Jenis Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Menurut Philipus M. Hadjon ada, dua macam perlindungan hukum, yaitu
perlindungan hukum preventif dan represif.
1. Perlindungan hukum preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan
perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau
perselisihan.
Perlindungan yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah
yang didasarkan kepada kebebasan bertindak,karena adanya perlindungan
hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam
mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.
Ada beberapa alasan warganegara harus mendapat perlindungan hukum dari
pemerintah yaitu: pertama, karena dalam berbagai hal warganegara dan badan
hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah. Oleh karena
itu warganegara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan
hukum, terutama untuk kepastian hukum dan jaminan keamanan, yang
merupakan faktor penentu bagi kehidupan dunia usaha; kedua, hubungan
antara pemerintah dengan warganegara tidak berjalan dalam posisi sejajar,
warganegara sebagai pihak yang lebih lemah dibandingkan pemerintah;
ketiga, berbagai perselisihan warganegara dengan pemerintah itu berkenaan
dengan keputusan, sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dapat
melakukan intervensi terhadap kehidupan warganegara.
2. Perlindungan hukum represif, adalah perlindungan hukum yang mengabdi
kepada kekuasaan represif dan kepada tata tertib sosial yang represif.
Kekuasaan yang memerintah adalah represif, dikatakan kurang
memperhatikan kepentingan-kepentingan rakyat yang diperintahkan apabila ia
cenderung untuk tidak mempedulikan kepentingan-kepentingan tersebut atau
menolak legitimasinya.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) dalam Pasal 106 mengatur:
1. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. Jaminan hari tua
b. Jaminan kesehatan
c. Jaminan kecelakaan kerja
d. Jaminan kematian, dan
e. Bantuan hukum
2. Perlindungan berupa jaminan haritua, jaminan kesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada
ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai sistem
jaminan sosial nasional.