Struktur kepemilikan saham adalah proporsi antarakepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan publik. Struktur kepemilikan merupakan suatu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengurangi konflik.
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum pada Pasal 2 ayat 1, dalam rangka penataan struktur kepemilikan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:a)Kategori pemegang saham; danb)Keterkaitan antar pemegang saham.Penelitian ini memproksikan struktur kepemilikan dengan 3 variabel yaitu:
1.Kepemilikan ManajerialKepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen meliputi direksi dan komisaris yang secara aktif ikut serta dalam pengambilan keputusan manajemen. Kepemilikan manajerial bertujuan untuk mengawasi perilaku manajer, sehingga dapat mengurangi biaya pengawasan atau biaya keagenan.
2.Kepemilikan InstitusionalKepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, perbankan maupun kepemilikan perusahaan lain. Menurut Wiranata & Nugrahanti (2013) menyatakan bahwa “Kepemilikan institusional pada umumnya memiliki proporsi kepemilikan dalam jumlah yang besar sehingga proses monitoring terhadap manajer menjadi lebih baik. Tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer”.
3.Kepemilikan PublikDalam pencapaian tujuan suatu perusahaan maka perusahaan tersebut membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Sumber pendanaan yang dapat diperoleh oleh perusahaan salah satunya dengan cara menjual saham kepada publik atau masyarakat melalui pasar modal. Kepemilikan publik merupakan prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat