Tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang
transparan, organisasi yang akuntabel serta tata kelola perusahaan yang
semakin bagus semakin memaksa perusahaan untuk memberikan
informasi mengenai aktivitas sosialnya (Anggraini, 2006). WBCSD (The
World Business Council for Sustainable Development) mendefinisikan
CSR sebagai :
“…CSR is the continuing commitment by business to behave ethically and
contribute to economic development while improving the quality of life of
the workforce and their families as well as of the local community and
society at large.” CSR merupakan komitmen untuk memberikan kontribusi bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan
karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat untuk meningkatkan
kualitas kehidupan. Standar pengungkapan tanggung jawab sosial di
Indonesia merujuk pada standar yang dikembangkan oleh GRI (Global
Reporting Initiatives).
Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar
pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan
tujuan meningkatkan kualitas dan pemanfaatan sustainability reporting.
GRI adalah sebuah jaringan berbasis organisasi yang telah mempelopori
perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan
keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan
dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). GRI
merupakan salah satu dari lembaga yang serius menangani permasalahan
yang berhubungan dengan sustainability. Indikator kinerja GRI yaitu :
a) Indikator kinerja ekonomi
b) Indikator kinerja lingkungan
c) Indikator kinerja sosial. Indikator ini meliputi : indikator praktek tenaga
kerja dan pekerjaan yang layak, indikator hak asasi manusia, indikator
kemasyarakatan dan indikator tanggung jawab produk.
Sementara GRI (2013) membagi pengungkapan CSR dalam enam
dimensi, yaitu ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi
manusia, kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Informasi yang
diungkapkan dalam laporan tahunan dikelompokkan menjadi dua, yaitu
pengungkapan wajib (mandatory disclosure) yangmerupakan
pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan)
dan pengungkapan sukarela (voluntary disclosure), merupakan
pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan sehingga perusahaan
bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat
mendukung dalam mengambil keputusan.
