Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) (skripsi dan tesis)

Di dalam kehidupan lalu lintas hukum ada kemungkinan bentuk perbuatan
tidak atau belum tercakup di dalam peraturan perundang-undangan. Namun
tumbuh karena dinamika dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal demikian
Notaris berperan mencarikan bentuk perjanjian yang paling sesuai untuk
peristiwa hukum tersebut dengan tetap mengacu pada unsur perjanjian dan
syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dimaksud diantaranya perjanjian
pengikatan jual beli, perjanjian jaminan fidusia dan perjanjian sewa-beli.
Bentuk-bentuk perjanjian tersebut digolongkan pada perjanjian tidak bernama
(Salim, 2006:4) yang maksudnya adalah perjanjian-perjanjian yang walaupun
mempunyai nama tetapi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) digolongkan pada perjanjian
bantuan. Perjanjian bantuan adalah suatu perjanjian pendahuluan yang
mendasarkan pada kebebasan berkontrak dan asas-asas perjanjian lainnya,
seperti konsensualisme, kekuatan mengikat serta keseimbangan terutama
karena belum dapat dilakukan perjanjian yang hendak dituju oleh para pihak.
Pasal 1458 KUH Perdata pada dasarnya merupakan landasan dari PPJB.
Adapun isi ketentuan Pasal 1458 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:
“jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya
orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya,
meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.
Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa jual beli sudah dianggap terjadi
sepanjang para pihak telah sepakat terhadap semua persyaratan jual belinya,
meskipun kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban
pembeli untuk membayar harga barang belum dilaksanakan.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli mengandung janji-janji yang harus
dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat
melakukan perjanjian pokoknya. Persyaratan tersebut dapat bersifat beragam,
misalnya karena belum lunas dibayar seluruh harga jual belinya, atau sertifikat
tanah haknya sedang dalam penyelesaian balik nama pada instansi yang
berwenang sedangkan calon penjual dan calon pembeli sudah setuju melakukan
transaksi jual beli. Herlien Budiono (2002:54-55) secara spesifik memberikan
batasan mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai berikut :
“Perjanjian Pengikatan Jual Beli adalah perjanjian bantuan yang berfungsi
sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya bebas. Pada umumnya
suatu PPJB mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dahulu
oleh salah satu pihak atau para pihak sebelum dapat dilakukannya
perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir dari para pihak”.
Perjanjian pengikatan jual beli merupakan bentuk perjanjian untuk sementara
mengatasi keadaan menantikan dipenuhinya syarat perjanjian pokoknya, yaitu
jual beli dihadapan pejabat yang berwenang. Syarat-syarat dan ketentuanketentuan di dalamnya adalah hal yang subyektif sesuai dengan keinginan para
pihak yang harus dijaga oleh Notaris agar tidak melanggar undang-undang serta
menjamin kepentingan dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
Disinilah peran Notaris “menciptakan” dalam menemukan suatu bentuk akta
yang dapat menampung kebutuhan masyarakat (Saputro, 2008:79-81).
Dalam kaitannya dengan perjanjian antara distributor dengan sub
distributor produk FMCG, Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini dimungkinkan
dimanfaatkan dalam proses penunjukan sub distributor oleh distributor. Seperti
telah disebutkan sebelumnya bahwa peran sub distributor bukan bertindak atas
nama prinsipal atau distributor, tetapi bertindak atas nama sub distributor
sendiri. Hal tersebut membawa dampak terjadinya proses jual beli produk
antara distributor dengan sub distributor sebelum sub distributor memasarkan
produk-produk di wilayah yang telah ditentukan.