga setiap tindakan negara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat konstitusi (atau hak fundamental) itu harus dibatalkan oleh pengadilan karena bertentangan atau tidak sesuai dengan hakikat kostitusi sebagai hukum dasar (fundamental).43 Berdasarkan pemaparan teori atau doktrin hak kostitusional diatas maka dapat dipahami bahwa timbulnya perjuangan untuk mewujudkan hak konstitusional sebagai hak fundamental adalah merupakan hasil perjuangan seluruh warga negara dengan tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Sehingga implikasi dari teori ini adalah untuk menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang secara mutlak, dijamin dan dilindungi oleh pemerintah terhadap pelanggaran hak-hak kostitusional.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah