Perbedaan Permanen (skripsi dan tesis)

Perbedaan Permanen yang terjadi karena perbedaan peraturan yang
berhubungan dengan penghasilan dan biaya menurut ketentuan perundang
undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan (Agoes dan Trisnawati,
2010: 238). Misalnya bunga obligasi dan bunga deposito diakui sebagai pendapatan
perusahaan menurut standar akuntansi namun tidak diakui di fiskal (ketentuan
perpajakan). Menurut Persada (2010) perbedaan permanen sebagai indikator book
tax differences didapat dari laporan keuangan pada bagian rekonsiliasi fiskal dan
dibagi dengan total aktiva.
Perbedaan permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan
perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut
standar akuntansi keuangan tanpa ada koreksi di kemudian hari (Gunadi, 2009:
311). Perbedaan positif terjadi karena ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh
ketentuan perpajakan dan relief pajak, sedangkan perbedaan negatif terjadi karena
adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui ketentuan fiskal
berbeda dengan standar akuntansi (Gunadi, 2009: 311).
Dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan perpajakan bahwa ada penghasilan bukan objek pajak, sedangkan
penghasilan yang bukan objek pajak tadi, diakui oleh komersial sebagai
penghasilan. Dan sama hal nya dengan biaya, dalam ketentuan perpajakan ada biaya
yang tidak dapat sebagai pengurang, sedangkan menurut komersial biaya yang
tidak diakui di perpajakan, diakui sebagai biaya dan dapat menjadi pengurang.
Perbedaan permanen yang terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan
biaya adalah sebagai berikut;
a) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (Waluyo, 2012: 284-287)
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat yang
dibentuk secara sah;
2. Warisan
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib
pajak atau pemerintah
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna dan asuransi beasiswa
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, firma dan
kongsi.
b). Perbedaan yang terdapat dalam pasal ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun
2008 Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Perlakuan sama juga dengan
penghasilan yang bukan objek pajak, Jika terdapat pengeluaran diakui
sebagai biaya di laporan keuangan komersial namun tidak diakui di
perpajakan maka harus koreksi positif untuk memperoleh laba fiskal
(Waluyo, 2012: 284-287). Berikut pengeluaran yang tidak dapat dibebankan
sebagai biaya menurut perpajakan yaitu;
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen,
termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada
pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit,
sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan
perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang
diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham
atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan
untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan
atau amortisasi.
c). Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa
tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal
4 ayat (2) UU PPh (Resmi, 2017:395)