Kebijakan Fiskal (skripsi dan tesis)

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan
dan pengeluaran pemerintah. Adapun pemahaman lain dari kebijakan fiscal (fiscal
policy) adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan
perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian (Rahayu, 2010).
Tujuan kebijakan fiskal Menurut John F. Due (1968), yaitu : 1) Untuk
meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki
keadaan ekonomi. 2) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran
atau mengusahakan kesempatan kerja, dan. 3) menjaga kesetabilan harga-harga secara
umum, khususnya mengatasi inflasi. Dengan kata lain, kebijakan fiskal mengusahakan
peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
dengan cara menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah (Rahayu, 2010).
Tujuan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) merupakan upaya
untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja
bagi masyarakat akan menimbulkan tidak tercapainya target pendapatan nasional dan
menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Disamping itu, bila
pengangguran semakin besar, dikhawatirkan akan berdampak negative terhadap
kehidupan masyarakat karena timbulnya gejolak social seperti tindakan kejahatan dan
bahkan kerusuhan sosial (Rahayu, 2010).
Menurut Rahayu (2010), pada dasarnya kebijakan fiskal terbagi menjadi dua
yaitu: Pertama kebijakan fiskal ekspansif (exspansionary fiscal policy), yaitu kebijakan
ini menaikan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak net, Kebijakan ini untuk
meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan fiscal ekspansif dilakukan pada saat
perekonomian mengalami resesi/depresi dan pengangguran yang tinggi. Kedua
kebijakan fiskal kontraktif, yaitu suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara
dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli
masyarakat dan mengatasi inflasi.
Secara teoretis dikenal empat jenis kebijakan fiskal (Rahayu, 2010) yaitu: 1)
pembiayaan fungsional (the functional finance) berdasarkan konsef pembiayaan
fungsional ini pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. 2)
pendekatan anggaran terkendali (the managed budget approach) pengeluaran
pemerintah, penarikan pajak dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan
ekonomi. 3) stabilitas anggaran (the stabilizing budget) stabilitas anggaran disebut
stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam
politik fiscal. Penyesuaian penerimaan dan pengeluaran secara otomatis terjadi dengan
sendirinya dan langsung menstabilkan perekonomian sedemikian rupa tanpa harus ada
ikut campur pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. 4)
pendekatan anggaran belanja berimbang (balance budget approach) menekankan
kepada keharusan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
Peran kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proposisi
yang menyatakan bahwa dengan menetapkan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib
pajak, akan meningkatkan pendapatan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah
menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
pendapatan masyarakat karena meningkatnya produksi rasional yang didorong oleh
pemerintah (Sudirman, 2011). Dimana saat pemerintah merubah tarif pajak akan
mempengaruhi pendapatan wajib pajak kemudian mempengaruhi konsumsi para wajib
pajak dan akan mempengaruhi pendapatan nasional.
Kebijakan Fiskal Mempengaruhi Permintaan Agregat Perubahan-perubahan
dalam pembelanjaan negara ketika mengubah jumlah uang yang beredar atau tingkat
pajak, pemerintah mengubah kurva permintaan agregat dengan mempengaruhi
keputusan belanja perusahaan atau rumah tangga. Sebaliknya ketika mengubah belanja
barang dan jasanya sendiri pemerintah mengubah kurva permintaan agregat secara
langsung (Mankiw, 2014). Dimana dicontohkan dapartemen pertahanan melakukan
pemesanan senilai US$ 20 miliar kepada Buildit, perusahaan konstruksi lokal untuk
membangun markas tentara baru. Pesanan ini meningkatkan permintaan output yang
diproduksi oleh Buildit yang menyebabkan perusahaan itu memperkerjakan lebih
banyak pegawai dan meningkatkan produksi. Karena Buildit adalah bagian dari
perekonomian, kenaikan permintaan konstruksi berarti kenaikan jumlah total
permintaan barang dan jasa pada setiap harga. Akibatnya kurva permintaan agregat
bergerak kekanan (Mankiw, 2014). Efek penggandaan (multi plier effect) pergeseran
tambahan pada permintaan agregat yang muncul ketika kebijakan fiscal ekspansif
meningkatkan pendapatan yang menyebabkan kenaikan belanja konsumen. : dampak
langsung dari kenaikan permintaan pemerintah adalah bertambahnya pekerjaan dan
keuntungan building. Kemudian ketika para pekerja melihat upah lebih tinggi dan
pemilik perusahaan melihat keuntungan lebih tinggi, mereka merespon kenaikan
pendapatan ini dengan meningkatkan belanja konsumen mereka sendiri (Mankiw,
2014).
Kebijakan fiskal ekspansif dapat digunakan untuk meningkatkan PDB rill dan
mengurangi pengangguran saat resesi, kebijakan fiskal yang kontraksi dapat digunakan
juga jika perekonomian sedang panas (overheating) untuk mengurangi PDB rill dan
menjaga atau memantau inflasi (Karim, 2010). Menurut Karim (2010), penggunaan
kebijakan fiscal dibatasi oleh lambannya proses legeslatif yang berarti adalah sulit
untuk mengambil tindakan kebijakan fiskal secara cepat, perekonomian mungkin dapat
diuntungkan dengan rangsangan fiskal saat ini tetapi akan memakan waktu lama bagi
anggota DPR untuk beraksi. Pada saat tindakan itu diambil, perekonomian mungkin
membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya.
Kompetisi Fiskal (Fiscal Competition) Pemerintah daerah dalam mengelola
kebijakan anggarannya, di mana daerah diberi kewenangan dalam mengelola kebijakan
anggaran daerah sehingga memungkinkan terjadinya interaksi kebijakan fiskal antar
daerah (Solihin, 2007). Fenomena interaksi kebijakan fiskal antar daerah pada akhirnya
menimbulkan kompetisi fiskal antar daerah. Interaksi kebijakan fiskal daerah biasa
terjadi pada daerah yang memiliki faktor kedekatan secara geografis dengan daerah
lain ataupun terdapat kemiripan struktur perekonomian antar daerah (Rosen, 1993).
Fiscal competition didefinisikan sebagai persaingan kebijakan antar pemerintahan
dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan di masing-masing daerah
pemerintahan. Fiscal competition ini terjadi pada ranah kebijakan publik menyangkut
aspek pengeluaran/ belanja dan pendapatan/ perpajakan pemerintah (Ogawa, 2010).
Lebih jauh kebijakan/ strategi masing-masing pemerintah daerah dengan tujuan untuk
meningkatkan kemandirian daerah telah menimbulkan kompetisi dalam konteks
kebijakan fiskal (fiscal competition) antar daerah. Akibat dari persaingan kebijakan
fiskal (fiscal competition) tersebut mendorong perubahan/ pergerakan dari faktor
produksi, seperti pergerakan migrasi penduduk ataupun pergerakan arus investasi/
modal, dari daerah satu ke daerah lain. sehingga memungkinkan terjadinya interaksi
kebijakan fiskal antar daerah. Interaksi tersebut dapat terjadi mengingat faktor produksi
seperti modal, tenaga kerja, barang dan jasa, dapat berpindah tanpa ada halangan.
Perpindahan faktor produksi tersebut mengikuti pola intensif dan disintensif dari
kebijakan pemerintah (Alves, 2005).
Kebijakan pemerintah daerah yang bersifat disintensif bagi faktor produksi,
memungkinkan faktor produksi tersebut berpindah ke daerah lain. Demikian pula
sebaliknya, jika kebijakan pemerintah daerah bersifat intensif, maka akan mendorong
faktor produksi untuk masuk ke daerah tersebut. Salah satu instrumen yang digunakan
di dalam kompetisi fiskal adalah kebijakan anggaran. Dalam konteks kompetisi fiskal,
masing-masing daerah menggunakan instrumen kebijakan anggaran melalui
pengeluaran pemerintah dan pajak daerah. Semakin ekspansif suatu kebijakan
anggaran pemerintah daerah akan menyebabkan semakin banyak faktor produksi
masuk ke daerah tersebut. Dengan demikian perekonomian suatu daerah akan
meningkat seiring dengan meningkatnya faktor produksi yang masuk (Bucovetsky,
2005). Menurut Breton (1996), kompetisi pemerintah dapat terjadi pada seluruh tingkat
pemerintahan. Kompetisi tersebut bisa saja terjadi antar pemerintahan negara ataupun
antar pemerintah daerah. Lebih jauh dalam model persaingan tersebut tiap-tiap
pemerintah daerah selalu berusaha untuk memaksimalkan strategi/ kebijakan diantara
keterbatasan (constraint).
Tingkat persaingan antar pemerintah tersebut dibatasi dengan asumsi bahwa
tiap-tiap pemerintah memiliki derajat kekuatan seimbang (tidak timpang) Expenditure
competition adalah bentuk persaingan antar pemerintah dalam hal pengeluaran
pemerintah dengan tujuan untuk memperebutkan faktor produksi. Semakin banyak
faktor produksi masuk suatu daerah menyebabkan pertumbuhan perekonomian
semakin cepat dan tinggi, dan secara otomatis pendapatan pemerintah daerah juga akan
meningkat seiring dengan hal tersebut.
Dalam model tax competition masing-masing daerah akan saling bersaing
dengan daerah lainnya. Sedangkan dalam model tax coordination masing-masing
daerah justru bekerja sama dalam merumuskan kebijakan perpajakan untuk
menghasilkan sebuah formulasi perpajakan yang saling menuntungkan. Menurut
Justmant (2001), kompetisi fiskal bidang perpajakan (tax competition) dapat
menyebabkan terjadinya kerusakan (destructive competition). Destructive competition
terjadi apabila ke dua daerah terlalu berlarut-larut dalam persaingan, sehingga game
dari ke dua daerah tersebut adalah penetapan pajak yang terlalu rendah. Implikasi dari
persaingan berlarut-larut tersebut adalah daerah akan kekurangan sumber pembiayaan
yang berasal dari sektor pajak, sehingga berdampak pada kesulitan pemenuhan
kebutuhan suatu daerah.