Teori Impor (skripsi dan tesis)

Kebijakan Subtitusi Impor
Kebijakan subtitusi impor merupakan kebijakan memproduksi barangbarang yang diimpor. Tujuannya adalah penghematan devisa. Di Indonesia,
pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah subtitusi impor. Jika
tahap subtitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya
menempuh strategi promosi ekspor (Minarsih, 2011).
Proteksi dalam impor (Amir.MS, 2003) :
1) Terdapat 3 jenis sistem tarif :
a) Tarif Tunggal (Single Column Tarif)
Tarif tunggal adalah suatu tarif satu jenis komoditi yang
besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari
negara mana saja tanpa terkecuali.
b) Tarif Umum/Konvensional (General/Conventional Tarif)
Yang dimaksud dengan tarif umum adalah satu tarif untuk
satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu
negara dengan negara lain.
c) Tarif Preferensi (Preferential Tarif)
Tarif preferensi ini merupakan salah satu tarif
pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud
dengan tarif preferensi adalah tarif GATT yang persentasinya
diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi
nol persen yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi
yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya
hubungan khusus antarnegara pengimpor dengan negara
pengekspor.
2) Kendala Non-Tarif
a) Anti-Dumping (Countervailing Duties)
Anti-Dumping atau Countervailing Duties ini merupakan
bea yang dipungut oleh negara pengimpor atas komoditi yang
terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara pengekspor.
b) Pajak Impor
Pajak impor adalah pajak yang dipungut atas komoditi
impor disamping bea-masuk. Dengan berlakunya UndangUndang pajak yang baru setiap barang impor dikenakan PPN
(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%.
c) Ijin Impor dan Alokasi Devisa
Ijin impor dan alokasi devisa yaitu apabila pemerintah
secara umum melarang impor kecuali bagi mereka yang
memperoleh ijin impor dan sekaligus memberikan jatah
(alokasi) devisa untuk membiayai impor itu.
d) Kontraksi Rupiah dan Mempengaruhi Harga Impor
Yang dimaksud kontraksi rupiah adalah tindakan bank
yang mengetatkan kredit impor dengan cara memaksa importir
menyetor deposito untuk pembukaan L/C. Dengan demikian di
satu pihak bank menyedot uang dalam peredaran melalui impor
dan di lain pihak kalkulasi impor menjadi lebih mahal karena
bunga dan peredaran (turn-over) menjadi lambat. Dengan
sendirinya barang impor sulit bersaing dengan produksi lokal.
e) Approved Traders (Importer)
Approved Traders adalah pemerintah dengan sadar
membatasi importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum,
mutu, harga dan distribusi komoditi tersebut secara langsung
dapat dikendalikan pemerintah. Hal tersebut merupakan tarif
awal dari timbulnya monopoli atau oligopoly dalam impor
komoditi tertentu.
f) Pengaturan Teknisi dan Administratif
Yang dimaksud dengan pengaturan teknisi dan
administratif yakni memberikan peraturan serta prosedur yang
rumit serta memakan waktu yang lama. Misalnya dengan
menerapkan ketentuan sertifikat.
g) Pengadaan Pemerintah dan Penunjukan PPN (Government
Procurement and State Trading)
Pengadaan Pemerintah merupakan pembelian impor yang
dipooling oleh pemerintah serta penunjukan PPN dan BUMN
dalam melaksanakan impor dan angkutan barang impor.
h) Impor-Quota
Impor quota merupakan pembatasan yang ditetapkan
negara pengimpor atas jenis dan jumlah dari suatu komoditi
yang boleh diimpor dari suatu negara lain.