Pajak menurut P.J.A.Adriani dalam Waluyo (2011:2) yang telah
diterjemahkan oleh R. Santoso Brotoso Brotodihardjo (1991:2):
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan,dengan tidak
mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang
menyelenggarakan pemerintahan”
Dalam pengartian diatas lebih memfokuskan pada fungsi budgeter dari
pajak, sedangkan pajak mempunyai fungsi lainya seperti fungsi mengatur. Ada
beberapa kutipan pengertian pajak yang disebutkan oleh para ahli lainya dalam
resmi (2014:1) adalah sebagai berikut :
1. Rochmat Soemitro,”Pajak adalah iuran kepada negara berdasarkan
undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan untuk
pengeluaran umum.”
2. Menurut S.I Djajadiningrat.”pajak sebagai suatu kewajiban
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan
suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang
diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jada
timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara
umum
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat
pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diambil oleh pemberintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
dimana dari pemasukkanya masih terdapat surplus, dipergunakan
untuk membiayai public invesment.
