Pengertian Pencucian Uang (skripsi dan tesis)

Istilah pencucian uang (money laundering) telah dikenal
sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini
dilakukan oleh organisasi kejahatan ”mafia” melalui pembelian
perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang
kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat
pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis illegal seperti
perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.
Dalam Black’s Law Dictionary, MoneyLaundering
diartikan sebagai berikut:
“Term used to describe investment or other transfer of
money flowing from racketeering, drug transactions, and
other illegal sources into legitimate channels so that its
orignal source can be traced.”
Lahirnya rezim hukum internasional anti pencucian uang
ditandai dengan dikeluarkannya The United Nation Convention
Against Illicit Trafficin Narcotics, Drugs and Psychotrophic
Substances of 1988 (Konvensi Wina 1988) yang dipandang
sebagai tonggak sejarah dan titik puncak dari perhatian masyarakat

internasional terhadap pencucian uang.
Dalam The United Nation
Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and
Psychotrophic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di
Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan
Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika),
istilah Money Laundering diartikan dalam Pasal 3 ayat (1) b
sebagai:
“The conversion or transfer of property, knowing that
such property is derived from any serious (indictable)
offence or offences, for the purpose of concealing or
disguising the illicit of the property o rofassisting any
person who is involved in the commussion of such an
offence or offence to evade the legal consequences of
hisaction; or the conceal mentor disguise of the true
nature, source, location, disposition, movement, rights
with respect to, or ownership of property, knowing that
such property is derived from a serious (indictable)
offence or offences or from anact of participation in such
an offence or offences.”