Perbedaan permanen disebabkan oleh pengaturan yang berbeda
terkait dengan pengakuan penghasilan dan biaya antara Standar akuntansi
Keuangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
Jadi dapat dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan
objek pajak, sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui
sebagai penghasilan. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa biaya sesuai
ketentuan perundang-undangan perpajakan termasuk biaya fiskal yang
tidak boleh dikurangkan, sedangkan menurut komersial biaya tersebut
diperhitungkan sebagai biaya. Pada umumnya perbedaan permanen yang
terjadi akibat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya terdapat pada:
a) Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) Undang-Undang
Pajak Penghasilan berkenaan dengan penghasilan yang bukan
merupakan objek pajak. Jadi, setiap penghasilan yang termasuk
dalam pasal ini harus dikeluarkan dari laporan laba rugi komersial
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut ini beberapa contoh
penghasilan yang bukan merupakan objek pajak:
1. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima badan amil zakat
yang dibentuk secara sah;
2. Warisan;
3. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau
kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
4. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,
asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
5. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
6. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan,
firma dan kongsi.
b) Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU No. 36 Tahun 2008
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)
Undang-undang Pajak Penghasilan berkenaan dengan pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Seperti halnya dengan
perlakuan terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,
jika terdapat pengeluaran yang tidak boleh dikurangkan dalam sebagai
biaya dalam laporan laba rugi komersial maka harus dikeluarkan
untuk memperoleh laba fiskal. Berikut beberapa contoh pengeluaran
yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya:
1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti
dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi
kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi
pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan
piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang
menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan
pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan;
5. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang
saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Pajak penghasilan;
7. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun
tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan
melalui penyusutan atau amortisasi.
c) Pasal 18
Perbedaan yang tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak
Penghasilan berkenaan dengan kewenangan Menteri Keuangan/
Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur keperluan penghitungan
pajak. Beberapa contoh kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan mengenai besarnya
perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan
penghitungan pajak;
2. Kewenangan untuk menetapkan saat diperolehnya dividen oleh
wajib pajak luar negeri, atas penyertaan modal pada badan usaha di
luar negeri;
3. Kewenangan untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan
pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk
menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang
mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya.
Perbedaan permanen dapat memengaruhi salah satu dari laporan
keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan
akuntansi keuangan, maupun laporan keuangan untuk kepentingan
perpajakan, tetapi tidak kedua-duanya (Zain, 2008: 231)
Perbedaan permanen terjadi jika perbedaan laba fiskal dan laba
komersial tahunan tidak akan terpulihkan dikemudian hari sehingga juga
terjadi perbedaan laba fiskal dan laba komrsial total. Perbedaan
permanen dapat positif (apabila laba komersial lebih besar dari laba
fiskal) atau negatif (apabila laba komersial lebih kecil dari laba fiskal).
Karena dilihat dari sisi akuntansi maka peristilahan positif/negatif
merupakan kebalikan dari istilah koreksi positif/negatif untuk tujuan
pajak. Untuk penghitungan penghasilan kena pajak beda pengaturan yang
menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar dari laba komersial secara
administrasi pajak disebut koreksi positif, sebaliknya beda pengaturan
yang menyebabkan laba fiskal lebih kecil dari laba komersial disebut
koreksi negatif (Gunandi, 2013: 140). Beberapa contoh Perbedaan
permanen sebagai berikut:
1. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan sedangkan
menurut ketentuan PPh bukan penghasilan. Misalnya deviden (berasal
dari cadangan laba ditahan) yang diterima oleh Perseroan Terbatas
sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar 25%
atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di
Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan bagian dari total penghasilan
sedangkan menurut ketentuan PPh karena telah dikenakan PPh yang
brsifat final maka dipisahkan (tidak perlu digabung) dari penghasilan
lainnya dalam menghitung PPh yang terutang. Misalnya penghasilan
bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah dipotong PPh Final
20% oleh bank.
3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya) sedangkan
menurut Pasal 9 (1) UUPPh tidak terdapat dibebankan, misalnya:
Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang
bukan objek pajak atau dikenakan pajak final.
Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.
Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.
Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan
karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya biaya
entertaiment, penghapusan piutang dan biaya promosi yang tanpa
daftar nominatif, serta sumbangan bencana
alam/litbang/infrastruktur sosial/fasilitas pendidikan/pembinaan
olah raga yang melebihi 5% dari laba fiskal tahun lalu atau
menyababkan rugi fiskal tahun berjalan.
4. Kerugian penjualan aset yang tidak digunakan untuk mndapatkan ,
menagih dan memelihara penghasilan kena pajak, rugi selisih kurs
dari kegiatan yang bersifat spekulatif.
5. Deviden saham, deviden terselubung dan deviden antar perusahaan
dengan pemilikan saham dibawah 25%.
6. Pemberian fasilitas pajak, misalnya investment allowance, kredit
investasi, dan pembebasan pajak atau pajak DPT, apabila WP
menghitung PPh teoretis atas laba komersial.
7. Biaya –biaya yang melebihi harga pasar wajar antar pihak yang
mempunyai hubungan istimewa, dan koreksi-koreksi karena transaksi
antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
8. Segala sumbangan (selain diatas), bantuan dan hibah kepada pihakpihak yang mempunyai hubungan istimewa.
9. Pembentukan dan pemupukan dana cadangan yang tidak
diperbolehkan, antisipasi kerugian/penurunan nilai aset (asset
impairmen), dan penyisihan lainnya.
10. Penilaian aset tetap menurut metode revaluasian tiap akhir tahun
untuk akuntansi komersial (untuk fiskal dipakai metode biaya), tanpa
diakuinya penurunan nilai revaluasian untuk perpajakan walaupun
mengenakan PPh atas sisa nilai lebih revaluasi.
11. Laba-rugi selisih kurs valas yang berasal dari kegiatan usaha atau
yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha yang dikenakan pajak
final atau bukan merupakan objek pajak.
12. Biaya-biaya untuk keperluan pemegang saham, dsb
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah