Pihak-Pihak Dalam Perjanjian. (skripsi dan tesis)

Pengertian tentang pihak-pihak dalam perjanjian di sini adalah tentang
siapa-siapa yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut Pasal 1315 KUH
Perdata, disebutkan :
“Pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri”.
Asas tersebut dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. Mengikatkan diri,
ditujukan pada memikul kewajiban-kewajiban atau menyanggupi melakukan
sesuatu, sedangkan minta ditetapkannya suatu janji, ditujukan pada
memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu. Memang sudah
semestinya, perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian, hanya
mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak
mengikat orang-orang lain.
Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
antara para pihak yang membuatnya. Orang-orang lain adalah pihak ketiga yang
tidak mempunyai sangkut-paut dengan perjanjian tersebut. Kalau seseorang
ingin mengikatkan diri dengan orang lain, harus ada kuasa yang diberikan oleh
orang tersebut. Namun, kalau akan dikuasakan kepada orang lain, yang
selanjutnya mengikatkan orang itu pada seorang lain lagi, maka orang tersebut
tidak bertindak atas nama diri sendiri, tetapi atas nama orang lain, yaitu si
pemberi kuasa. Yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat atas nama
orang lain, adalah orang tersebut dan bukan orang itu sendiri.
Dalam konteks pembahasan perjanjian antara distributor dan sub
distributor produk FMCG, yang menjadi para pihak adalah distributor yang
diwakili pimpinan tertingginya dan sub distributor yang juga diwakili oleh
pimpinan tertingginya. Hal tersebut dapat dilihat lebih detail dalam analisis
yang akan dilakukan lebih lanjut dalam pembahasan terhadap dokumen kontrak
antara distributor dan sub distributor produk FMCG.