Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (skripsi dan tesis)

Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tertentu. Sedangkan Menurut
Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pusat dan
daerah pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah, selanjutnya
disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan”. Dan Undang Undang
Nomor 28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pendapatan asli daerah yaitu sumber
keuangan daerah yang di gali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari
hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang
dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak
daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan
kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan daerah sebagai
perwujudan asas desentralisasi (Yani, 2009).
Dari pendapat pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa
pendapatan asli daerah adalah hak hak pendapatan daerah yang di gali dari pajak
daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain
pendapatan asli daerah yang dipisahkan.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Yani (2009: 52), sumber
pendapatan asli daerah terdiri dari 4 jenis, yaitu :
1. Pajak Daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan Undang Undang yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan
daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Pajak daerah dibagi menjadi pajak daerah tingkat 1 pajak provinsi
dan pajak daerah tingkat 2 pajak kabupaten/kota.
2. Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran
atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana tau diberikan
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang peribadi atau badan. Retribusi
daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah untuk meratakan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat sebagaimana halnya pajak daerah. Subjek retribusi daerah
digolongkan menjadi 3 yaitu, retribusi umum, retribusi jasa usaha dan retribusi
perizinan tertentu.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan
kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika atas pengelolaan tersebut
memperoleh laba, dimana laba tersebut dimasukkan sebagai salah satu sumber
pendapatan asli daerah.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
mencakup : a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/badan usaha milik daerah (BUMD). b) Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/badan usaha milik negara (BUMN). c) Bagian laba
atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha
masyarakat.
4. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah lain lain PAD yang sah
merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan. Jenis jenis lain lain
pendapatan daerah yang sah terdiri dari : a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga. d) Penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah. e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa dan/atau jasa oleh daerah. f)
Penerimaan dari keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. h) Pendapatan
denda pajak. i) Pendapatan denda retribusi. j) Pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan. k) Pendapatan dari pengembalian. l) Fasilitas social dan fasilitas umum.
m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. n) Pendapatan dari
angsuran/cicilan penjualan