Proses pemberdayaan pada dasarnya adalah internalisasi nilai-nilai eksternal terhadap
seseorang atau kelompok. Kekuatan proses internalisasi ini tidak sama bagi setiap orang.
Proses belajar mengajar yang tidak mampu membangkitkan motivasi tidak akan terjadi
internalisasi nilai-nilai. Pendidikan yang ditujukan kepada pengusaha warung PKL makanan
sebagai peserta pelatihan membuat seseorang menjadi tertantang untuk maju. Keinginan
untuk mewujudkan pemberdayaan kesadaran pedagang, tentang mutu dan jaminan mutu
produk makanan semakin menjadi acuan, diisyaratkan dengan proses belajar secara terus
menerus.
Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah,
dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan
pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (UU no 20 Tahun 2008).
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah
sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasar sehingga
memiliki kebebasan (freedom), dalam hal ini bukan berarti bebas mengemukakan pendapat,
melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau
sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan
memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses
pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya. Pemberdayaan dilihat dari
tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 1997: 210-224) adalah sebuah proses
dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan, dan
mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupan. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan,
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan dan kehidupan orang lain yang
menjadi keahliannya (Pearsons, et al, 1994).
Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu
yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan
atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya,
memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian,
berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan.
Sonnet dan Cabh (1972) menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa
faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik,
ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihanpelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional (Suharto, 1997).
Parsons et al, (1994:106) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk
pada sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual kemudian
berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar, keadaan psikologis yang
ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain,
pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan
politisasi orang-orang lemah, kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang
lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih
menekan. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan yang
menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan
kemampuan kultural dan politis.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dicapai melalui penerapan
pendekatan pemberdayaan yang disingkat 5P (Suharto, 1997: 218-219) yaitu:
1. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari
sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat,
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam
memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Pemberdayaan harus mampu
menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang
menunjang kemandiriannya.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak
tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang
antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap
kelompok lemah. Pemberdayaan diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi
dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Ponyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupan. Pemberdayaan harus mampu menyokong
masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan
terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan
distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus
mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang
memperoleh kesempatan usaha.
