Pengurang PPh Badan yang Terutang (skripsi dan tesis)

1. PPh Pasal 22
Pajak Penghasilan Pasal 22, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal
22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; instansi atau lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan badan
pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor
atau kegiatan usaha di bidang lain.
Pajak Penghasilan Pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui
pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya,
pemotong/pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah
dipotong/dipungut (Siti Resmi, 2017:273).
2. PPh Pasal 23
Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang
pribadi maupun badan) maupun bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam
bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, meliputi
dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan
sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu
(Supramono dan Damayanti, 2018).
3. PPh Pasal 24
Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau
dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari
luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang
atas seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam negeri (Waluyo, 2016).
4. PPh Pasal 25
Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus
dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Pajak
Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.
Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk
meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.