Asas konsensualisme (skripsi dan tesis)

Asas konsensualisme ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat
(1) KUH Perdata. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa
perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup
dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua
belah pihak (Salim, 2003:10; Sunaryati, 1994:10). Hal ini berarti bahwa
dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan
kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut
sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak
untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme mempunyai
hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas
kekuatan mengikat yang ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.
Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1)
KUH Perdata, terlihat pada istilah “kesepakatan” dimana menurut asas
ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini
yang ditekankan adalah adanya persesuaian kehendak (meeting of mind)
sebagai inti dari hukum kontrak (Hernoko, 2008:106). Asas
konsensualisme merupakan ruh dari perjanjian. Hal ini tersimpul dari
kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat
perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang
sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (wilsgebreke)
yang mempengaruhi timbulnya perjanjian (Hernoko, 2008:111). Dengan
demikian, asas konsensualisme yang tersimpul dari ketentuan Pasal
1320 angka 1 (tentang kesepakatan atau toestemming), yang
menyatakan bahwa perjanjian itu telah lahir dengan adanya kata
sepakat, hendaknya juga tidak diinterpretasi semata-mata secara
gramatikal. Pemahaman asas konsesualisme yang menekankan pada
“sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang
berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi
komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang
beriktikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya
perbuatan”, sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam
berkontrak itu adalah para “gentleman”, maka akan terwujud juga
“gentleman agreement” diantara para pihak. Apabila kata sepakat yang
diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya,
dalam arti terjadi cacat kehendak, maka dalam hal ini akan mengancam
eksistensi kontrak itu sendiri. Pada akhirnya, pemahaman terhadap asas
konsensualisme tidak terpaku sekedar mendasarkan pada kata sepakat
saja, tetapi syarat-syarat lain dalam Pasal 1320 KUH Perdata dianggap
telah terpenuhi, sehingga kontrak tersebut menjadi sah.