Teori Yang Mendukung Pungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Resmi (2017: 5) Berikut ini beberapa teori yang mendukung hak
negara untuk memungut pajak dari rakyat.
1. Teori Asuransi
Teori ini mengemukakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang
dan segala kepentinganya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan
harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan),
untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran
premi. Sementara hubungan negara dengan rakyatnya, pajak ini yang
dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh
masing-masing individu/wajib pajak orang pribadi. Meskipun teori ini
hanya sekedar untuk memberi dasar hukum kepada pemungu pajak,
beberapa pakar menantangnya. Mereka berpendapat bahwa perbandingan
antara lajak dan perusahaan asuransi tidak tepat karena: 1) jika timbul
kerugian, tidak ada pengganti secara langsung dari negara dan 2) antara
pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak
terdapat hubungan langsung.
2. Teori Kepentingan
Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian dari beban pajak
yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus
didasarkan oleh kepentingan masing-masing orang dalam tugas
pemerintah, tergolong perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta
bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang
dikenakan oleh negara dibebankan kepada mereka.
3. Teori Gaya Pikul
Teori ini mengemukakan bahwa dasar keadilan pemungutan pajak
terletak pada jasa yang telah diberikan oleh negara kepada warganya,
merupakan perlindungan jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan
tersebut, diperlukan biaya biaya yang harus dipakai oleh segenap orang
yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini
menekankan pada asas keadilan, bahwasanya pajak harus sama berat
untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan
dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan
seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi,
gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan
sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak. Sebagai
contoh, Tuan Akbar (tidak kawin) dan Tuan Hakim (kawin, anak 2-K/2)
mempunyai penghasilan yang sama. Beban pajak untuk Tuan Akbar lebih
besar daripada Tuan Hakim karena gata pikul (pengeluaran/pembelanjaan)
Tuan Akbar lebih kecil daripada Tuan Hakim.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (teori Bakti)
Berlawanan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak
mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan warganya, teori ini
mendasarkan pada paham Organisce Staatsleer. Paham ini mengajarkan
bahwa karena sifat suatu negara, timbul hak mutlak untuk memungut
pajak. Orang-orang tidaklah berdiri sendiri, dengan tidak adanya
persekutuan tidak akan ada individu. Oleh karena itu, persekutuan (yang
menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya,
setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk
membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam benti pembayaran
pajak.
5. Teori Asas Gaya Beli
Teori ini tidak mempermasalahkan awal mula negara memungut
pajak, tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik
itu sebagai dasar keadilan. Menurut teori fungsi pemungutan pajak
disamakan dengan pompa, merupakan mengambil gaya beli dari rumah
tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menuangkan
kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup
masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.
Teori Asas Gaya Beli mengajarkan bahwa penyelenggaraan
kepentingan masyarakat yang bisa dianggap sebagai dasar keadilan
pemungutan pajak.