Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri
perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan
masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian
hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha, bukan dari
kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian,
kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin, karena konsumen hanya
menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha (Abdul kadir,
1992:.42). Menurut Mariam Darus Badrulzaman (1981:69), perjanjian baku
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
a. Isinya ditetapkan sepihak oleh pihak yang posisinya lebih kuat.
b. Masyarakat dalam hal ini debitur, sama sekali tidak ikut bersama-sama
menentukan isi perjanjian.
c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima perjanjian itu.
d. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.
Dalam praktek penunjukan subdistibutor oleh distributor produk FMCG,
distributor memiliki posisi yang lebih kuat dibanding dengan sub distributor.
Pada umumnya distributor sudah menyiapkan klausula-klausula dalam
perjanjian penunjukan tersebut. Menurut penulis masih perlu dilakukan kajian
lebih mendalam terkait pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian baku
selalu berat sebelah dan lebih menguntungkan pihak yang menyiapkan
perjanjian. Klausul-klausul dalam perjanjian baku sangat dimungkinkan tidak
berat sebelah mengingat adanya ketentuan mengenai isi perjanjian yag diatur
dalam Pasal 1339 KUH Perdata dan juga beberapa pasal terkait perlindungan
konsumen dalam UUPK. Lebih lanjut hal ini akan dibahas secara detail dalam
bagian pembahasan penulisan ini.
