Kebijakan hutang merupakan salah satu bagian dari kebijakan
pendanaan. Kebijakan hutang merupakan keputusan yang sangat
penting dalam perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang
diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber
pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk
membiayai aktivitas operasional perusahaan (Phitaloka, 2009). Selain
itu kebijakan hutang perusahaan juga berfungsi sebagai mekanisme
yang dilakukan dalam pengelolaan perusahaan.
Dalam (Riyanto, 1997) keputusan pembiayaan atau pendanaan
perusahaan akan dapat di pengaruhi struktur modal perusahaan.
Sumber pendanaan dapat diperoleh dari modal internal dan modal
ekternal. Modal internal berasal dari laba ditahan, sedangkan modal
eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik,
peserta atau pengambil bagian didalam perusahaan. Modal yang
berasal dari kreditur adalah merupakan hutang perusahaan.Modal ini
sering disebut dengan pembelanjaan asing/hutang.
Keputusan pembiayaan melalui hutang mempunyai batasan
sampai seberapa besar dapat digali. Biasanya ada standar rasio tertentu
untuk menentukan rasio hutang yang tidak boleh dilampaui. Jika rasio
hutang melewati standar ini, maka biaya akan meningkat dengan cepat,
dan hal tersebut akan mempengaruhi struktur modal. Salah satu rasio
tersebut adalah LDE (Long Term Debt Ratio) yang menunjukan sejauh
mana hutang dapat ditutupi oleh modal perusahaan atau berapa porsi
hutang harus lebih kecil dari modal. Perusahaan yang menggunakan
semakin banyak hutang maka akan meningkatkan bunga dan pokok
pinjaman yang harus dibayar. Hal ini memperbesar kemungkinan
perusahaan menghadapi default, yaitu tidak dapat memenuhi
kewajiban pembayaran hutang pada waktunya akibat kewajiban yang
semakin besar (Pithaloka, 2009).
Dari sudut pasar pemegang hutang jangka panjang, resiko
hutang lebih kecil dibanding dengan saham biasa atau saham
preferen.Walaupun begitu, hutang dianggap mempunyai keunggulan
terbatas dipandang dari segi laba, dan dianggap lemah dipandang dari
segi pengendalian. Hal tersebut dapat dijelaskan oleh Weston dan
copeland (1997) dalam Pithaloka (2009), sebagai berikut :
1) Dari segi resiko, hutang dipandang lebih menguntungkan
dibanding saham biasa atau saham preferen karena hutang
memberi prioritas dalam hal pendapatan dan juga dalam likuidasi.
Hutang juga memiliki masa jatuh tempo yang pasti dan dilindungi
oleh akad (covenants) dalam indenture.
2) Dari segi laba, para pemegang obligasi memiliki hasil
pengembalian yang tetap, kecuali dalam kasus obligasi pendapatan
(income) atau surat hutang dengan suku bunga mengambang.
Pembayaran bunga tidak tergantung pada tingkat laba perusahaan
atau suku bunga pasar yang sedang berlaku. Meskipun demikian,
hutang tidak pernah dapat ikut menikmati laba perusahaan yaitu
saat bisa berhasil menarik laba yang maksimal. Seringkali hutang
jangka panjang bisa dibatalkan sebelum waktunya.
3) Dari segi pengendalian, pemegang obligasi biasanya tidak
memiliki hak suara. Meskipun begitu, jika sampai obligasi
dinyatakan tak dapat dibayar, pemegang obligasi dapat mengambil
alih perusahaan.
Menurut Wetson dan Copeland (1997) dalam Pithaloka (2009),
dari sudut pandang emiten hutang jangka panjang (peminjam hutang)
ada beberapa keunggulan dan kelemahan dalam obligasi. Keunggulan
dan kelemahan dari hutang jangka panjang adalah sebagai berikut :
Keunggulan :
a. Biaya hutang terbatas, pemegang obligasi tidak ikut menikmati
laba.
b. Tidak hanya biaya saja yang terbatas, tetapi juga hasil
pengembalian yang biasanya lebih rendah dibanding saham biasa.
c. Jika digunakan pembiayaan hutang, pemilik perusahaan (pemilik
saham mayoritas) tidak berbagi pengendalian pengelolaannya.
d. Pembayaran hutang bisa dikurangi sebagai beban pajak.
e. Keluwesan (fleksibilitas) dalam struktur pembiyaan perusahaan
dapat dicapai dengan pencantuman persyaratan opsi tarik dalam
indenture obligasi.
Kelemahan :
a. Hutang memilki biaya tetap, jika laba perusahaan mengalami
kemunduran tajam, untuk membayar bunga hutang mungkin tidak
dapat dipenuhi.
b. Tingkat leverage keuangan yang semakin tinggi memerlukan
tingkat laba yang semakin tinggi pula. Jadi, meskipun leverage
keuangan mungkin cukup baik dan mungkin meningkatkan laba
per saham, tingkat laba yang diperlukan untuk leverage itu akan
semakin tinggi, yang dapat mendorong turunnya harga saham
biasa. Biaya tak langsung karena jumlah hutang yang lebih banyak
mungkin akan meningkatkan biaya permodalan.
c. Hutang biasanya memiliki masa jatuh tempo yang pasti, dan
sewajarnya jika perusahaan harus mampu melunasinya sesuai
dengan waktu yang ditetapkan.
d. Hutang jangka panjang merupakan suatu ikatan dalam waktu yang
relatif lama, bobot resiko yang tercakup didalamnya cukup tinggi.
Harapan dan rencana yang mendasari penarikan suatu hutang
mungkin meleset, sehingga hutang tersebut akan menjadi beban
yang berat bagi perusahaan.
e. Dalam ikatan kontrak hutang jangka panjang, persyaratan
indenture cenderung lebih berat dibanding dengan persyaratan
dalam kredit jangka pendek. Karena itu, perusahaan yang
meminjam hutang jangka panjang akan mengalami hambatan yang
lebih banyak dibanding dengan perusahaan yang meminjam
hutang jangka pendek atau yang menerbitkan saham biasa.
f. Selalu ada batasannya sampai seberapa besar dana bisa digali
melalui hutang jangka panjang. Biasanya standar rasio keuangan
yang berlaku umum tetap menentukan rasio hutang tertentu yang
tidak boleh dilampaui. Jika rasio hutang melewati batasan standar
ini biayanya akan meningkat dengan cepat.
